 Dhafi Quiz Find Answers To Your Multiple Choice Questions (MCQ) Easily at cp.dhafi.link. with Accurate Answer. >>
Ini adalah Daftar Pilihan Jawaban yang Tersedia :
Jawaban terbaik adalah C. 200.0000. Dilansir dari guru Pembuat kuis di seluruh dunia. Jawaban yang benar untuk Pertanyaan ❝kode inventarisas untuk kelompok barang - barang bergerak adalah ....❞ Adalah C. 200.0000. Apa itu cp.dhafi.link??Kuis Dhafi Merupakan situs pendidikan pembelajaran online untuk memberikan bantuan dan wawasan kepada siswa yang sedang dalam tahap pembelajaran. mereka akan dapat dengan mudah menemukan jawaban atas pertanyaan di sekolah. Kami berusaha untuk menerbitkan kuis Ensiklopedia yang bermanfaat bagi siswa. Semua fasilitas di sini 100% Gratis untuk kamu. Semoga Situs Kami Bisa Bermanfaat Bagi kamu. Terima kasih telah berkunjung.
INVENTARISASI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN A. Pengertian Inventarisasi Sarana dan Sarana Pendidikan Inventarisasi berasal dari kata “inventaris” (Latin = inventarium) yang berarti daftar barang-barang, bahan dan sebagainya. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Barang inventaris sekolah adalah semua barang milik negara (yang dikuasai sekolah) baik yang diadakan/dibeli melalui dana dari pemerintah, DPP maupun diperoleh sebagai pertukaran, hadiah atau hibah serta hasil usaha pembuatan sendiri di sekolah guna menunjang kelancaran proses belajar mengajar Tiap sekolah wajib menyelenggarakan inventarisasi barang milik negara yang dikuasai/diurus oleh sekolah masing-masing secara teratur, tertib dan lengkap. Kepala sekolah melakukan dan bertanggung jawab atas terlaksananya inventarisasi fisik dan pengisian daftar inventaris barang milik negara yang ada di sekolahnya. B. Tujuan Inventarisasi Sarana dan Sarana Pendidikan Secara umum, inventarisasi dilakukan dalam rangka usaha penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Secara khusus, inventarisasi dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut: 1. Untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. 2. Untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. 3. Sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk materil yang dapat dinilai dengan uang. 4. Untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. C. Manfaat Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Daftar inventarisasi barang yang disusun dalam suatu organisasi yang lengkap, teratur dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat, yakni sebagai berikut: 1. Menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang. 2. Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan/pedoman dalam pengarahan pengadaan barang. 3. Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan/pedoman dalam penyaluran barang. 4. Memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang (tua, rusak, lebih) sebagai dasar untuk menetapkan penghapusannya. 5. Memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang. D. Pengadministrasian Barang Inventaris Pelaksanaan kegiatan pengadministrasian barang inventaris dilakukan dalam Buku Induk Barang Inventaris, Buku Golongan Barang Inventaris, Buku Catatan Barang Non Inventaris, Daftar Laporan Triwulan, Mutasi Barang Inventaris, Daftar Rekap Barang Inventaris. 1. Buku Induk Barang Inventaris adalah buku tempat mencatat semua barang inventaris milik negara dalam lingkungan sekolah menurut urutan tanggal penerimaannya. 2. Buku Golongan Barang Inventaris adalah buku pembantu tempat mencatat barang inventaris menurut golongan barang yang telah ditentukan. 3. Buku Catatan Non Inventaris adalah buku tempat mencatat semua barang habis pakai, seperti; kapur, pensil, penghapus papan tulis, kertas ketik, tinta dan sejenisnya. 4. Daftar Laporan Triwulan Mutasi Barang Inventaris adalah daftar tempat mencatat jumlah bertambah dan atau berkurangnya barang inventaris sebagai akibat mutasi yang terjadi dalam triwulan yang bersangkutan. Daftar ini tersusun menurut jenis barang pada masing-masing golongan inventaris. 5. Membuat Daftar Isian Inventaris, yaitu tempat-tempat mencatat semua barang inventaris menurut golongan barangnya. 6. Membuat Daftar Rekapitulasi Barang Inventaris, yaitu merupakan daftar yang menunjukkan jumlah barang inventaris menurut keadaan pada tanggal 1 April tahun yang lalu, mutasi barang yang terjadi selama setahun tersebut, dan keadaan barang inventaris pada tanggal 1 April tahun anggaran berikutnya. Untuk Daftar Isian Inventaris dan Daftar Rekapitulasinya, sekolah wajib membuat dan mengisinya dalam rangkap 2 (dua) untuk disampaikan 1 set (asli) kepada unit kerja yang membawahinya dan 1 set (tembusan) untuk arsip sendiri. Selanjutnya, contoh-contoh format dari buku atau daftar yang disebutkan pada butir 1 s/d 6 di atas dapat dilihat pada Permen 20 tahun 2007. E. Klasifikasi dan Kode Barang Inventaris Pada dasarnya maksud dan tujuan mengadakan penggolongan barang ialah agar terdapat cara yang cukup mudah dan efisien untuk mencatat dan sekaligus untuk mencari dan menemukan kembali barang tertentu, baik secara fisik maupun melalui daftar catatan ataupun di dalam ingatan orang. Sesuai dengan tujuan tersebut maka bentuk lambang, sandi atau kode yang dipergunakan sebagai pengganti nama atau uraian bagi tiap golongan, kelompok dan atau jenis barang haruslah bersifat membantu/memudahkan penglihatan dan ingatan orang dalam mendapatkan kembali barang yang diinginkan. Sandi atau kode yang dipergunakan melambangkan nama atau uraian kelompok/jenis barang adalah berbentuk angka bilangan (numerik) yang tersusun menurut pola tertentu, agar mudah diingat dan dikenali, serta memberi petunjuk mengenai formulir nama yang harus dipergunakan untuk tempat mencatat jenis barang tertentu. Di samping itu pula, penyusunan angka nomor kode ini diusahakan agar memungkinkan dilakukan pengembangan, terutama oleh mereka yang secara langsung menangani pencatatan barang. Untuk barang pada umumnya, nomor kode itu terdiri dari 7 (tujuh) buah angka yang tersusun menjadi tiga dan empat angka, yang dipisahkan oleh sebuah tanda titik. Angka pertama dari susunan tiga di depan adalah untuk menyatakan jenis formulir yang digunakan. Dua angka berikutnya yakni yang berada sebelum tanda titik, merupakan sandi pokok untuk kelompok barang menurut ketentuan di dalam masing-masing formulir. Sebagai contoh secara berturut-turut disebutkan sebagai berikut: 110.0300 Tanah lapangan olah raga 110.0400 Tanah untuk jalan dan tempat parkir 110.0500 Tanah Pertanian 110.0600 Tanah