Menurut Lester dan Stewart dalam Eddi Wibowo, T. Saiful Bahri, dan Hessel Nogi Tangkilisan 2004:29 definisi kebijakan publik
yaitu “proses atau serangkaian keputusan atau aktivitas pemerintah yang didisain untuk mengatasi masalah publik, apakah hal itu riil
ataukah masih direncanakan imagined ”.
Beberapa konsep pengertian diatas, kebijakan publik mempunyai karakteristik yang harus diformulasikan, diimplementasikan, dan
dievaluasi oleh kewenangan otoritas lembaga tertentu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Definisi dan pengertian kebijakan publik yang diuraikan para pakar di atas dapat ditarik kesimpulan oleh penulis bahwa
kebijakan publik adalah serangkaian keputusan oleh pemerintah baik dilakukan atau tidak dilakukan yang memuat prinsip-prinsip
dalam memecahkan masalah umum dengan memperhatikan input yang dinamis dari masyarakat, yang mempunyai karakteristik
untuk diformulasikan, diimplikasikan, dan dievaluasi.
b. Model-Model Kebijakan Publik
Orang akan mudah belajar bila menggunakan model sebagai latihan untuk mempraktikkan sesuatu. Dengan mode l kita akan
belajar secara sistematis dan konprehensip. Model adalah abstraksi dari realita. Menurut Mustopadidjaja dalam Sri Suwitri 2009:35,
“merumuskan model sebagai penyederhanaan dari kenyataan persoalan yang dihadapi, diwujudkan dalam hubungan-
hubungan kausal atau fungsional. Model dapat digambarkan dalam bentuk skematik model seperti flow chart dan arrow
diagram, fisikal model seperti miniatur, game model seperti adegan latihan kepemimpinan, latihan manajemen, simbolik
model seperti ekonometrika dan program komputer”. Model dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu model menurut
hasil dan dampak serta model proses juga model stagist Sri Suwitri, 2009:35-67. Model- model tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1. Model menurut hasil dan dampak
a. Model Rasional
Model rasional adalah model dimana prosedur pembuatan keputusan yang akan membimbing pada
pilihan alternatif dicari yang paling efesien dari pencapaian tujuan kebijakan. Teori-teori rasional berakar
pada penerapan rasionalisme dan positifisme, bermula dari gagasan untuk mengembangkan secara objektif suatu
pengetahuan untuk memperbaiki kondisi manusia.
Berkaitan dengan model rasional ini, penyelesaian masalah dimasyarakat harus dipecahkan dengan cara yang
ilmiah atau rasional dengan cara mengumpulkan seluruh informasi yang relevan dengan masalah dan cara
pemecahan alternatif bagi mereka, kemudian memilih alternatif yang terbaik.
Langkah- langkah pengambilan keputusan secara rasional adalah sebagai berikut:
Gambar 1 Model Rasional
INPUT Semua data dan sumber-sumber yang dinilai tepat
yang diperlukan dalam proses perumusan kebijakan
Menyiapkan berbagai alternatif
kebijakan Menyusun
inventarisasi nilai
Penilaian dan penyusunan
tujuan operasional
Menyiapkan serangkaian kemungkinan terhadap biaya dan keuntungan-keuntun gan
Sumber: Adopsi Islamy 1986:55 dalam Sri Suwitri 2009:37
b. Model Incremental
Model incremental menggambarkan pembuatan keputusan kebijakan publik adalah sebagai suatu proses
politis yang ditandai dengan tawar menawar dan kompromi untuk kepentingan para pembuat keputusan.
Model incremental ini memandang bahwa keputusan yang dibuat adalah untuk pemecahan masalah untuk mencapai
tujuan, yang dipilih melalui trial and error dari pada
melalui evaluasi menyeluruh. Para pembuat keputusan ini hanya mempertimbangkan alternatif yang akan dipatuhi
kelompok sasaran dan menghentikan pencarian alternatif lain ketika mereka mempercayai suatu alternatif yang
dapat diterima sudah didapatkan.
Model incremental yaitu sebagai berikut :
Gambar 2 Model Incremental
Sumber: Diadopsi Islami 2004:9.17 dalam Sri Suwitri 2009:40.
c. Model Mixed Scaning
Model mixed scaning merupakan perpaduan atau penggabungan antara model rasional dengan model
incremental. Penggabungan
kedua model
tersebut dikembangkan oleh Amitai Etzoni.
Penggabungan model
rasional dan
incremental diperagakan oleh Amitai Atzoni melalui dua 2 jenis
Incremental policy
Komitmen d engan policy yang dibuat
sebelumnya
199 199 199 199 199 200
keputusan yang dibuatnya Islamy, 2004:9.25 dalam Sri Suwitri 2009:41 yaitu :
1 Keputusan fundamental atu contextualiting decisions
Yaitu keputusan-keputusan yang disusun dari seleksi menyeluruh terhadap alternatif utama yang diambil
pembuat kebijakan publik dalam rangka mencapai tujuan.
