Jelaskan arah kebijakan umum pembangunan nasional Indonesia

PIKIRAN RAKYAT -Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Mayjen TNI Rudiyanto memaparkan arah Kebijakan pembangunan di Kawasan Perbatasan Tahun 2020.

Hal itu disampaikannya saat mewakili Menko Polhukam yang bertindak selaku Ketua Pengarah BNPP pada acara Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, pada Senin 16 Maret 2020.

“Bahwa gerakan terpadu pembangunan perbatasan sudah dimulai sejak Tahun 2011. Dulu pembangunan perbatasan itu tidak sinergi, sendiri, K/L tidak sinergi, sehingga ada satu wacana bahwa pembangunan di perbatasan itu dipadukan menjadi satu. Sehingga gerakan ini bisa lebih konkret dan lebih jelas. Ini juga merupakan salah satu tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 di antaranya bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, bentuk wujud dari melindungi ini adalah satunya dalam melindungi teritorial,” kata Rudiyanto.

Baca Juga: Dampak Persebaran Virus Corona, Presiden FIM: Kita akan Balapan Sampai Januari

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan arah kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan di Tahun 2020, yakni:

Pertama, membangun masyarakat sebagai modal pembangunan.

“Jadi ini kami sampaikan bahwa SDM ini adalah penting, selain kegiatan pembangunan fisik,” katanya.

Kedua, pelayanan dasar dengan kebutuhan geografis (kesejahteraan umum).

Baca Juga: Riuh Tepuk Tangan di Pusat Organisasi Kesehatan Dunia, Warga Ibukota Swiss Berikan Dukungan di Tengah Wabah Virus Corona

“Kekurangan beberapa hal menyangkut pelayanan dasar dengan kebutuhan geografis, saya pikir ini adalah bagian dari masalah dengan kita melihat di Anambas ini. Kami akan bawa ke Jakarta untuk kami sampaikan,” tuturnya.

Ketiga, pengembangan ekonomi lokal.

“Kemudian mengembangkan ekonomi lokal dan perluasan produk-produk unggulan. Tadi Bapak Bupati menyampaikan juga bahwa UMKM di sini (Anambas) cukup besar dan ini membutuhkan dorongan. Dan beberapa tahun terakhir ini sudah begitu maju dengan adanya beberapa pembangunan yang dibantu oleh Pemerintah Pusat,” katanya.

Baca Juga: Guru Berjibaku Rancang Pembelajaran Online dari Rumah Hadapi Virus Corona

Keempat, pengembangan Pusat Kawasan Strategi Nasional atau PKSN dan meningkatkan tata kelola kelembagaan di kawasan perbatasan.

“Pada tanggal 9 Maret kemarin, Bapak Presiden memerintahkan kepada Bapak Menko Polhukam dan Bapak Mendagri agar beliau berdua selaku kepala, pengarah dan pengawas, untuk bisa mengontrol , mengevaluasi, mengarahkan semua pembangunan di perbatasan sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Selain persoalan sinergitas pembangunan di kawasan perbatasan, pihaknya juga menekankankan persoalan lingkungan agar tidak terganggu akibat proses pembangunan.

“Saya melihat atensi beliau (Menko Polhukam) adalah kelestarian lingkungan yang ada di sini, alam yang begitu indah agar tetap dipertahankan sehingga proses pembangunan tidak merusak lingkungan itu sendiri,” ujarnya.***

Permasalahan pokok ekonomi yang dihadapi manusia yaitu.

Pemilihan ketua rt sebaiknya dilakukan melalui. Warga.

Dari udatu barian aritmatika diketahui uku ke-3 dan uku ke-10 berturut-turut adalah -5 dan 51. Suku ke-28 barian terebut adalah.

tuliskan ketentuan zakat hewan​

Apabila harga barang turun, pengaruhnya terhadap jumlah permintaan dan penawaran adalah. Repone permintaan naik, penawaran turun permintaan naik, pe … nawaran turun permintaan naik, penawaran naik permintaan naik, penawaran naik permintaan turun, penawaran turun permintaan turun, penawaran turun permintaan penawaran tetap permintaan penawaran tetap permintaan turun, penawaran naik permintaan turun, penawaran naik.

Jawaban yang benar untuk pertanyaan tersebut adalah bertujuan melanjutkan pembangunan untuk mencapai Indonesia yang sejahtera, memperkuat pilar-pilar demokrasi dan memperkuat dimensi keadilan.

Mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia dewasa ini, arah kebijakan umum pembangunan nasional adalah sebagai berikut.

1. Arah kebijakan umum bertujuan melanjutkan pembangunan untuk mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, pengbapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan bak asasi manusia, serta kebebasan yang bertanggung jawab.
3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antardaerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender. Keadilan juga hanya dapat  diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil, dan tidak pandang bulu. Demikian pula, kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.