Peternakan 110.0700 Tanah Perkebunan 110.0800 Tanah Kehutanan 110.0900 ………………… 110.9900 Tanda untuk keperluan lain yang tersebut di atas. Sebagaimana terlihat pada contoh-contoh sandi barang tak bergerak tersebut di atas, sandi atau kode barang inventaris Departemen Pendidikan Nasional seutuhnya terdiri dari angka bilangan 1 sampai 99 (numerik). Baik untuk barang tak bergerak maupun barang bergerak pada umumnya dipergunakan nomor kode yang terbentuk dari tujuh buah angka bilangan seperti itu. Ini berarti bahwa tiap kelompok dan sub kelompok menyediakan angka 1 sampai dengan 99 sehingga masing-masing dapat menyediakan 99 wadah untuk menampung spesifikasi yang dipergunakan oleh kelompok atau sub kelompok yang bersangkutan. Begitu pula halnya dengan kode barang, nomor ini menyediakan pula wadah untuk spesifikasi jenis barang sebanyak 99 tempat. Sebagai contoh cara penggunaan angka-angka untuk nomor kode barang bergerak dapat dikemukakan sebagai berikut: 200.000 Sandi untuk kelompok barang-barang bergerak 210.000 Sandi untuk Alat-alat besar 220.000 Sandi untuk Peralatan Laboratorium, Peralatan Bengkel/ Workshop, Studio, Percetakan, Pabrik, dan Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik. 221.000 Sandi untuk kelompok “besar”: Peralatan Laboratorium. 222.000 Sandi untuk kelompok “besar”: Peralatan Bengkel/Workshop. 224.0100 Sandi untuk sub kelompok: Alat penyusun huruf/setting (PHT), intertype, IBM, Kompugrafik. 224.0200 Sandi untuk kelompok Alat acuan/mesin foto copy. 224.0300 Sandi untuk sub kelompok Mesin Cetak. 224.0301 Sandi untuk jenis barang mesin cetak Letter Press. 224.0302 Sandi untuk mesin cetak Offset. 224.0303 Sandi untuk mesin cetak Fotografi. Contoh-contoh tersebut di atas dikemukakan hanya untuk sekedar memberikan gambaran tentang azas dan tata kerja yang telah dipergunakan dalam penyusunan klasifikasi dan kode barang inventaris Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan jenis-jenis formulir inventarisasi yang telah ditentukan di dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Inventaris Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mutakhir. Dalam prakteknya barang yang dilaporkan tidaklah sampai serinci itu, tetapi mungkin hanya sampai pada penyebutan nama sub kelompok barangnya saja, seperti misalnya mengenai peralatan percetakan hanya disebutkan alat penyusun huruf, alat penyusun pola cetak, mesin cetak, alat pelipat kertas, alat pemotong kertas dan sebagainya. Jadi nomor kodenya hanya 224.0100, 224.0200, 224.0300, dan seterusnya. Tambahan dua buah angka 0 di belakang disediakan, selain untuk spesifikasi lanjutan yang bersangkutan, pula untuk keperluan persiapan komputerisasi pengolahan data dikemudian hari. Ada baiknya diberikan pula di sini contoh suatu spesifikasi barang dari sub kelompok tertentu. Misalnya sub kelompok Alat Pengangkutan: 250.0000 Sandi untuk kelompok alat pengangkutan 250.0300 Sandi untuk sub kelompok alat angkutan darat bermotor 250.0301 Sandi untuk sepeda motor/scoter 250.0302 Sandi untuk bemo, helicak dan lain-lain yang beroda tiga 250.0303 Jeep 250.0304 Sedan 250.0305 Station Wagon 250.0306 Bus, mini bus, suburband 250.0307 Pick up 250.0308 Truck 250.0309 Mobil Balap 250.0310 Kendaraan keliling untuk pemeriksaan kesehatan/klinik 250.0311 Mobil unit perpustakaan keliling 250.0312 Mobil unit percetakan 250.0313 Mobil pemadam kebakaran 250.0399 Kendaraan darat bermotor lainnya 250.0400 Kendaraan angkutan air 250.0401 Perahu motor out board 250.0402 Perahu bermotor in board 250.0403 Speed boat 250.0404 Perahu layar 250.0405 Perahu dayung 250.0499 Kendaraan angkutan airlainnya 250.0500 Kendaraan angkutan udara 250.0599 Kendaraan angkutan udara lainnya. Catatan: Bilamana jumlah jenis dari suatu sub kelompok barang dapat dikelompok-kelompok ecara mudah dalam sub kelompok tertentu yang jumlahnya tidak lebih dari 9 (sembilan) sub-sub kelompok, maka angka ketiga sesudah tanda titik ditetapkan menjadi nomor kode bagi sub-sub kelompok barang tersebut Dalam hal ini angka keempat sesudah tanda titik diperuntukkan bagi nomor kode spesifikasi masing-masing barang dari/di dalam sub-sub kelompok yang bersangkutan. Contoh: 230.0900 Perhiasan ruangan 230.0910 Lambang Negara/Instansi/Organisasi 230.0920 Bendera/Vandel 230.0930 Piala 230.0940 Piagam/Plakat 230.0950 Lukisan berbingkai 230.0960 Peta dinding/Globe 230.0970 Barang-barang seni kerajinan 230.0980 ……………………………… 230.0990 Perhiasan ruangan lainnya 230.0910 Lambang negara/Instansi/Organisasi 230.0911 Bhineka Tunggal Ika 230.0912 KORPRI 230.0913 Tut Wuri Handayani 230.0914 Dharma Wanita 230.0915 Lambang Sekolah/Perguruan Tinggi 230.0916 ………………………………… 230.0917 ………………………………… 230.0918 ………………………………… 230.0919 Lambang lainnya. F. Pelaporan Inventarisasi 1. Laporan triwulan mutasi barang inventaris a. Tiap sekolah dan unit pelaksana teknis wajib membuat daftar laporan triwulan mutasi barang inventaris rangkap 2 (dua), untuk disampaikan 1 (satu) set (asli) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat dan 1 set untuk arsip sendiri. Laporan tersebut harus sudah disampaikan paling lambat 7 hari setelah berakhirnya triwulan tahun anggaran berjalan. b. Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi laporan triwulan yang berasal dari sekolah/UPT/Dinas Pendidikan Kecamatan. Selanjutnya Kantor Depdik Kabupaten/Kota sendiri menyampaikan kepada Dinas Pendidikan Propinsi setempat u.p Kepala Bagian Perlengkapan. 2. Laporan tahunan inventaris a. Tiap sekolah wajib mengisi Daftar Isian Inventaris dan Rekapitulasi Barang Inventaris rangkap 2 (dua). Laporan Tahunan Inventaris (yang membuat Daftar Isian Inventaris dan Rekapitulasi Barang Inventaris) disampaikan 1 set (asli) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. b. Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota wajib mengisi Daftar Isian Inventaris dan Dafta Rekapitulasi Laporan Tahunan Inventaris yang berasal dari sekolah/UPT di lingkungannya. Laporan Tahunan Inventaris tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi u.p Kepala Bagian Perlengkapan. MAKALAH MANAJEMEN PERPUSTAKAAN KONSEP DASAR PEPUSTAKAAN SEKOLAH DI SUSUN OLEH KELOMPOK 1 SARFIANTY TANINGO NURHIKMA MOODUTO
JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 2015 BAB I PENDAHULUAN 1. Latar belakang Pada zaman global sekarang, pendidikan merupakan sesuatu yang penting. Karena pendidikan merupakan akar dari peradaban sebuah bangsa. Pendidikan sekarang telah menjadi kebutuhan pokok yang harus dimiliki setiap orang agar bisa menjawab tantangan kehidupan.Untuk memperoleh pendidikan, banyak cara yang dapat kita capai. Diantaranya melalui perpustakaan. Karena di perpustakaan berbagai sumber informasi bisa kita peroleh, selain itu banyak juga manfaat lain yang dapat kita peroleh melalui perpustakaan. Ketika kita mendengar kata perpustakaan, dalam benak kita langsung terbayang sederetan buku-buku yang tersusun rapi di dalam rak sebuah ruangan. Pendapat ini kelihatannya benar, tetapi kalau kita mau memperhatikan lebih lanjut, hal itu belumlah lengkap. Karena setumpuk buku yang diatur di rak sebuah toko buku tidak dapat disebut sebagai sebuah perpustakaan. Memang pengertian perpustakaan terkadang rancu dengan dengan istilah – istilah pustaka, pustakawan, kepustakawanan, dan ilmu perpustakaan. Secara harfiah, perpustakaan sendiri masih dipahami sebagai sebuah bangunan fisik tempat menyimpan buku – buku atau bahan pustaka. Untuk itu, pada pembahasan kali ini akan dikupas tentang manajemen perpustakaan yang meliputi : tujuan dan fungsi manajemen perpustakaan, langkah penyusunan dan perencanaan, perpustakaan sebagai organisasi, elemen manusia dalam organisasi perpustakaan, serta pengawasan dan evaluasi sebagai komponen manajemen perpustakaan. 2. Rumusan masalah 1. Arti perpustakaan sekolah.? 2. Mengetahui tujuan dan manfaat sekolah.? 3. mengetahui fungsi perpustakaan sekolah.? 4. Mengetahui tata kerja perpustakaan sekolah.? 5. Bagaimana cara mendirikan perpustakaan sekolah,? 3. Tujuan Makalah 1. untuk memberikan pengetahuan yang lebih kepada mahasiswa tentang manajemen pepusakaan yang ada di lembaga kependidikan 2. untuk memberikan pemahaman lebih dekat tentang konsep konsep dasar tentang perpustakaan sekolah itu seperti apa.? 4. Manfaat makalah dapat menambahkan ilmu mahasiswa tentang konsep Manajemen perpustakaan yang berada di lingkungan kependidikan. BAB II PEMBAHASAN KONSEP DASAR PERPUSTAKAAN SEKOLAH A. ARTI PERPUSTAKAAN SEKOLAH Perpuskaan bukan merupakan hal yang baru dikalangan masyarakat, di mana-mana telah diselenggarakan perpustakaan, seperti disekolah-sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah kejuruan, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah. Begitu pula di kantor-kantor, bahkan sekarang telah di galakkan perpustakaan-perpustakaan umum baik ditingkat kabupaten sampai dengan ditingkat desa. Ciri perpustakaan adalah adanya bahan pustaka atau sering juga disebut koleksi pustaka. Tetapi masih ada ciri-ciri lain lebih mengarah kepada arti perpustakaan. Ada beberapa ciri perpustakaan yang dapat kita rinci sebagai berikut : 1. Perpustakaan itu merupakan suatu unit kerja Adanya perpustakaan tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan unit kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu. 2. Perpustakaan mengelola sejumlah bahan pustaka Diperpustakaan disediakan sejumlah bahan pustaka. Bahan pustaka bukan hanya berupa buku-buku, tetapi juga bukan berupa buku (non book material) seperti majalah, surat kabar, brosur, micro film, peta, globe, dan gambar-gambar. 3. Perpustakaan harus digunakan oleh pemakai Tujuan pengelolaan atau pengaturan bahan-bahan pustaka tidak lain adalah agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh pemakainya. 4. Perpustakaan sebagai sumber informasi Perpustakaan tidak hanya sebagai tumpukan buku tanpa ada gunanya, tetapi secara prinsip, perpustakaan harus dapat dijadikan atau berfungsi sebagai sumber informasi bagi setiap yang membutuhkannya. B. TUJUAN DAN MANFAAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH Penyelenggaraan perpustakaan sekolah bukan hanya untuk mengumpulkan dan hanya menyimpan bahan-bahan pustaka, tetapi dengan adanya penyelenggaraan perpustakaan sekolah diharapkan dapat membantu murid-murid dan guru menyelesaikan tugas-tugas dalam proses belajar mengajar. Perpustakaan sekolah tampak bermanfaat apabila benar-benar memperlancar pencapaian tujuan proses belajar mengajar disekolah. Indikasi manfaat tersebut tidak hanya berupa tingginya prestasi murid-murid, tetapi lebih jauh lagi, antara lain adalah murid-murid mampu mencari, menemukan, menyaring dan menilai informasi, murid-murid terbiasa belajar mandiri, terlatih kearah tanggung jawab, selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, dan sebagainya. C. FUNGSI PERPUSTAKAAN SEKOLAH Fungsi perpustakaan secara umum Pada umumnya perpustakaan memiliki fungsi yaitu: 1) Fungsi penyimpanan, bertugas menyimpan koleksi (informasi) karena tidak mungkin semua koleksi dapat dijangkau oleh perpustakaan. 2) Fungsi informasi, perpustakaan berfungsi menyediakan berbagai informasi untuk masyarakat. 3) Fungsi pendidikan, perpustakaan menjadi tempat dan menyediakan sarana untuk belajar baik dilingkungan formal maupun non formal. 4) Fungsi rekreasi, masyarakat dapat menikmati rekreasi kultural dengan membaca dan mengakses berbagai sumber informasi hiburan seperti : Novel, cerita rakyat, puisi, dan sebagainya. 5) Fungsi kultural, Perpustakaan berfungsi untuk mendidik dan mengembangkan apresiasi budaya masyarakat melalui berbagai aktifitas, seperti : pameran, pertunjukkan, bedah buku, mendongeng, seminar, dan sebagainya. FUNGSI MANAJEMEN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 1. Fungsi edukatif 2. Fungsi informatif 3. Fungsi tanggung jawab administratif 4. Fungsi riset 5. Fungsi rekreatif 1. Fungsi Edukatif : adalah segala fasilitas dan sarana yang ada pada perpustakaan sekolah, terutama koleksi yang dikelola, banyak membantu para siswa sekolah untuk belajar dan memperoleh kemampuan dasar dalam mentransfer konsep-konsep pengatahuan, sehingga di kemudian hari para siswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya lebih lanjut. Fungsi ini erat kaitannya dengan pembentukan manusia pembangunan yang berkualitas di masa yang akan datang. Pendidikan memang merupakan salah satu cara yang paling tepat untuk meningkatkan kualitas manusia seutuhnya. 2. Fungsi Informatif : Ini berkaitan dengan mengupayakan penyediaan koleksi perpustakaan yang bersifat “memberi tahu” akan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan guru dan siswa. Melalui membaca berbagai media bahan bacaan yang disediakan oleh perpustakaan sekolah, para siswa dan guru akan banyak tahu tentang segala hal yang terjadi di dunia ini. 3. Fungsi Rekreasi : Dengan disediakannya koleksi yang bersifat ringan seperti surat kabar, majalah umum, buku-buku fiksi dan sebagainya, diharapkan dapat menghibur pembacanya di saat yang memungkinkan. Misalnya dikala sedang ada waktu senggang sehabis belajar seharian, bisa memanfaatkan jenis koleksi ini. Fungsi rekreasi ini memang bukan yang utama dari dibangunnya perpustakaan sekolah, namun hanya sebagai pelengkap saja guna memenuhi kebutuhan sebagai anggota masyarakat sekolah akan hiburan intelektual. 