2 Keputusan incremental atau ibit decisions
Yaitu keputusan-keputusan yang dibuat secara incremental atau perubahan sesedikit mungkin dari
keputusan-keputusan fundamental yang telah dibuat sebelumnya.
d Model Garbage can
Model ini dikembangkan oleh March dan Olsen. Model ini menolak rasionalitas dan menerima irrasioanal
yang mengusulkan alternatif kebijakan, menyeleksi, menilai, dan
memilih alternatif kebijakan dalam pembuatan
keputusan kebijakan
publik dengan
memfokuskan pada elemen-elemen irrasional sikap para
pembuat kebijakan publik dan nilai- nilai yang ada pada masyarakat.
Menurut March dan Olsen dalam Sri Suwitri, 2009:43, keputusan tercapai melalui hal- hal berikut :
”Berbagai masalah dan alternatif pemecahan masalah dibuang oleh partisipan ke dalam kaleng sampah. Di
dalam suatu kaleng sampah terdapat berapa alternatif, tetapi ini juga tergantung pada sampah apa yang
dihasilkan dari suatu kejadian atau maslah, pada campuran sampah kaleng yang tersedia, da n pada
kecepatan yang dikoleksi sampah dibuang dari
tempatnya”.
2 Model Proses
a Model Institusional
Model ini merupakan model tradisional dalam proses pembuatan kebijakan publik. Fokus model ini terletak
pada struktur organisasi pemerintah. Ketiga lembaga pemerintah yaitu eksekutifl, legelatif, dan yudikatif
merupakan aktor internal birokrasi pembuata n kebijakan publik. Sedangkan aktor eksternal birokrasi berfungsi
memberikan pengaruh dalam batas kewenangannya masing- masing. Aktor eksternal itu adalah media masa,
kelompok think-thank
seperti lembaga
swadya
masyarakat, budayawan, kelompok agama, cendek iawan, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan massa dan lain- lain.
Model institusional dapat di gambarkan pada diagram berikut :
Gambar 3
Model Intitusional
KABINET
Sumber:Diadopsi dari Islamy, 2004:8.3 dalam Sri Suwitri 2009:45.
b Model Elit Massa
Model ini menggambarkan pembuatan kebijakan publik dalam bentuk piramida dimana masyarakat berada
pada tingkat paling bawah, elit pada ujung piramida dan aktor internal birokrasi pembuat kebijakan publik berada
di tengah-tengah antara masyarakat dengan elit. Aktor
KONSTITUSI
LEGISLATIF EKSEK UTIF
YUDIKATIF
internal seharusnya menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat dan elit dalam setiap kebijakannya, akan tetapi
dalam model ini mereka bukan sebagai abdi rakyat tetapi lebih sebagai kepanjangan tangan kaum elit.
Model ini dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 4 Model Elit Massa
Sumber: Islamy, 1986:41 dalam Sri Suwitri 2009:48 c Model Kelompok
Model ini merupakan hasil keputusan kebijakan dari beberapa kelompok yang
mempunyai kepentingan didalam memaksa aktor internal untuk membuat suatu
kebijakan publik. Dimana dalam prosesnya melakukan tawar menawar bargaining, perjanjian negotiating,
Elit
Pejabat pemerintah
Massa Arah
kebijakan
Pelaksana kebijakan
dan kompromi cmpromising terhadap persaingan tuntutan dari kelompok-kelompok kepentingan lain yang
berpengaruh.
Gambaran model ini dapat dilihat pada diagram berikut:
Gambar 5 Model Kelompok
Sumber: Islamy, 1986:43 dalam Sri Suwitri 2009:50 3 Model Stagist
Pelopor model stagist adalah Jones, Laswell, dan Brewer. Mereka merumuskan kebijakan publik sebagai proses yang
melalui berbagai tahapan yang sudah pasti tata urutannya, yaitu melalui dengan perumusan masalah dan diakhiri dengan
evaluasi kebijakan publik.
Kekuatan dan
keahlian politik
Kekuatan dan
keahlian politik
Kelompok
Kepentingan B
Kelompok
Kepentingan A
Pembuat Kebijakan
Dampak kebijakan yang cocok untuk kelompok
A Dampak kebijakan
yang cocok untuk kelompok B
a Stagist Model Charles O. Jones
Jones Sri Suwitri, 2009:56-58 mengemukakan ada sebelas tahapan dalam proses kebijakan publik yaitu:
1 Perceptiondefinition Mendefinisikan masalah adalah tahap awal
dari kebijakan publik. Manusia menghadapi masalah karena kebutuhan needs yang tidak dapat
dipenuhi. Negara bertugas membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam rangka welfare
state. Mengakses kebutuhan tidaklah sederhana, dibutuhkan sikap responsif, kepekaan terhadap
prakiraan-prakiraan kebutuhan masyarakat. Masalah masyarakat public problems sangatlah
kompleks, pembuat kebijakan sering mengalami kesulitan membedakan masalah dan akibat dari
masalah. 2 Aggregation
Tahap mengumpulkan
orang-orang yang
mempunyai pikiran sama dengan pembuat kebijakan. Atau mempengaruhi orang-orang
agar berpikiran sama terhadap suatu masalah. Dapat dilakukan
melalui penulisan di media massa, penelitian atau orasi.
