Bagaimana pendapat kalian agar program transmigrasi berjalan dengan baik

Jawaban:

Ada beberapa alasan dari penyebab fenomena tersebut..

Penjelasan:

a. Pulau Papua dan pulau Kalimantan sudah jelas tidak sepadat pulau Jawa karena Pulau Jawa merupakan pulau yang paling banyak di huni dan paling padat di Indonesia...

b. Permasalahannya timbulnya tidak pemerataan penyebaran penduduk yang menimbulkan kepadatan, dan sulitnya perkembangan di daerah yang penduduknya relatif sepi...

c. Pemerataan insfrastruktur dan memperluas lapangan pekerjaan di seluruh wilayah Indonesia agar transmigrasi tidak terpusat hanya pada satu pulau saja..

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk, dari daerah padat ke wilayah yang penduduknya masih jarang. Program transmigrasi sudah dilakukan di Indonesia beberapa tahun lalu.

Program pemerintah ini bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup terutama di bidang pertanian. Masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya alam dan menciptakan lapangan kerja baru.

Baca Juga

Tujuan transmigrasi yaitu kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Tak hanya pemindahan penduduk, transmigrasi bertujuan untuk kesatuan dan persatuan masyarakat.

Perpindahan penduduk dari daerah padat ini direncanakan dan dibiayai oleh pemerintah. Misalnya penduduk dari Jawa, Bali, dan Lombok dipindahkan di pulau-pulau luar yang memiliki wilayah luas dan kepadatan penduduk rendah.

Berikut tujuan transmigrasi:

1. Membantu pembangunan nasional.
2. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat.
3. Pemerataan penduduk bermanfaat untuk pengembangan dan pembangunan daerah.
4. Pengelolaan sumber daya alam terpenuhi di tujuan transmigrasi.
5. Adanya pertahanan dan kesatuan nasional.
6. Dapat menyeimbangkan dan memperluas peluang kerja.
7. Meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.

Pengertian Transmigrasi

Kata transmigrasi berasal dari bahasa latin, yaitu trans bermakna seberang, sedangkan migrare artinya pindah. Istilah transmigrasi ini diperkenalkan oleh Ir. Soekarno tahun 1927.

Advertising

Advertising

Program transmigrasi sudah dilakukan sejak zaman kolonial Belanda. Program ini menjadi mobilitas atau perpindahan penduduk.

Proses transmigrasi ini tidak hanya satu orang, tetapi bisa satu keluarga atau satu desa. Mengutip katingankab.go.id, transmigrasi pertama kali di Tanah Air dilakukan oleh Belanda tahun 1905. Setelah Indonesia merdeka, tahun 1950 program transmigrasi dilakukan.

Baca Juga

Contoh transmigrasi yaitu perpindahan sebagian masyarakat dari pulau Jawa ke pulau Kalimantan atau transmigrasi penduduk dari pulau Jawa ke pulau Sumatera.

Program transmigrasi ini dilakukan antarkota atau antarprovinsi tetapi masih satu negara. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan penduduk dan kesejahteraan di suatu daerah.

Contoh lainnya yaitu pemindahan masyarakat padat penduduk karena daerahnya terkena proyek, seperti pembangunan waduk Gajah Mungkur di Wonogiri.

Jenis-Jenis Transmigrasi

Mengutip dari buku Transmigrasi dan pengembangan kawasan perdesaan, ada tiga jenis transmigrasi, antara lain:

Transmigrasi Umum (TU)

Program ini diselenggarakan oleh pemerintah serta biayanya. Artinya, pemberdayaan, penyediaan ruang, sampai proses perpindahan menjadi tanggung jawab pemerintah. Para transmigran diberi subsidi dan mendapat bantuan dari pemerintah untuk TU.

Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB)

Jenis transmigrasi swakarsa berbantuan merupakan rancangan dan kerjasama dengan Badan Usaha. Pemerintah membantu dalam batasan tertentu, supaya mitra dari badan usaha bisa adil dan setara. Jadi, kedua belah pihak bisa sama-sama menguntungkan.

Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM)

Transmigrasi swakarsa biaya ditanggung sendiri oleh pendaftar. Namun, transmigrasi yang dibimbing dan diberi fasilitas oleh pemerintah. Program ini dilakukan untuk memberi kesadaran pada masyarakat yang ingin beralih dan mengembangkan potensi di daerah baru. .

Transmigrasi Sektoral

Transmigrasi sektoral merupakan jenis transmigrasi yang biayanya ditanggung oleh transmigran.

Transmigrasi Umum

Transmigrasi umum disebabkan karena faktor pendorong dari daerah asal. Misalnya sulitnya menemukan lapangan pekerjaan, kekurangan sumber daya alam, lahan pertanian semakin sedikit, dan padatnya penduduk. Transmigrasi umum direncanakan dan semua biaya ditanggung oleh pemerintah.

Transmigrasi Keluarga

Jenis transmigrasi ini dibiayai sendiri, serta ditanggung pihak keluarga yang akan tinggal di daerah yang dituju.

Transmigrasi Bedol Desa

Jenis transmigrasi ini dilakukan banyak orang, bisa dari satu desa, bersama aparatur pemerintah di daerah tersebut. Transmigrasi bedol desa dilakukan karena wilayahnya terkena proyek dari pemerintah. Sehingga biaya dan fasilitas ditanggung oleh pemerintah.

Syarat dan Kriteria Transmigran

Sebelum mengikuti atau mendaftar transmigrasi, peserta wajib melihat persyaratan dan kriteria yang dibutuhkan. Persyaratan untuk mengikuti transmigrasi yaitu:

• Masih di usia produktif untuk bekerja di tempat baru.
• Calon transmigran punya keterampilan selain bagian pertanian, misalnya keterampilan di petukangan, kerajinan tangan, dan lainnya untuk mendapatkan pendapatan lebih dari hasil bertani.
• Status calon transmigran sudah menikah sehingga punya ketenangan hidup untuk pekerjaan di tempat baru.