4. Fungsi Riset atau Penelitian : adalah koleksi perpustakaan sekolah bisa dijadikan bahan untuk membantu dilakukannya penelitian sederhana. Segala jenis informasi tentang pendidikan setingkat sekolah yang bersangkutan sebaiknya disimpan di perpustakaan, sehingga jika ada siswa atau guru yang meneliti ingin mengetahui informasi tertentu tinggal membacanya di perpustakaan. D. TATA KERJA PERPUSTAKAAN SEKOLAH Secara definitif, pengelolaan perpustakaan sekolah, berarti segenap usaha pengkoordinasian segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Usaha pengkoordinasian tersebut biasanya diwadahi dalam suatu struktur organisasi yang disebut struktur organisasi perpustakaan sekolah. Oleh karena struktur organisasi merupakan wadah pengkoordinasian, maka struktur organisasi perpustakaan sekolah harus mampu menunjukan hubungan antara pejabat dan bidang kerja yang satu dengan yang lainya sehingga jelas kedudukan, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing. E. MENDIRIKAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH Berdasarkan penjelasan sebelumnya, jelaslah bagi kita betapa pentingnya penyelenggaraan perpustakaan sekolah dalam rangka mencapai tujuan intitusional sekolah. Perpustakaan sekolah yang mempunyai manfaat dan fungsi yang bermacam-macam, seperti fungsi edukatif, informatif, administratif, riset, dan fungsi rekreatif. Seharusnya para tenaga kependidikan, khususnya yang secara langsung berhubungan dengan tugas-tugas pengembangan kurikulum di sekolah berusaha untuk menyelenggarakan perpustakaan sekolah. Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan yang secara langsung bertugas dalam bidang pengembangan kurikulum antara lain adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, wakil kelas. Sehubungan dengan penyelenggaraan perpustakaan sekolah, dinegara kita indonesia ini, masih banyak sekolah-sekolah yang masih belum menyelenggarakan perpustakaan sekolah, baik di SMA, SMP, lebih-lebih di SD dan TK, baik yang berstatus negeri maupun swasta. Selain itu sebagai masalah kedua adalah banyaknya sekolah yang telah menyelenggarakan perpustakaan sekolah tetapi belum memiliki buku-buku yang mamadai yang dapat memenuhi kebutuhan baik bagi murid-murid sebagai sumber belajar maupun bagi guru-guru sebagai sumber mengajar. Sedangkan masalah ketiga adalah usaha pengelolaannya, dimana memang ada beberapa sekolah yang telah memiliki buku-buku yang cukup memadai tetapi kurang di kelola dengan sebaik-baiknya. BAB III PENUTUP KESIMPULAN Dalam arti tradisional, perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah. Walaupun dapat diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan, namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi, dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku atas biaya sendiri. Tetapi dengan koleksi dan penemuan media baru selain buku untuk menyimpan informasi, banyak perpustakaan kini juga merupakan tempat penyimpanan data atau akses ke map, cetak atau hasil seni lainnya, mikrofilm, mikrofiche, tape audio, CD, LP, tape video dan DVD, dan menyediakan fasilitas umum untuk mengakses gudang data CD-ROM dan internet. Oleh karena itu perpustakaan modern telah didefinisikan kembali sebagai tempat untuk mengakses informasi dalam format apa pun, apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut atau tidak. Dalam perpustakaan modern ini selain kumpulan buku tercetak, sebagian buku dan koleksinya ada dalam perpustakaan digital (dalam bentuk data yang bisa diakses lewat jaringan komputer). DAFTAR PUSTKA Bafadal, Ibrahim, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah, Jakarta: Bumi Aksara, 2009. Perencanaan Pendidikan Dalam Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tebtang Sistem Pendidikan Nasionalpasal 1 ayat 1, diungkapkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah: “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar pserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara” (UU RI No 20 Tahun 2003) dari defenisi pendidikan tersebut, dengan jelas terungkap bahwa pendidikan indonesia adalah pendidikan yang usaha sadar dan terencana, untuk mengembangkan potensi individu demi tercapainya kesejahteraan pribadi, masyarakat dan negara. Persoalannya kemudian adalah, apakah yang menjadi pijakan bagi usaha “perencanaan sadar” . Serta apa yang menjadi sasaran standar bagi individu, masyarakat dan negara.Pencarian jawaban atas pertanyaan ini sangat penting untuk dicari, sebagai pagangan bagi seluruh insan pendidikan khususnya dan bangsa indonesia umumnya. Insan pendidikan mulai dari guru, sebagai operator pendidikan, sampai dengan menteri, sebagai pejabat khusus penanggung jawab pendidikan, haruslah mengetahui dengan tepat apa yang menjadi landasan dalam perencanaan pendidikan Indonesia. Pengetahuan mengenai landasan akan menghindarkan pendidikan dari proyek coba-coba dan ganti menteri ganti kurikulum. Pengetahuan mengenai landasan pendidikan Indonesia oleh para guru, akan membuat pelajaran menjadi lebih bermakna. Kebermaknaan ini karena guru di dalam kelas mengetahui untuk apa, mengapa, dan karena apa dia melakukan proses pendidikan di kelas. Demikian juga dengan siswa, akan merasa lebih nyaman untuk belajar, karena mengetahui alasan dan tujuan ia menginvestasikan waktu mudanya untuk belajar di kelas. Pengetahuan menganai landasan pendidikan Indonesia oleh para pejabat pembuat kebijakan pendidikan, akan membuat kebijakan pendidikan nasional konsisten, tetap dan terarah dengan pasti. Konsisten, maksudnya kebijakan pendidikan secara menyeluruh (bagian dan waktu) tersusun dengan landasan yang sama. Tetap, maksudnya kebijakan pendidikan pada berbagai sub dan waktu ke waktu tidak mengalami loncatan yang mengejutkan, sehingga tidak membingungkan masyarakat sebagai pelanggan kebijakan. Terarah, maksudnya kebijakan pendidikan pada berbagai sub dan waktu ke waktu tetap mengarah pada satu tujuan besar, yaitu gambaran manusia Ideal menurut bangsa Indonesia. Bangsa Indoeseia secara keseluruhan juga teramat penting untuk memahami landasan pendidikan, sebab sebagai pelanggan dari kebijakan pendidikan, mereka berhak untuk mengetahui mengapa, untuk apa, dan apa kebijakan pendidikan yang ada harus mereka ikuti.