3 Organization Mengorganisasikan orang-orang yang berhasil
dikumpulkan tersebut ke dalam wadah organisasi baik formal maupun informal.
4 Representation Mengajak kumpulan orang-orang yang berfikiran
sama terhadap suatu masalah untuk mempengaruhi pembuat kebijakan agar masalah
tersebut dapat diakses ke agenda setting. 5 Agenda Setting
Terpilihnya suatu masalah ke dalam agenda pembuat kebijakan.
6 Formulation Tahap ini merupakan tahap yang paling kritis,
masalah dapat diredefinisi dan memperoleh solusi yang tidak popular di masyarakat tetapi merupakan
kepentingan kelompok mayor dari para pembuat kebijakan. Hal ini disebabkan interaksi para pembuat
kebijakan baik sebagai individu, kelompok ataupun partai yang dilakukan melalui negosiasi, bargaining,
responsivitas dan kompromi dalam memilih alternatif- alternatif. Formulasi juga membahas siapa yang
melaksanakan dan bagaimana cara melaksanakan output kebijakan.
7 Legitimation Proses pengesahan dari alternatif yang terpilih
public policy decision making. 8 Budgeting
Penganggaran yang
disediakan untuk
implementasi kebijakan. Kadang terjadi kasuistis dimana anggaran disediakan di tahap awal sebelum
perception,atau sesudah implementasi. Ketersediaan dana juga mempengaruhi penyusunan skala prioritas.
9 Implementation Kebijakan publik yang telah dilegitimasi siap
dilaksanakan apabila dana telah tersedia, namun secara kasuistis kadang terjadi, kebijakan tetap harus
dilaksanakan sedangkan dana belum dapat dicairkan. 10 Evaluation
Menilai hasil implementasi kebijakan, setelah menentukan metode-metode evaluasi. Merupakan
tahap dimana upaya dilakukan untuk menemukan faktor- faktor penghambat dan pendorong serta
kelemahan dari isi dan konteks kebijakan itu sendiri. Evaluasi kebijakan membutuhkan bantuan proses
monitoring. 11 AdjusmentTermination
Tahap penyesuaian kebijakan publik untuk menentukan apakah perlu direvisi ataukah diakhiri
karena kebijakan telah selesai atau mengalami gagal total.
b Stagist Model Harold Laswell
Laswell menyebut proses kebijakan publik sebagai policy cycle yang terdiri atas tujuh tahapan. Tahap-tahap
policy cycle Harold Laswell Sri Suwitri,2009:58-59 adalah sebagai berikut:
1 Intelligence
Tahap ini sebagai mendefinisikan masalah. Data- data dan informasi dari suatu masalah
dikoleksi, proses dan dilakukan disseminasi.
2 Promotion Pada tahapan ini upaya-upaya dilakukan untuk
mempengaruhi pembuat kebijakan agar masalah tersebut dapat diakses menjadi kebijakan publik.
Upaya-upaya yang dilakukan menyerupai tahap-tahap dari Jones yaitu organization, representation dan
agenda setting. 3 Prescription
Merupakan tahap formulasi, masalah yang terpilih berusaha diselesaikan melalui pengusulan, seleksi dan
penilaian alternatif. 4 Invocation
Proses pengesahan atau persetujuan dari alternatif yang terpilih sehingga menjadi kebijakan publik
disertai penyusunan sanksi bagi kelompok sasaran yang meianggar kebijakan tersebut.
5 Application Kebijakan publik yang telah dilegitimasi siap
dilaksanakan apabila dana telah tersedia, namun secara kasuistis kadang terjadi, kebijakan tetap harus
dilaksanakan sedangkan dana belum dapat dicairkan.
6 Termination Tahap penyesuaian kebijakan publik dengan
kelompok sasaran. Berbeda dengan Jones dan Brewer, Laswell menyatakan terminasi terlebih dahulu
sebelum dilakukan penilaian. Situasi model Laswell di Indonesia sering terjadi pada masa krisis.
7 Appraisal Menilai hasil penyesuaian kebijakan, menemukan
faktor- faktor penghambat dan pendorong untuk perbaikan atau diakhirinya suatu kebijakan.
c Stagist Model Garry D. Brewer
Garry D.Brewer Sri Suwitri,2009:59-61 menyusun proses kebijakan public lebih disederhanakan ke dalam
enam tahapan. Yaitu : 1 InventionInitiation,tahap perumusan masalah,
2 Estimation yaitu tahap pengusulan alternatif- alternatif, 3 Selection, alternatif-alternatif yang tersedia diseleksi
dan dinilai untuk dipilih yang terbaik. Alternatif terpilih selanjutnya disahkan sebagai kebijakan
publik. Implementation, tahap aplikasi sesudah
kebijakan publik mendapat pengesahan, 4 Evaluation, berbeda dengan Laswell tetapi sependapat
dengan Jones, bahwa kebijakan dinilai teriebih dahulu sebelum dilakukan tahap ke 5 yaitu penyesuaian
kebijakan. 5 Termination, yaitu penyesuaian kebijakan.
c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Video yang berhubungan