Apa yang dimaksud ilmu administrasi publik?

Ilmu Administrasi

Ilmu Administrasi~Administrasi merupakan sebuah kata yang sebenarnya dapat didefinisikan kedalam pembahasan apapun.

Ilmu yang mempelajari administrasi tentu saja disebut Ilmu Administrasi. Ilmu administrasi sendiri merupakan cabang ilmu yang ada pada ilmu sosial.

Administrasi merupakan suatu seni dan ilmu yang digunakan pada saat kegiatan pelayanan publik. Admninistrasi publik juga merupakan suatu manajemen serta organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Hal tersebut merupakan pengertian secara universal, tetapi tidak menuntut kemungkinan bahwa banyak para ahli yang mendefinisikannya secara berbeda. Oleh karenanya dalam artikel kali ini IDtesis yang merupakan Jasa Pembuatan Disertasi, Tesis, Skripsi akan memberikan wawasan untuk anda.

Dalam praktik administrasi publik juga memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Salah satu ruang lingkupnya ialah pada bidang pemerintahan. Pemerintah tentu saja membutuhkan ilmu tersebut sebagai pedoman yang digunakan untuk melakukan pelayanan pada masyarakat.

Sedangkan dalam ilmu administrasi publik sendiri memiliki Identifikasi terhadap administrasi negara/ publik, menurut pendapat Gerald E. Caiden, dapat ditempuh melalui lima cara berikut:

1. Identifikasi administrasi pemerintahan.
2. Identifikasi organisasi publik.
3. Identifikasi orientasi sikap administrasi.
4. Identifikasi proses yang bersifat khusus.
5. Identifikasi aspek publik.

Sebagai ilmu, tentu saja ilmu administrasi publik atau ilmu administrasi negara memiliki fungsi yang sangat beragam, terutama dalam pelayananan msyarakat. Fungsi ilmu administrasi publik, meliputi :

1. Fungsi Tradisional
2. Fungsi Pembangunan Bangsa
3. Fungsi Manajemen Ekonomi
4. Fungsi Kesejahteraan Sosial
5. Fungsi Kontrol Lingkungan
6. Fungsi Hak Asasi Manusia

Fungsi kesejahteraan sosial yang ada pada ilmu administrasi publik tentu sjaa terdapat campur tangan pemerintah dalam mensejahterahkan kehidupan sosial. Alasan yang paling dasar kenapa dalam mensejahterahkan kehidupan sosial negara harus ikut andil agar terjadinya pemerataan yang seoptimal mungkin terutama pada kesehatan nasional.

Demikian Artikel yang berjudul Pengertian Administrasi Publik. Semoga artikel ini dapat bermanfaat untuk Anda sebagai penambah wawasan .

Artikel Yang Terkait :

• pengertian administrasi publik
• administrasi publik
• ilmu administrasi publik

Administrasi publik sama seperti administrasi lainnya yang dijalankan untuk serangkaian kepentingan umum. Sehingga dalam administrasi publik memiliki definisi yang cukup beragam. Beberapa akademisi berpendapat bahwa semua pekerjaan yang berkaitan dengan pemerintah termasuk dalam kategori ini sementara yang lain memilih untuk berpendapat bahwa hanya aspek eksekutif dari fungsi pemerintah yang terdiri dari administrasi publik.

Bahkan dewasa ini administrasi publik sering dianggap sebagai tanggung jawab untuk menentukan kebijakan dan program pemerintah. Secara khusus, ini adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian operasi pemerintah. Di dalam negara administrasi publik dipraktikkan di tingkat pusat, menengah, dan lokal.

Memang, hubungan antara berbagai tingkat pemerintahan dalam satu negara merupakan masalah administrasi publik yang berkembang. Untuk memperjelas pemahaman kita tentang administrasi publik, artikel ini akan mengulas tentang pengertian, teori, fungsi, dan conth administrasi publik.

Administrasi Publik

Administrasi publik adalah bagian daripada adanya implementasi kebijakan pemerintah dan juga disiplin akademis, yang merupakan implementasi dari pegawai negeri untuk bekerja di layanan publik. Sebagai “bidang penyelidikan dengan ruang lingkup yang beragam” yang tujuan dasarnya adalah “memajukan manajemen dan kebijakan sehingga pemerintah dapat berfungsi“.

Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik adalah bagian daripada metode pemerintahan negara dalam proses politik yang dikenal dengan administration of public, for public dan by public. Sehingga dapat dikatakan bahwa administrasi publik merupakan proses pemerintahan publik, untuk publik dan oleh publik.

Perwujutan pemakanaan tersebut berasal dari istilah “administrasi publik” terdiri atas dua kata, yakni administrasi dan publik. Administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan atau kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan atau diarahkan. Administrasi juga dapat didefinisikan sebagai kegiatam implementasi kebijakan.