Sebagian
orang mengatakan landasan pendidikan hendaknya diletakkan pada suatu sistem
pengetahuan yang telah mapan, sehingga penyusunan kebijakan pendidikan menjadi
pasti dan eksak (Sadulloh, 2003). Pendapat ini menyarankan agar pendidikan
didasarkan pada ilmu-ilmu ynag telah mapan seperti Psykologi, sosiologi,
antropologi, biologi, kimia, dan lain-lain. Dalam taraf tertentu pada praktek
pendidikan, pendapat ini dapat diterima, karena dengannya pendidikan akan
tersusun dengan sangat sistematis. Namun permasalahan mulai timbul, ketika
permasalahan sampai pada persolan-persoalan mendasar seperti, mengapa manusia
harus mengikuti pendidikan?, siapa yang berhak mendidik manusia?, apakah
pendidikan tidak “memperkosa” kondrat ilahi?, apakah manusia pantas didik?, apa
tujuan akhir pendidika?, dengan cara apa pendidikan sebaiknya dilakukan?, dan
berbagai pertanyaan mendasar yang lain (Noor, 1986). Dalam ruang pengetahuan manusia terdapat teramat banyak sistem bangun filsafat dan geralan filsafat, yang masing-masing berkembang dengan latar belakang historis dan latar belakang kondisi sosial yang berbeda. Keberbedaan latar belakang tersebut dan karakteristik filsafat yang pra-priori (Rindjin, 1987), menyebabkan filsafat menjadi berbeda-beda pada setiap komunitas (bangsa). Dalam keragaman filsafat yang ada diperlukan sebuah kebijaksanaan untuk memilih filsafat mana yang akan digunakan sebagai pijakan dasar dalam mengembangkan praktek dan kebijakan pendidikan. Untuk itu maka diperlukan pengetahuan yang luas menganai berbagai sistem filsafat umum dan aplikasinya dalam filsafat pendidikan. Setiap bangsa pada dasarnya telah memiliki sistem nilai dan sistem keyakinan yang berkembang secara kontinyu dan mengakar pada masyarakat itu (Noor, 1986), namun belum terumus dengan formal. sistem nilai dan sistem keyakinan pada suatu masyarakat, yang kemudian di-formalkan, menjadi sebuah sistem filsafat selanjutnya disebut Ideologi.
Pada
haketnya Perencanaan merupakan suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan
keputusan mengenai BAB II PEMBAHASAN A. Definisi Perencanaan Pendidikan Dari berbagai pendapat atau definisi yang dikemukakan oleh para pakar manajemen, antara lain:
Perencanaan Pendidikan, adalah suatu proses yang yang mempersiapkan seperangkat alternative keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepadanpencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial budaya serta menyeluruh suatu Negara Perencanaan Pendidikan adalah suatu usaha melihat ke masa depan ke masa depan dalam hal menentukan kebijaksanaan prioritas, dan biaya pendidikan yang mempertimbangkan kenyataan kegiatan yang ada dalam bidang ekonomi, social, dan politik untuk mengembangkan potensi system pendidikan nasioanal memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang dilayani oleh system tersebut Perencanaan Pendidikan adalah proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan p endidikan
Perencanaan Pendidikan adala investasi pendidikan yang dapat dijalankan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan lain yang di dasarkan atas pertimbangan ekonomi dan biaya serta keuntungan sosial Perencanaan pendidikan suatu penerapan yang rasional dianalisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para peserta didik dan masyarak Perencanaan Pendidikan adalah suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan cara-cara optimal untuk pembangunan ekonomi dan social secara menyeluruh dari suatu Negara
Jadi,
definisi perencanaan pendidikan apabila disimpulkan dari beberapa pendapat
tersebut, adalah suatu proses intelektual yang berkesinambungan dalam
menganalisis, merumuskan, dan menimbang serta memutuskan dengan keputusan yang
diambil harus mempunyai konsistensi (taat asas) internal yang berhubungan
secara sistematis dengan keputusan-keputusan lain, baik dalam bidang-bidang itu
sendiri maupun dalam bidang-bidang lain dalam pembangunan, dan tidak ada batas
waktu untuk satu jenis kegiatan, serta tidak harus selalu satu kegiatan
mendahului dan didahu Dalam penentuan kebijakan sampai kepada palaksanaan perencanaan pendidikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu : siapa yang memegang kekuasaan, siapa yang menentukan keputusan, dan faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Terutama dalam hal pemegang kekuasaan sebagai sumber lahirnya keputusan, perlu memperoleh perhatian, misalnya mengenai system kenegaraan yang merupakan bentuk dan system manajemennya, bagaimana dan siapa atau kepada siapa dibebankan tugas-tugas yang terkandung dalam kebijakan itu. Juga masalah bobot u ntuk jaminan dapat terlaksananya perencanaan pendidikan. Hal ini dapat diketahui melalui output atau hasil system dari pelaksanaan perencanaan pendidikan itu sendiri, yaitu dokumen rencana pendidikan. Dari beberapa rumusan tentang perencanaan pendidikan tadi dapat dimaklumi bahwa masalah yang menonjol adalah suatu proses untuk menyiapkan suatu konsep keputusan yang akan dilaksanakan di masa depan. Den gan demikian, perencanaan pendidikan dalam pelaksanaan tidak dapat diukur dan dinilai secara cepat, tapi memerlukan waktu yang cukup lama, khususnya dalam kegiatan atau bidang pendidikan yang bersifat kualitatif, apalagi dari sudut kepentinganB. Perencanaan Pendidikan yang Efektif dan Efisien
Perencanaan
pada hakekatnya merupakan suatu proses yang mengarahkan sebagai usaha untuk
mencapai suatu tujuan. Perencanaan pembangunan nasional merupakan suatu proses
yang mengarahkan keseluruhan usaha yang melibatkan kemampuan serta pemanfaatan
