Dalam pengertian politik bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau

Penerapan sistem politik di suatu negara berbeda-beda. (unsplash/JoakimHonkasalo)

adjar.id – Adjarian, pengertian sistem politik sangatlah beragam dan banyak para ahli yang mengeluarkan pendapatnya.

Dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 SMA edisi revisi 2015 terdapat satu soal dalam Uji Kompetensi Bab 3 di halaman 92.

Dalam soal Uji Kompetensi Bab 3 tersebut kita diminta untuk menjelaskan pengertian dari sistem politik menurut para ahli yang juga menjadi materi PPKn kelas 10 SMA.

Maka dari itu, kali ini kita akan membahas jawaban soal tersebut agar bisa menjadi referensi bagi Adjarian dalam mengerjakannya.

Baca Juga: Contoh Soal dan Jawaban Mengenai Demokrasi Pancasila

Sistem politik sendiri terbentuk dari dua pengertian, yaitu pengertian sistem dan politik.

Sistem sendiri yaitu satu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya baik berupa input maupun output yang ada di dalam lingkungan, sementara politik yaitu strategi.

Nah, dari pengertian sistem dan politik tersebut, muncullah beberapa pendapat dari para ahli, kita simak pendapatnya berikut ini, yuk!

Page 2

Penerapan sistem politik di suatu negara berbeda-beda. (unsplash/JoakimHonkasalo)

1. Menurut David Easton

David Easton berpendapat bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial.

Jadi, seperangkat interaksi tersebut disalurkan melalui nilai-nilai secara otoritatif kepada masyarakat.

2. Menurut Robert A. Dahl

Robert A. Dahl berpendapat bahwa sistem politik mencakup dua hal, yaitu pola yang tetap dari hubungan antarmanusia yang kemudian melibatkan sesuatu yang luas.

Nah, dalam hal ini meliputi aturan, kewenangan, dan kekuasaan.

Baca Juga: Contoh Partisipasi Warga Negara Indonesia dalam Sistem Politik

3. Menurut Jack C. Plano

Jack C. Plano berpendapat bahwa sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarakan keputusan-keputusan yang sah.

Lalu, keputusan tersebut dilaksanakan di dalam lingkungan masyarakat.

4. Menurut Rusadi Kantaprawira

Rusadi Kantaprawira berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi.

Nah, struktur dan fungsi tersebut bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa masyarakat atau negara.

Page 3

Penerapan sistem politik di suatu negara berbeda-beda. (unsplash/JoakimHonkasalo)

5. Menurut Gabriel Almond

Gabriel Almond berpendapat bahwa sistem politik merupakan suatu sistem interaksi yang ada pada semua masyarakat yang menjalankan berbagai fungsi integrasi dan adaptasi.

Hal ini dilakukan melalui adanya penerapan ataupun ancaman penerapan yang sifatnya paksaan tetapi sah untuk dilakukan.

6. Menurut Miriam Budiardjo

Miriam Budiardjo berpendapat bahwa sistem politik digunakan sebagai keperluan analisis katena sifatnya yang abstrak dan terdiri dari banyak variabel.

Menurutnya, sistem politik merupakan serangkaian proses dan struktur yang berkaitan serta menjalankan alokasi nilai-nilai kekuasaan atau otoritatif secara sah.

Baca Juga: Jawab Soal PPKn Kelas 10 SMA, Peranan Organisasi Infrastruktur Politik

7. Menurut Samuel P. Huntington

Samuel P. Huntington berpendapat bahwa sistem politik terdiri atas lima komponen, yaitu sistem politik sebagai kultur, struktur, kelompok, kepemimpinan, dan kebijakan.

8. Menurut Sukarna

Sukarna berpendapat bahwa sistem politik merupakan sistem yang mengelola dan mengatur kekuasaan di dalam suatu negara.

Selain itu sistem politik juga mengatur pola hubungan yang dibuat oleh warga negara dengan pemerintahnya, antarnegara, atau antarrakyat.

Nah, itulah tadi pengertian sistem politik menurut pendapat para ahli yang bisa menjadi referensi bagi Adjarian, dalam menjawab soal Uji Kompetensi Bab 3 di halaman 92, ya. 

Tonton video ini juga, ya!

Senin, 10 Maret 2014 Dilihat : 469,943 Cat : Politik,2015 0 Komentar

A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia 1. Pengertian sistem Politik di Indonesia Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. politik adalah emua lembaga-lembaga negara yang tersbut di dalam konstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Badan yang ada di masyarakat seperti Parpol, Ormas, media massa, Kelompok kepentingan (Interest Group), Kelompok Penekan (Presure Group), Alat/Media Komunikasi Politik, Tokoh Politik (Political Figure), dan pranata politik lainnya adalah merupakan infrastruktur politik, melalui badan-badan inilah masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya. Tuntutan dan dukungan sebagai input dalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakt diharapkan keputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat. B. Perbedaan sistem politik di berbagai Negara 1. Pengertian sistem politik a. Pengertian Sistem Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi. b. Pengertian Politik Politik berasal dari bahasa yunani yaitu “polis” yang artinya Negara kota. Pada awalnya politik berhubungan dengan berbagai macam kegiatan dalam Negara/kehidupan Negara. Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. c. Pengertian Sistem Politik Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara. SISTEM POLITIK menurut Rusadi Kartaprawira adalah Mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langggeng 2. Macam-macam Sistem Politik 3. Sistem Politik Di Berbagai Negara a. Sistem Politik Di Negara Komunis : Bercirikan pemerintahan yang sentralistik, peniadaan hak milk pribadi, peniadaan hak-haak sipil dan politik, tidak adanya mekanisme pemilu yang terbuka, tidak adanya oposisi, serta terdapat pembatasan terhadap arus informasi dan kebebasan berpendapat b. Sistem Politik Di Negara Liberal : Bercirikan adanya kebebasan berpikir bagi tiap individu atau kelompok; pembatasan kekuasaan; khususnya dari pemerintah dan agama; penegakan hukum; pertukaran gagasan yang bebas; sistem pemerintahan yang transparan yang didalamnya terdapat jaminan hak-hak kaum minoritas c. Sistem Politik Demokrasi Di Indonesia : Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah : 1. Ide kedaulatan rakyat 2. Negara berdasarkan atas hukum 3. Bentuk Republik 4. Pemerintahan berdasarkan konstitusi 5. Pemerintahan yang bertanggung jawab 6. Sistem Perwakilan 7. Sistem peemrintahan presidensiil    1. 4. Peran serta masyarakat dalam politik adalah terciptanya masyarakat politik yang “Kritis Partisipatif” dengan ciri-ciri a. Meningkatnya respon masyarakat terhadapkebijakan pemerintah b. Adanya partisipasi rakyat dalam mendukung atau menolak suatu kebijakan politik c. Meningkatnya partisipasi rakyat dalam berbagai kehiatan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok penekan //kewarganegaraan-rosi.blogspot.com/2009/01/sistem-politik-indonesia.html

Video yang berhubungan

Postingan terbaru

LIHAT SEMUA