Berikut ini faktor ekonomi yang melatarbelakangi runtuhnya pemerintahan Orde Baru kecuali

Lihat Foto

Table of Contents Show

Runtuhnya Orde Baru
Bagaimanakah Latar Belakang Keruntuhan Orde Baru ?
1. Faktor Politik
2. Faktor Ekonomi
3. Faktor Militer
Faktor Penyebab Runtuhnya Orde Baru
1. Penyimpangan UUD
2. Utang Luar negeri
3. Krisis Moneter
4. Masalah Politik
5. Kepercayaan
6. Krisis Kepercayaan
7. Krisis Hukum
8. Tragedi Trisakti
9. Pola Pemerintahan Terpusat
10. Asas Bhinneka Tunggal Ika
Video yang berhubungan

Hendranto, Pat

Presiden Soeharto saat dilantik/disumpah menjadi Presiden.

KOMPAS.com - Lahirnya Orde Baru tentu tidak terlepas dari terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar.

Lewat Supersemar, Presiden Soekarno menyerahkan mandat kekuasaannya kepada Soeharto, yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat.

Masa kepemimpinan Soeharto, yang pada akhirnya bertahan hingga 1998, disebut dengan era Orde Baru.

Pada hakikatnya Orde Baru lahir untuk melaksanakan kembali kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Lantas, apa yang menjadi latar belakang lahirnya Orde Baru?

Baca juga: Supersemar: Latar Belakang, Isi, dan Tujuan

Lahirnya Orde Baru dilatarbelakangi oleh pergolakan politik di Indonesia yang terjadi pada pertengahan 1960-an.

Bahkan pasa masa itu disebut sebagai salah satu periode paling penuh gejolak dalam sejarah modern Indonesia.

Penyerahan mandat kekuasaan lewat Supersemar dilatarbelakangi dengan guncangan pasca-G30S pada 1 Oktober 1965.

Demokrasi terpimpin Soekarno pun melemah akibat tudingan tentara bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan dalang di balik peristiwa pembunuhan tujuh jenderal tersebut.

Tuduhan tersebut tentu memicu amarah dari para pemuda antikomunis. Akhir Oktober 1965, para mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, dengan dilindungi oleh para tentara.

Lihat Foto

KOMPAS/EDDY HASBY

Mahasiswa se-Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi mendatangi Gedung MPR/DPR, Mei 1998, menuntut reformasi dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Sebagian mahasiswa melakukan aksi duduk di atap Gedung MPR/DPR.

KOMPAS.com - Orde Baru (Orba) merupakan masa pemerintahan Indonesia yang berlangsung sejak 1966 hingga 1998.

Orde Baru identik dengan Suharto yang menjadi menjadi presiden selama 32 tahun lamanya.

Selama era Orde Baru berlangsung, perekonomian Indonesia berkembang pesat.

Pembangunan infrastruktur yang meningkat dan merata, sehingga dapat dinikmati masyarakat.

Sayangnya, perkembangan itu dibarengi dengan praktek korupsi yang merajalela.

Klimaksnya, pada pertengahan 1997 ketika Indonesia diterpa krisis moneter.

Akhirnya pada 1998, kekuasaan Orde Baru runtuh setelah Presiden Suharto mengundurkan diri.

Baca juga: Supersemar, Tonggak Lahirnya Orde Baru

Runtuhnya Orde Baru

Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (2008) karya Merle Calvin Ricklefs, runtuhnya rezim Orde Baru terjadi di tengah-tengah krisis ekonomi, kerusuhan, dan pertumpahan darah di jalan-jalan.

Krisis Asia yang dimulai di Thailand menghantam Indonesia. Rupiah selama ini berada dalam kisaran Rp 2.500/US$, namun nilai itu segera merosot pada Juli 1997.

Pada Agustus 1997, nilai rupiah turun 9 persen. Bank Indonesia mengakui tidak bisa membendung rupiah terus merosot.

Runtuhnya Orde Baru – Orde baru yakni sangat identik dalam sebuah nama Soeharto, merupakan salah satu seorang presiden di negara Indonesia dengan pemerintahan lama dengan antara 1966 hingga 1998.

Terdapat banyak hal yang akan menjatuhkan rezim terhadap sebuah peraturan baru. Ini disebabkan banyaknya sebuah masalah kompleks yang muncul di kalangan masyarakat.

Dalam pembahasan kali ini, kami akan menjelaskan secara lengkap dan jelas yakni mengenai Runtuhnya Orde Baru. Untuk ulasan selengkapnya, yuukk… Simak penjelasan ini sebagai berikut.

Bagaimanakah Latar Belakang Keruntuhan Orde Baru ?

1. Faktor Politik

Kampanye dalam pemilihan pada bulan Mei 1997 merupakan pusat dari perbedaan sosial-politik. Kampanye ini adalah kampanye brutal dalam sejarah pemerintahan Soeharto. Serangkaian pawai sepeda motor merenggut 250 nyawa.

Di Banjarmasin, banyak penjarah ditangkap di sebuah mal yang terbakar dan sekitar 130 orang terbunuh. Di Timor Timur, gerilyawan menyabotase kotak suara dan membunuh 18 karyawan ABRI.