sumber-sumber daya dan Tersebut bukan hanya mempunyai kualitas yang tinggi tetapi juga relevan dengan tuntutan pembangunan nasional.Rencana yang telah disepakati haruslah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan, menyampingkan tujuan-tujuan tambahan dan memfokuskan kepada rencana yang telah ditentukan. Bukan berarti bahwa rencana yang telah disepakati tidak dapat ditawar-tawar lagi. Penyesuaian suatu rencana hanya dapat terjadi apabila kondisi meminta untuk perbaikan-perbaikan selama pelaksanaanKeterbatasan dana, ketidakmampuan pelaksana, kurang koordinasi di lapangan dapat menyebabkan penyesuaian pelaksanaan.Perencanaan pendidikan dan pelatihan diarahkan pada pengembangan dan penguasaan IPTEK serta penerapannya. Berikutnya keterampilan yang diprogramkan adalah keterampilan yang dibutuhkan di dalam pasar kerja oleh dunia industri atau oleh kesempatan-kesenmpatan yang muncul karena kemajuan ilmu dan teknologi kemudian perencanaan yang disajikan merupakan suatu rencana yang melahirkan inisiatifDemikianlah proses perencanaan pendidikan dan pelatihan yang efektif harus dapat menumbuhkan suatu system pendidikan dan perencanaan yang mengakomodasikan lahirnya kemampuan-kemampuan yang diperlukan oleh suatu masyarakat Suatu proses perencanaan pendidikan dan pelatihan yang efektif juga berkenaan dengan proses C. Nilai Balik Perencanaan Pendidikan Berkaitan dengan isu-isu atau pendapat tentang perencanaan pendidikan yang dikatakan baik, tapi buruk dalam implementasinya, mungkin ada benarnya pendapat tersebut jika dilihat dari hasil yang terjadi yang berkaitan dengan perencanaan pendidikan tersebut, salah satu diantara perencanaan pendidikan yang implementasinya tidak sesuai dengan perencanaan adalah Program Wajib Belajar 9 tahun misalnya, dimana pada Program Wajib Belajar 9 tahun ini, pemerintah pusat dalam hal ini Departeman Pendidikan Nasional, untuk menuntaskan progam wajar 9 tahun ini, pemerintah pusat memberikan bantuan pendidikan kepada siswa yang dikenal dengan BOS (Bantuan Operasional Sekolah), harapan dari Pemerintah Pusat dengan adannya program ini, maka seluruh anak bangsa yang a pembelajaran. Era informasi dengan cyber learning akan mengubah seluruh proses belajar baik di dalam system pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Oleh karena itu, cyber learning harus direncanakan dan dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam rencana pendidikan dan pelatihan masa depan da diseluruh pelosok negeri ini dapat menikmati/mengenyam pendidikan minimal pendidikan dasar 9 tahun, tapi kenyataannya program BOS tersebut, belum menunjukkan hasil yang sangat signifikan, karena masih banyak siswa-siswa usia sekolah yang belum dapat menikmati pendidikan sampai 9 tahun tersebut, hal ini mungkin disebabkan oleh belum mencukupinya biaya BOS yang digunakan buat siswa dalam melaksanakan pendidikannya, sehingga siswa masih dibebani biaya lagi untuk menutupi kekurangan dari dana BOS tersebut, akibatnya banyak siswa-siswa yang putus sekolah karena tidak sanggup menanggung biaya tambahan tersebut. Mungkin pemerintah harus memikirkan kembali besaran dana BOS tersebut, hingga dana tersebut benar-benar dapat digunakan untuk mencukupi siswa dalam melaksanakan pendidikan dasar 9 tahun itu. Kondisi Indonesia sejak dilanda krisis ekonomi pada 1997 sampai sekarang masih belum menentu. Dalam dunia pendidikan pun, Indonesia masih punya masalah yang cukup serius. Di media massa banyak dilansir mengenai rendahnya mutu pendidikan kita. Kualitas sumber daya manusia Indonesia hanya berada di peringkat ke-109, kalah dari Malaysia, Jepang, Thailand, dan Vietnam (M. Nurdin, 2005).Penyediaan minimal fasilitas pendidikan yang diperlukan suatu kota harus dapat memenuhi kebutuhan penduduk sampai tingkat pendidikan menengah. Penyediaan fasilitas pendidikan tersebut selain disediakan oleh pemerintah juga dapat didukung oleh pihak swasta dalam bentuk yayasan pendidikan. Dilihat dari sisi kuantitasnya, fasilitas pendidikan yang ada di Kota Bima dapat dikatakan sudah memadai dan sudah mempunyai tingkat pelayanan yang tinggi. Fasilitas pendidikan yang ada tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan penduduk, baik untuk pendidikan pra sekolah (STK), pendidikan dasar (SD dan SLTP) dan pendidikan menengah (umum dan kejuruan) maupun perguruan tinggi. Untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sumberdaya manusia yang berkualitas, sebuah kota otonom penting memiliki Perguruan Tinggi Negeri yang berbasis kebutuhan lokal dengan orientasi global. Untuk membangun manusia unggul harus berangkat dari filosofi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Menata pendidikan mereka sejak dini merupakan sesuatu yang mutlak. Jika mutu pendidikan dasar baik, apakah itu bangunannya, fasilitas belajar, maupun buku serta gurunya, maka baiklah selanjutnya. Sekolah yang bermutu dan sehat akan memicu gairah belajar anak. Mereka akan menganggap sekolah sebagai tempat yang menyenangkan. Sekolah dapat berubah menjadi wahana yang memikat bukan sebaliknya, membuat siswa tidak betah bahkan takut. Menciptakan kondisi sekolah yang ideal seperti itu berarti kita sudah mulai membangun fondasi kokoh dalam pengembangan SDM. Memang, hasilnya tidak serta merta terlihat dalam lima-enam tahun kedepan. Tapi kita telah menciptakan generasi unggul karena hitungan investasi SDM akan kelihatan hasilnya pada generasi berikutnya. 1. Masalah Anggaran Suatu pembangunan visioner yang harus diwujudkan oleh Pemerintah tidak kecil tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah. masalah yang paling besar tentu saja masalah dana . 2. Langkah Tepat Hal ini diharapkan mampu meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, serta peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan di masa yang akan datang. Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja di era pasar bebas sangat tergantung pada investasi bidang pendidikan, penelitian, dan pembangunan alih teknoologi, dimana peningkatan infrasruktur pendidikan dasar memegang kunci yang amat menentuka 3. Kualitas Output Kualitas bisa diukur dari mana saja, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun koordinasi. Kualitas pendidikan nasional memang sudah sangat memprihatinkan.Di sinilah kelemahan sistem pendidikan kita, kurang perhatian pada output. Jika sistem pendidikan tidak fokus pada output, maka berbagai tantangan (seperti laju teknologi yang begitu pesat) akan sulit ditaklukkan.Di sisi lain, hak guru untuk mengevaluasi proses belajar-mengajar dirampas begitu saja oleh UN. Padahal, dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 58 ayat (1) dijelaskan bahwa “evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara bekesinambungan.” 4. Kebijakan Yang Berganti-Ganti. Kebijakan yang sering berganti-ganti bukanlah satu-satunya penyebab rendahnya mutu pendidikan saat ini, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya mutu pendidikan, diantara faktor-faktor tersebut misalnya adalah rendahnya kualitas/profesionalisme guru selaku tenaga pendidik, kurangnya sarana prasarana pendidikan, kurangnya perhatian orang tua/partisipasi masyarakat juga dapat menyebabkan rendahnya mutu pendidikan. Rendahnya kualitas/profesionalisme guru dapat disebabkan karena banyak sekali guru yang tidak fokus kepada profesinya dikarenakan rendahnya income yang diperoleh guru tersebut, hingga mereka mengajar hanya untuk memenuhi kewajiban saja, mereka tidak mempunyai beban moral atau tanggung jawab untuk mencerdaskan anak didik mereka, karena yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana mereka dapat mencari penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.Kurangnya sarana prasarana juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan, hal ini disebabkan terbatasnya anggaran pendidikan, hingga saat ini pemerintah belum sanggup untuk merealisasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari APBN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang, hingga banyak sekali program-program yang tidak dapat direalisasikan karena terbatasnya anggaran pendidikan tersebut.Mungkin salah satu penyebab dari kebijakan pemerintah yang sering berganti-ganti, hingga menyebabkan rendahnya mutu pendidikan adalah adannya kebijakan dalam hal kurikulum yang selalu berubah-ubah hingga menyebabkan ketidakpastian/kebingunan dalam melaksanakan kurikulum tersebut, seringkali guru menjadi bingung dengan adanya kurikulum yang berubah-ubah tersebut, karena dengan pergantian kurikulum tersebut, secara otomatis guru tersebut harus menyesuaikan kembali dengan kurikulum yang baru itu, proses penyesuaian ini memerlukan waktu yang cukup lama, karena guru-guru tersebut harus memahami isi dari kurikulum tersebut, agar dapat di implementasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Karena itulah perubahan kebijakan yang dilakukan ditengah jalan sebaiknya seminimal mungkin kalau bisa dihindarkan, hingga tidak menjadikan salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan. Kondisi Indonesia sejak dilanda krisis ekonomi pada 1997 sampai sekarang masih belum menentu. Dalam dunia pendidikan pun, Indonesia masih punya masalah yang cukup serius. Di media massa banyak dilansir mengenai rendahnya mutu pendidikan kita. Kualitas sumber daya manusia Indonesia hanya berada di peringkat ke-109, kalah dari Malaysia, Jepang, Thailand, dan Vietnam (M. Nurdin, 2005).Penyediaan minimal fasilitas pendidikan yang diperlukan suatu kota harus dapat memenuhi kebutuhan penduduk sampai tingkat pendidikan menengah. Penyediaan fasilitas pendidikan tersebut selain disediakan oleh pemerintah juga dapat didukung oleh pihak swasta dalam bentuk yayasan pendidikan. Dilihat dari sisi kuantitasnya, fasilitas pendidikan yang ada di Kota Bima dapat dikatakan sudah memadai dan sudah mempunyai tingkat pelayanan yang tinggi. Fasilitas pendidikan yang ada tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan penduduk, baik untuk pendidikan pra sekolah (STK), pendidikan dasar (SD dan SLTP) dan pendidikan menengah (umum dan kejuruan) maupun perguruan tinggi. Untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sumberdaya manusia yang berkualitas, sebuah kota otonom penting memiliki Perguruan Tinggi Negeri yang berbasis kebutuhan lokal dengan orientasi global. Untuk membangun manusia unggul harus berangkat dari filosofi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Menata pendidikan mereka sejak dini merupakan sesuatu yang mutlak. Jika mutu pendidikan dasar baik, apakah itu bangunannya, fasilitas belajar, maupun buku serta gurunya, maka baiklah selanjutnya. Sekolah yang bermutu dan sehat akan memicu gairah belajar anak. Mereka akan menganggap sekolah sebagai tempat yang menyenangkan. Sekolah dapat berubah menjadi wahana yang memikat bukan sebaliknya, membuat siswa tidak betah bahkan takut. D. Tenaga-tenaga Perencanaan Pendidikan yang profesional Perencanaan pendidikan yang efektif dan efisien tentunya meminta tenaga-tenaga yang professional tersebut, yaitu para perencana harus merupakan suatu tim multi-disipliner. Dan mereka bukan hanya ahli-ahli dalam bidang pendidikan dan pelatihan melainkan juga dari disiplin-disiplin dari luar pendidikan, seperti teknik, ekonomi, antropologi, filsafat, dan bidang-bidang lainnya yang relevan. Tentunya yang ideal adalah adalah ahli-ahli pendidikan yang menguasai disiplin-disiplin lainnya Proses perencanaan pendidikan yang efektif dan efisien secara mutlak harus ditopang oleh peneliti (riset). Riset yang dibutuhkan adalah dalam dua bidang, yaitu bidang kebijakan dan dalam bidang intern pendidikan. Pelaksanaan riset kebijakan pendidikan dapat dilaksanakan oleh badan pemerintah tetapi juga oleh lembaga-lembaga swasta yang independent agar supaya dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan dari berbagai arah