Apakah kebijakan gubernur jenderal daendels di bidang keuangan

Herman Willem Daendels adalah seorang gubernur jenderal Hindia Belanda dengan masa kekuasaan antara tahun 1808 – 1811. Daendels terkenal dengan sistem kerja paksanya (kerja rodi) di beberapa daerah di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Hasil dari kerja rodi tanpa di gaji dan diberi Imbalan di pulau Jawa adalah jalan raya dari Anyer hingga Panarukan. Adapun kebijakan Daendels selama di Indonesia adalah sebagai berikut.

Tugas Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, mengatur pemerintahan di Indonesia, dan membereskan keuangan. Berikut adalah kebijakan pembaruan yang dilakukan Daendels selama menjabat di Indonesia.

1. Kebijakan Daendels di Bidang Pertahanan dan Keamanan

Adapun kebijakan Daendels di Indonesia bidang pertahanan dan keamanan adalah sebagai berikut:

• Membangun jalan raya dari Anyer (Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten) sampai Panarukan (ujung timur Pulau Jawa) sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan tersebut dinamakan Jalan De Grote Postweg yang sering disebut dengan Jalan Daendels.
• Membangun benteng pertahanan seperti benteng Meester Cornelis.
• Membangun pangkalan Angkatan Laut di Anyer dan Ujungkulon (pembangunan ini dapat dikatakan tidak berhasil).
• Meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang-orang Pribumi karena pada waktu ke Nusantara, Daendels tidak membawa pasukan. Peningkatan tersebut dari 4.000 menjadi 18.000 orang.

2. Kebijakan Daendels di Bidang Politik dan Pemerintahan

Adapun kebijakan Daendels di Indonesia bidang politik dan pemerintahan adalah sebagai berikut:

• Kekuasaan raja-raja di Nusantara dibatasi secara ketat.
• Daendels memerintah secara sentralistik yang kuat dengan membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar (hoofdafdeeling) yang kemudian dikenal dengan keresidenan (residentie). Setiap keresidenan dapat dibagi menjadi beberapa kabupaten (regentschap).
• Berdasarkan dekret tanggal 18 Agustus 1808, Daendels merombak Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur (wilayah yang memiliki otoritas) dan 38 kabupaten. Terkait dengan hal tersebut, maka Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.
• Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji. Meskipun demikian, para bupati tersebut masih memiliki hak-hak feodal tertentu.

3. Kebijakan Daendels di Bidang Ekonomi dan Keuangan

Adapun kebijakan Daendels di Indonesia bidang ekonomi dan keuangan adalah sebagai berikut:

• Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta.
• Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya.
• Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia.
• Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak dan penjualan tanah kepada swasta.
• Memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta (melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon).

4. Kebijakan Daendels di Bidang Hukum dan Peradilan

Adapun kebijakan Daendels di Indonesia bidang hukum dan peradilan adalah sebagai berikut:

• Dalam bidang hukum, Daendels membentuk tiga jenis pengadilan, yaitu pengadilan untuk orang Eropa, pengadilan untuk orang pribumi, dan pengadilan untuk orang Timur Asing.
• Melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk terhadap bangsa Eropa. Akan tetapi, ternyata Daendels sendiri melakukan korupsi besar-besaran dalam penjualan tanah kepada pihak swasta.

5. Kebijakan Daendels di Bidang Sosial

Adapun kebijakan Daendels di Indonesia bidang sosial adalah sebagai berikut:

• Rakyat dipaksa melakukan kerja rodi untuk membangun Jalan Anyer–Panarukan.
• Perbudakan dibiarkan berkembang.
• Menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan, atau sultan.
• Membuat jaringan pos distrik menggunakan kuda pos.

Pemerintahan Daendels selama tiga tahun dianggap gagal melaksanakan misi mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris dan program yang dijalankannya dinilai merugikan negara karena korupsi yang merajalela.

Baca juga: Kebijakan Raffles di Indonesia

Oleh karena itu, Daendels dipanggil oleh pemerintah kolonial Belanda untuk kembali ke negaranya dan digantikan Jan Wilem Janssens. Nah, itulah artikel sejarah kali ini tentang penjajahan pemerintah Belanda di Indonesia dan semoga bermanfaat.