Sedangkan publik bisa diartikan sebagai negara, klien, konsumen, warga masyarakat, dan kelompok kepentingan. Tapi dalam wacana yang berkembang di Indonesia, administrasi publik disamakan dengan administrasi negara. Berdasarkan definisi dari dua kata tersebut, maka administrasi publik dapat didefinisikan sebagai sebuah proses menjalankan keputusan/kebijakan untuk kepentingan negara, warga masyarakat.

Adapun definisi administrasi publik menurut para ahli, antara lain:

1. Leonard D. White, Administrasi Publik ialah semua kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan dengan mendasarkan kepada kebijakan negara.
2. E.H. Litcfiled, Administrasi negara adalah bagian daripada suatu studi tentang bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisir, dilengkapi tenaga, tenaganya dibiayai, digerakkan dan dipimpin.
3. Chandler dan Plano (1988), Administrasi publik adalah suatu proses dimana sumberdaya dan personel publik di organisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan dan kebijakan publik. Mereka juga menjelaskan bahwa administrasi publik ialah seni dan ilmu (art and science) yang bertujuan untuk mengatur kebijakan publik untuk memecahkan permasalahan publik yang terjadi dalam suatu organisasi atau yang lainya.
4. Mc Curdy (1986), Pengertian administrasi publik ialah salah satu metode pemerintah suatu negara dan bisa dilihat sebagai suatu proses politik serta bisa juga dianggap sebagai cara prinsipil untuk melaksanakan berbagai fungsi negara. Artinya, administrasi negara bukan hanya mengurusi soal administratif negara tapi juga persoalan politik. Orang biasa menyebutnya dengan istilah “ Birokrasi “.
5. Fesler (1980), Arti administrasi publik adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi dalam skala besar untuk kepentingan publik. Dalam hal ini, pemegang kekuasaan memiliki wewenang atau tanggung jawab yang besar dalam setiap pengambilan kebijakan guna memenuhi kebutuhan publik. Pemegang kekuasaan diharapkan bisa lebih responsif dalam mengambil kebijakan publik.

Teori Administrasi Publik

Teori Administrasi Publik merupakan penggabungan sejarah, teori organisasi, teori sosial, teori politik dan studi terkait yang berfokus pada makna, struktur dan fungsi pelayanan publik dalam semua bentuknya.

Teori administrasi publik sering menceritakan dasar-dasar sejarah utama untuk studi birokrasi serta masalah epistemologis yang berkaitan dengan pelayanan publik sebagai profesi dan sebagai bidang akademik. Terdapat beberapa kelompok teori  tentang administrasi negara atau administrasi publik, antara lain:

Yaitu teori yang mempunyai sifat memberi penjelasan secara abstrak realitas administrasi negara. Misalnya adalah teori yang menjelaskan tentang ketidakmampuan administratif.

Yaitu teori yang mempunyai tujuan untuk menjelaskan situasi masa mendatang, idealnya dari suatu kondisi. Misalnya adalah teori tentang kepemimpinan ideal masa depan.

Yaitu terori-teori yang menekankan pada prakondisi, anggapan terhadap adanya suatu realitas sosial dibalik teori atau proposisi. Misalnya adalah teori X dan Y dari McGregor yang menyakan manusia memiliki kemampuan baik (Y) dan kurang baik (X).

Yaitu teori-teori yang berfokus pada “bagaimana dan kapan”, lebih pada penerapan atau aplikasi dari teori. Misalnya adalah teori tentang kebijakan, bagaimana kebijakan dijalankan dan kapan waktunya.

Tujuan Administrasi Publik

Secara umum administrasi publik memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Memastikan keamanan publik
2. Memastikan kesejahteraan publik
3. Memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat

Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kerjasama yang baik antara lembaga pemerintahan dan masyarakat dalam melaksanakan hal-hal berikut ini:

1. Partisipasi Sosial, yakni partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan administrasi publik.
2. Tanggungjawab Sosial, yakni pertanggungjawaban pelaksana administrasi publik kepada publik.
3. Dukungan Sosial, yakni dukungan dari masyarakat terhadap pelaksanaan administrasi publik.
4. Kontrol Sosial, yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kegiatan administrasi publik.

Fungsi Administrasi Publik

Mengacu pada definisi administrasi publik yang dikemukakan oleh Gerald E. Caiden, secara umum terdapat 6 fungsi  atasu unsur-unsur administrasi publik, diantaranya yaitu:

Fungsi tradisional merupakan fungsi utama dari administrasi publik, yang setidaknya mencakup hubungan luar negeri, ketertiban dalam negeri, pertahanan dan keamanan, pekerjaan umum, perpajakan, dan kesejahteraan umum.

Fungis pembangunan bangsa merupakan bagian daripada adanya fungsi administrasi publik yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa di tengah kehidupan dalam masyarakat Indonesia yang sangat heterogen.