Persyaratan pendaftaran tersebut akan diarahkan di wilayah pengembangan transmigrasi (WPT) atau lokasi pemukiman transmigrasi (LPT). Setelah mengetahui syarat peserta transmigran, berikut persyaratan pendaftaran untuk transmigran:

1. Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Umur minimal 18 tahun.
3. Sudah berkeluarga, kecuali bujangan yang memiliki keahlian khusus dilengkapi administrasi kependudukan.
4. Status duda atau janda (apabila ada pengikutnya minimal seorang laki-laki).
5. Tempat tinggal (atau surat keterangan domisili).
6. Kesehatan yang baik.
7. Mendaftar secara sukarela.
8. Memiliki keahlian atau keterampilan sebagai syarat kerjasama antardaerah.

Baca Juga

1. Meningkatnya produksi terutama di bidang pertanian dan perkebunan.
2. Masyarakat yang mengikuti program bisa bekerja di daerah baru.
3. Mempercepat pemerataan penduduk.
4. Lahan kosong bisa digunakan dan diolah.
5. Penduduk yang pindah mendapat taraf hidup yang lebih baik.

1. Biaya transmigrasi membutuhkan dana yang besar
2. Terjadi kecemburuan sosial antara masyarakat di daerah sekitar dengan para transmigran
3. Program pemerataan penduduk dan tujuan dari transmigrasi lainnya bisa gagal, sehingga dana yang dikeluarkan menjadi sia-sia

INFO BISNIS — Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengatakan program transmigrasi bukan hanya untuk memberikan kesejahteraan kepada transmigran, namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penduduk lokal. Menurutnya, keseimbangan kesejahteraan antara transmigran dan penduduk lokal adalah kunci keberhasilan program transmigrasi.

“Sekarang program transmigrasi ialah untuk memberikan kesejahteraan kepada yang datang (transmigran) dan menambah kesejahteraan kepada yang didatangi (penduduk lokal), baru terjadi keseimbangan. Jika tidak, maka transmigrasi menjadi tidak maksimal,” ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi di Jakarta, Kamis 1 Agustus 2019.

Ia mengingatkan agar program transmigrasi dapat mencampurkan kemampuan dan keterampilan antara pendatang dan penduduk lokal. Dengan begitu, produktivitas daerah yang menjadi tujuan transmigrasi akan mengalami peningkatan. “Orang Jawa, Bali, biasanya lebih terampil dan rajin di bidang pertanian daripada yang didatangi. Semoga percampuran kemampuan dapat terjadi,” ucapnya.

Ia mengatakan program transmigrasi merupakan program yang sejak lama menjadi bagian dari upaya memajukan negeri. Menurutnya, perkembangan paradigma transmigrasi yang awalnya dipahami sebagai upaya mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa pun berubah sesuai zaman. “Maka upaya sekarang ialah bagaimana menyejahterakan transmigran dan di mana tempat transmigrasi itu,” katanya.

Sementera itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa lokasi transmigrasi mencakup Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Maluku, hingga wilayah perbatasan seperti Papua.

Tak hanya kementerian/lembaga, menurut Eko, kalangan swasta juga terlibat dalam pengembangan kawasan transmigrasi saat ini. Di Kawasan Transmigrasi Melolo, Sumba Timur, NTT misalnya, pihak swasta telah berkomitmen investasi senilai Rp 4,7 Triliun. “Sekarang sudah sudah terbangun perkebunan tebu dilengkapi embung senilai lebih dari Rp 1,7 triliun,” ujarnya.

Pada Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla secara simbolis menyerahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo.

Dalam kesempatan itu, Eko Putro Sandjojo juga mengatakan bahwa program transmigrasi Indonesia telah menjadi rujukan kebijakan perpindahan penduduk dan pertanahan di negara lain seperti Malaysia. Bahkan, transmigrasi juga menjadi fokus kajian penelitian berbagai negara seperti Jepang, Perancis, dan Amerika Serikat.

"Hingga kini transmigrasi menjadi fokus kajian peneliti dalam dan luar negeri, seperti dari Jepang, Perancis, Amerika Serikat, yang datang mengkaji dokumen kebijakan, peta kawasan, serta mewawancarai transmigran," ujarnya.

Ia mengungkapkan, program transmigrasi selama ini telah berhasil membentuk dua provinsi baru, 104 kabupaten baru, 335 kecamatan dan 1.336 desa definitif baru. Menurutnya, transmigrasi tak hanya berhasil meningkatkan ekonomi para transmigran dan penduduk lokal, namun juga berhasil memajukan wilayah tujuan transmigrasi.

"Saat ini capaian transmigrasi di 619 kawasan transmigrasi dan 48 kawasan program revitalisasi telah mengelola 4,2 juta transmigran, termasuk 1,7 tenaga kerja yang tinggal di kawasan seluas 4,4 juta hektare," ujarnya.

Ia melanjutkan, lahan produktif di kawasan transmigrasi tersebut mencakup 1.001.070 hektare sawah, 310.332 hektare lahan jagung, 1.144.080 hektare perkebunan sawit, dan 429.030 hektare perkebunan karet. "Pendapatan penduduk di kawasan transmigrasi ini mencapai Rp 17 triliun per tahun," ucap dia.

Menurutnya, sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah terpenuhi karena dibantu oleh banyak kementerian. Capaian tersebut adalah dengan terbangunnya 140 kawasan transmigrasi sebagai sumber produksi pangan nasional, dan terbentuknya 20 Kawasan Perkotaan Baru. (*)