serta tidak berpihak Demikian juga pelaksanaan riset mengenai masalah-masalah pendidikan an sich perlu dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah, misalnya di lingkungan universitas dan lembaga-lembaga riset masyarakat mengenai mengenai pendidikan. Dewasa ini dirasakan suatu kelemahan di dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan nasional karena ketiadaan data riset mengenai masalah-masalah pendidikan san pelatihan yang dibutuhka n oleh masyarakat Indonesia sendiri yang sedang berkembang me nuju masyarakat industri Dari berbagai konsep pendidikan dan pelatihan berasal dari pinjaman atau limpahan pemikiran-pemikiran barat mengenai perkembangan yang sebenarnya dari Indonesia sampai dewasa di dalam lingkungan kebudayaan Indonesia UAS PRAKTIK WIRAUSAHA RENCANA BISNIS DI BUAT OLEH Nama:Sarfianty Taningo Nim: 131414023 Kelas : 3 B Manajemen Pendidikan JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 2015 RENCANA BISNIS 1. Uraian Singkat Mengenai Usaha 1.1. Nama Pemohon : SARFIANTY TANINGO 1.2. Alamat rumah : Jalan Muchlis Rahim,Desa Timbuolo Kec.botupingge 1.3. Jenis Usaha : Membuat Konter Dan Service Hp 1.4. Uraian Usaha : Untuk Memudahkan masyarakat Membeli HP dan Pulsa secara Cepat. - Meningkatkan pendapatan keluarga - Meningkatkan Usaha yang sudah ada dengan beberapa produk baru - Menambah Modal yang sudah ada dan asumsi bertambah modal, bertambah juga pendapatan dengan produk baru. - Memberikan Nilai tambah bagi pemilik tokoh dan karyawan tetap. 1.6. Bentuk Usaha : Membuka Konter HP 1.7. Alamat Lokasi : Jl.Muchlis Rahim ,Desa Timbuolo, Kec Botupingge 2. Pasar dan Pemasaran 2.1.1. Profil Pelanggan - Masyarakat Yang ada di Daerah Tersebut - Siswa,Mahasiswa,Serta Pegawai Kantoran Yang akan Membutuhkannya 2.1.2. Motivasi membeli pelanggan - Meningkatkan Penjualan - Lebih Cepat Untuk Membeli HP,Pulsa dan Assesoris Lainnya tanpa Pergi ke tempat yang jauh lagi - Lebih dekat dengan rumah Warga,sekolahan,dan kampus 2.2.1. Perkiraan jumlah Warga dalam pasar sasaran lokasi usaha berdekatan dengan kawasan Rumah Warga yang Ramai,Sekolah Menengah Kejuruan dan samping itu terdapat 1 buah perguruan tinggi Swasta, dan Kantor Polisi - Ada indikasi yang terlihat di daerah tersebut sangat Ramai, Banyak yang membutukannya. Sangat Penting untuk Bangun Konter karena merupakan Bantuan Warga untuk membeli Hp,Pulsa,dan Assesoris lainnya tanpa lagi keluar kota dan mengeluarkan biaya. 2.2.3. Sumbangan pemilihan lokasi terhadap strategi pemasaran jasa - Menyebarkan dan menempelkan Famlet disekitar Konter - Melakukan Promosi kepada Masyarakat sekitar,Teman-teman Kuliah,dan siswa-siswa. - Meyakinkan Pelanggan dengan Produk HP yang dibeli merupakan Merek yang berkualitas. - Membuka Konter dari Jam 8.00 sampai pukul 23.00 Agar Pembeli tidak Bosan untuk berkunjung dan Membeli - Membuat Place/Tempatnya seindah mungkin dan Bersih agar pembeli merasa nyaman dengan kebersihannya - Sopan terhadap Pembeli - Ramah dan Baik kepada pelanggan - Memberikan Kartu perdana bagi mereka yang sudah menjadi pelanggan di Konter tersebut, dengan catatan/6 bulan sekali Strategi pemasaran tersebut diambil karena lokasi usaha sangat mendukung karena lokasi berdekatan dengan lingkungan Warga, Sekolah,Kampus dan Kantor polisi sehingga membuat lokasi itu sangat cocok untuk dibangun Konter Handphone. 2.2.4. Kemungkinan Pertumbuhan Pertumbuhan yang diharapkan Kemungkinan Akan membuat konter tersebut Lebih besar dan Mempekerjakan seseorang yang bisa Melakukan Servis Handphone 2.3.1. Pesaing Utama (yang berada di wilayah yang sama) 1.Konter SIK-SAK yang tidak jauh dari lokasi Pembuatan konter 2.Ada beberapa warga yang sudah menjual pulsa tidak dengan membuat Konter. 2.3.2. Profil Pesaing Konter Sit-Sak Konter SIT-SAK merupakan Konter yang sudah Lama dibangun, Dan Cukup Besar, dan Lokasinnyapun cukup Ramai dan sudah diketahui banyak orang, Akan tetapi Konter tersebut sering tutup sehingga membuat pembeli Bosan untuk mengunjunginnya, WargaPun sudah mulai Tahu cara membuat Usaha sampingan dengan menjual pulsa secara sederhana saja tanpa menggunakan Konter. Kendalannyapun Pembeli Masih Banyak yang tidak Mengetahuinnya. 2.3.3.Keunggulan dalam persaingan - Harga lebih terjangkau - Aksesnya mudah dijangkau masyarkat 2.4. Strategi Pemasaran - warga, siswa, mahasiswa, dan lainnya 2.4.4.Langkah-langkah 2 bulan pertama - Memasang spanduk di lokasi pembuatan konter 3.1.Jumlah Karyawan 2 orang sebagai penjaga Konter dan service HP 4. Faktor-Faktor Penghambat 5.1.Rencana Pembelian Awal (investasi) Catatan: Semua dana yang digunakan dari dana pinjaman dan kas tabungan pribadi 5.2.Proyek Income Statement Proyek Penjualan Perbulan 13.000.000 Biaya penjaga kon ter 750.000,00 Biaya service HP 850.000,00 Pembayaran listrik 200.000 Pemeliharaan dan penggantian alat,dan katru HP 600,000,00 Total 2.400,000 Laba perbulan 9,900,000 Proyek Penjualan Perbulan 23.000.000 Biaya cleaning service 850.000 Pembayaran listrik 250.000.00 Pemeliharaan dan penggantian alat 1.000.000 Total .200.000 Berdasarkan perhitungan, usaha ini profitable dan akan mencapai breakeven point pada akhir tahun ke empat Perhitungan penjualan dan pembelian menggunakan konsep konservatif dan jauh di bawah kapasitas yang terpasang Usaha ini dapat dijalankan karena tidak dibebankan dengan biaya hidup pemilik Usaha ini dapat dijalankan untuk menanamkan dan melatih diri guna mengembangkan jiwa kewirausahaan, dan tidak mengganggu aktivitas sebagai pegawai negeri sipil (PNS) Break event point dapat dicapai kurang lebih dari 4 tahun Berdasarkan analisa keuangan, usaha ini direkomendasikan cukup menguntungkan dan sangat dibutuhkan oleh semua masyarakat. Page 2 |
Kode untuk kelompok alat acuan atau mesin fotokopi adalah
Pos Terkait
Copyright © 2024 ketiadaan Inc.