Permasalahan ekonomi juga menjadi tanggungjawab dari administrasi publik dan tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta. Dalam hal ini administrasi publik bisa memiliki peran langsung maupun dalam pembuatan regulasi.

Untuk meningkatkan kesejahteraan dalam keteraturan sosial, Pemerintah harus campur tangan dalam mewujudkannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan masyarakat seperti; pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial, jaminan sosial, dan perumahan umum. 

Salah satu bentuk kontrol lingkungan adalah menjaga kelestarian alam. Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan sebagai akibat adanya eksploitasi alam, maka perlu dilakukan fungsi kontrol lingkungan seperti, riset dan pengembangan, konservasi, tata kota, dan kontrol lingkungan.

Negara yang memiliki ladasan tatanan dalam pemaknaan demokrasi haruslah terwujudnya sikap melayani dan melindungi publik secara adil. Beberapa fungsi HAM tersebut mencakup perlindungan HAM, privasi, dan pengendalian penduduk.

Contoh Administrasi Publik

Adanya contoh yang menjadi dasar dalam pengamalan kajian administrasi publik di masyarakat. Misalnya saja;

Administrasi publik berusaha untuk menguraikan bagaimana keputusan dalam pemerintahan dibuat serta mengelola proyek pemerintah untuk melaksanakan keputusan itu. Untuk mengilustrasikan banyak keputusan yang harus ditangani oleh seorang administrator.

Sebagai contohnya misal ada peningkatan kejahatan dengan kekerasan yang mempengaruhi lingkungan tertentu. Pejabat publik harus memberikan solusi yang paling efektif dan efisien untuk mengurangi kejahatan di daerah tersebut.

Bagaimana caranya?

Salah satu gagasan adalah dengan menambah jumlah polisi di wilayah itu, tetapi berapa banyak yang dibutuhkan? Di mana mereka seharusnya berada?. Kemungkinan lain adalah mengembangkan program sekolah untuk remaja bermasalah. Namun, dari mana dana yang akan digunakan untuk mewujudkannya? Bagaimana upaya membujuk orang dewasa dan remaja untuk berpartisipasi?

Mungkin solusinya adalah mengadvokasi peningkatan waktu penjara bagi pelanggar berulang. Namun tantangannya adalah, apakah menghukum seseorang menjadi keputusan yang lebih baik atau lebih buruk daripada mencoba merehabilitasi mereka?

Semua pertanyaan tersebut adalah contoh kecil yang harus dijawab administrator publik untuk menyelesaikan satu masalah. Ini adalah upaya yang berkelanjutan, karena pemerintah memiliki banyak masalah-mulai dari perawatan kesehatan hingga teknologi hingga keuangan-untuk dipecahkan dalam rangka menciptakan masyarakat yang lebih sempurna.

Secara lebih sederhana, berikut ini disajikan beberapa contoh administrasi publik yang ada di dalam pengertian negara kita, diantaranya yaitu:

1. Meberikan dukungan kelembagaan terhadap pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM-MANDIRI).
2. Adanya diagnosis SDM teknologi informasi, SK pelaku teknologi informasi dipusat pengolahan data kepegawaian.
3. Melakukan analisis kinerja pemungutan PBB di daerah istimewa Yogyakarta.
4. Melakukan analisis hubungan antara pelatihan, karakteristik individu dengan kinerja petugas penyuluhan lapangan pertanian di dinas pertanian dan kelautan kota medan.
5. Melakukan peninjauan atas kebijakan PPN pada usaha mikro dan menengah (UMKM) tidak berbadan hukum untuk memperluas objek pajak.
6. Melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan strategi pengamanan penerimaan pajak tahun 2012 pada direktorat jenderal pajak Republik Indonesia Jakarta.
7. Mengkaji kepuasan investor atau calon investor terhadap kualitas pelayanan perizinan investasi di badan koordinasi penanaman modal daerah (BKPMD) provinsi Banten.
8. Pengadaan aspek kelembagaan dalam implementasi program kali bersih (PROKASIH) pemda DKI Jakarta.
9. Melakukan analisis pelaksanaan penangananan terhadap pelanggan menunggak pembayaran rekening listrik pada PT PLN DIVRE V Jateng dan DIY kantor PLN cabang kelaten.
10. Melakukan analisis kualitas pelayanan penerbitan ijin DEPKES/P-IRT terhadap prosuksi makanan/minuman industri mikro/kecil di dinas kesehatan kabupaten Bantul.

Itulah tadi materi yang menjelaskan secara lengkapnya mengenai pengertian administrasi publik menurut para ahli, teori, fungsi, dan contohnya di Indonesia. Semoga melalui tulisan ini memberikan wawasan serta menambah refrensi mendalam bagi segenap pembaca sekalian.