2. Faktor Ekonomi

Indonesia mempunyai banyak hutang jangka pendek pada tahun 1997 karena banyak hutang masuk ke negara Indonesia, yang biasanya dalam sebuah bentuk dolar AS. Jadi membengkak karena mengikuti pergerakan rupiah, yang tidak bagus. Hutang jangka pendek ini berjumlah $30 hingga $40 miliar dalam tahun 1997.

Sistem dalam perbankan yang telah menangani semua uang ini tidak terorganisir secara baik. Jepang, memiliki sebuah mesin ekonomi Asia, terus mengalami resesi pada 1990-an. Jadi negara Indonesia tidak dalam kondisi yang baik dalam menghadapi adanya sebuah guncangan ekonomi.

3. Faktor Militer

Sebagai mencegah PDI Megawati dari menjadi sebuah tantangan yang serius, rezim mengintervensi dengan keras dan pada akhirnya dapat meningkatkan adanya sebuah popularitas partai. Pada bulan Juni 1996, ABRI telah berhasil untuk memanipulasi Kongres PDI yang luar biasa.

Untuk menurunkan Megawati dari posisi ketua dan memilih kembali Soejadi, yang sebelumnya dipercayai oleh Suharto, tetapi yang sekarang kurang mengancam dari pada Megawati.

Namun, Megawati serta para pendukungnya yakni telah menolak untuk mengakui adanya sebuah hasil kongres ini dan dapat mengajukan dalam sebuah tuntutan hukum terhadap campur tangan pemerintah. Megawati yakni tetap di markas PDI di wilayah Jakarta.

Faktor Penyebab Runtuhnya Orde Baru

Terdapat beberapa faktor dalam keruntuhan pada masa orde baru, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Penyimpangan UUD

Setelah adanya penyimpangan UUD 1945, Pasal 33 secara khusus mengatur sistem ekonomi sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi. Tetapi pada kenyataannya, apa yang terjadi dikendalikan oleh beberapa orang, konglomerat, dan ada monopoli ekonomi, atau kata lain, adanya sebuah sistem ekonomi yang telah dijalankan adalah suatu sistem kapitalis.

2. Utang Luar negeri

Di tengah dalam adanya sebuah perekonomian yang dilanda yakni dengan cara krisis, utang luar negeri dalam negara Indonesia yakni semakin memperburuk terhadap situasi keuangan Indonesia. Utang sebenarnya bukan hanya utang pemerintah, tetapi juga utang sektor swasta.

3. Krisis Moneter

Krisis dalam sebuah keuangan adalah faktor terpenting yang menyebabkan jatuhnya Orde Baru. Krisis ini melanda wilayah Asia Timur untuk pertama kalinya pada bulan Juli 1997. Hal itu menyebabkan kepanikan secara global.

4. Masalah Politik

Sistem politik di negara Indonesia selama era Orde Baru dibebani dengan KKN (korupsi, nepotisme, dan kolusi). Kekuasaan politik yakni telah terbatas selama era Orde Baru. Ini bisa dilihat dari penyederhanaan partai politik yang hanya menjadi 3 partai, yaitu PDI, PPP, dan kelompok kerja.

5. Kepercayaan

Mengurangi adanya sebuah rasa kasihan terhadap kalangan masyarakat karena praktik KKN yang tampaknya telah dihentikan pemerintah tanpa rasa malu. Krisis ini juga menyebabkan investor menarik sejumlah besar seluruh modal yang diinvestasikan di Indonesia, yang menyebabkan Indonesia terus mengalami krisis yang berkelanjutan.

6. Krisis Kepercayaan

Orde baru yang dapat melibatkan praktik KKN mengakibatkan Indonesia mengalami krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Krisis kepercayaan ini juga menyebabkan banyak investor menarik semua modal yang telah diinvestasikan di negara Indonesia, yang menyebabkan krisis yang berkelanjutan.

7. Krisis Hukum

Krisis hukum di negara Indonesia yakni selama era Orde Baru juga berkontribusi pada keruntuhan. Di mana sistem peradilan orde baru tidak dapat digunakan sebagai tolok ukur atau barometer untuk mengharapkan pemerintah bertindak adil atau sesuai dengan harapan masyarakat. Kondisi ini dapat menciptakan sisi ketidak percayaan terhadap masyarakat terhadap apa yang pada waktu itu hukum di negara Indonesia.

8. Tragedi Trisakti

Demonstrasi, yang telah diadakan dengan mahasiswa Trisakti bersama dengan staf pengajar dan kampus, dihadiri oleh lebih dari 10.000 siswa dan berlangsung pada tanggal 12 Mei 1988. Mereka pada dasarnya mendesak pemerintah untuk melaksanakan reformasi di semua bidang pemerintahan, politik dan bisnis yang ingin mengadakan sesi khusus MPR.

9. Pola Pemerintahan Terpusat

Sistem dalam sebuah pemerintahan yang berpusat di satu tempat, di Jakarta sebagai pusat pemerintahan, memungkinkan semua pemerintah pusat untuk memainkan peran penting untuk mengatur terhadap masyarakat dengan cara keseluruhan.

10. Asas Bhinneka Tunggal Ika

Alasan terakhir ialah adanya penyimpangan dari sebuah prinsip terhadap kesatuan dalam keragaman, yang ditandai dengan diskriminasi di mana-mana di masa orde baru. Yang mencolok adalah diskriminasi pemerintah terhadap rakyat Tiongkok.