PHILIPPE Nonet dan Philip Selznick (2003) membangun teori hukum bahwa hanya masyarakat demokratis yang menghasilkan hukum responsif, hukum yang sesuai dengan kehendak rakyat. Hukum yang responsif melawan kekuasaan jika bertentangan dengan kepentingan dan aspirasi publik. Sistem hukum responsif inilah yang mempunyai tataran tertinggi dalam kemampuan untuk menjawab kebutuhan keadilan substantif dan prosedural.
Hukum yang demokratis tidak akan terlepas dari konteks sosial dan konteks politisnya. Karena itu, dibutuhkan partisipasi seluas mungkin untuk mendapatkan masukan, baik secara politik maupun hukum sehingga akan lahir peraturan perundang-undangan yang demokratis. Sejarah membuktikan betapa kebijakan yang tidak diperdebatkan secara terbuka dan dalam konteks hukum yang demokratis menyebabkan banyak ketidakpuasan yang cenderung melahirkan aktivitas kontraproduktif.
Di Indonesia, ada periode yang kondusif secara politis sehingga menghasilkan produk hukum yang relatif lebih responsif, yakni pada masa pendek pemerintahan Presiden BJ Habibie, 21 Mei 1998-20 Oktober 1999. Dimulai dengan tuntutan reformasi politik, yang diikuti mundurnya Presiden Soeharto.
Begitu menjadi Presiden, BJ Habibie melonggarkan kebebasan pers dan menyatakan penyelenggaraan pemilu dipercepat. Disusul dengan penataan hukum dengan pembaruan undang-undang yang lebih demokratis.
Sampai 20 Oktober 1999 saat anggota DPR hasil Pemilu 6 Juni 1999 dilantik, Habibie mengendalikan langsung pembentukan undang-undang, di satu sisi sebagai kepala pemerintahan, di sisi lain sebagai ketua dewan pembina Partai Golkar yang masih mendominasi DPR RI. Dari 500 anggota DPR RI 1997-1999 (seharusnya sampai 2002), diangkat 100 anggota dari TNI-Polri. Dari 400 anggota yang dipilih dalam pemilu, 325 atau 74,5% dari Partai Golkar, 89 anggota atau 22,43% dari Partai Persatuan Pembangunan, dan 11 anggota atau 14% dari anggota Partai Demokrasi Indonesia.
67 UU demokratis
Dalam pidato pertanggungjawaban presiden/mandataris MPR RI, 14 Oktober 1999, menurut Habibie, dalam pembahasan materi hukum, selama pemerintahannya selama 18 bulan telah dihasilkan 67 undang-undang dan satu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). Dari 67 undang-undang, 66 telah resmi diundangkan dan dicatat dalam lembaran negara, dan satu undang-undang, yakni UU tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya, belum diundangkan. Politik hukum undang-undang ini semua mengarah pada upaya untuk mendorong percepatan proses demokratisasi, pemajuan hak asasi manusia, percepatan reformasi, dan sebagainya.
Menurut catatan Didit Hariadi Estiko (2001), beberapa undang-undang pada era Habibie bisa dianggap sebagai produk hukum yang strategis untuk terciptanya kehidupan ketatanegaraan yang lebih demokratis. Undang-undang tersebut ialah UU Nomor 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; UU Nomor 2/1999 tentang Partai Politik menggantikan UU Nomor 3/1975 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3/1985 tentang Parpol dan Golkar; UU Nomor 3/1999 tentang Pemilu yang mengganti UU Nomor 15/1969 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5/1975, dan UU Nomor 1/1985 tentang Pemilu; UU Nomor 4/Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, dan DPRD, mengganti UU Nomor 16/1969, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 5/1975, UU Nomor 2/1985, dan UU Nomor 5/1995 tentang Susduk; UU Nomor 6/1999 tentang Pencabutan UU Nomor 5/1985 tentang Referendum; UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintah Daerah yang mengganti UU Nomor 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah, dan UU Nomor 5/1979 tentang Pemerintahan Desa; UU Nomor 26/1999 tentang Pencabutan Undang-undang Nomor 11/PNPS Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi; UU Nomor 27/1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkiatan dengan Kejahatan terhadap Kemanan Negara; UU Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; UU Nomor 39/1999 tentang HAM, dan UU Nomor 40/1999 tentang Pers.
Ada satu undang-undang lagi yang berkaitan dengan semangat pengembangan demokrasi, yakni UU tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya. Undang-undang itu tidak sempat diundangkan karena mendapat perlawanan dari masyarakat yang tidak sepakat dan menganggap bahwa UU itu justru akan menghambat demokrasi. Hal ini menunjukkan bagaimana tekanan reformasi cukup berpengaruh untuk menekan pemerintah agar tidak meloloskan UU yang dianggap kurang demokratis meskipun sudah disetujui DPR. Dari segi prosedur tidak diundangkannya UU ini memang mengurangi jaminan terhadap kepastian hukum.
Novianto Murti Hantoro (2000) yang melihat dari aspirasi daerah, selain UU Nomor 22/1999, juga menyebut bahwa UU nomor 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, UU Nomor 34/1999 tentang Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, UU No 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Aceh, serta beberapa UU mengenai pembentukan Dati II, cukup mewakili semangat reformasi dan demokratisasi untuk menghasilkan produk hukum yang responsif-populis.
Dian Cahyaningrum (2000) mencatat beberapa undang-undang yang dianggap reformis karena itu demokratis, responsif, dan populis. Misalnya, UU Nomor 43/1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8/1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
Sementara itu, Inosentius Samsul (2000) menilai UU Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Ronny Sautma Hotma Bako (2000) menganggap UU Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli mempunyai nilai lebih sendiri karena kedua UU ini bagian dari sedikit UU Inisiatif yang dihasilkan DPR pada periode pendek tersebut. Di bidang hukum pidana, Puteri Hikmawati (2000) mencatat UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Habibie dalam pidatonya di MPR, memberi catatan khusus terhadap UU Nomor 35/199 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14/1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menjamin pembinaan kekuasaan kehakiman secara bertahap berada dalam satu atap, di bawah Mahkamah Agung.
Menurun lagi
Semangat reformasi dan demokratisasi yang telah berhasil mengantarkan lembaga legislatif untuk menghasilkan undang-undang yang sesuai dengan aspirasi rakyat harus dikelola dengan baik. Menjaga dan memanfaatkan momentum iklim demokratis untuk menghasilkan hukum yang ideal ternyata tidak mudah. Masa bulan madu, pada masa kepresidenan Habibie dengan Menteri Kehakiman Prof Dr Muladi yang produktif menghasilkan UU yang aspiratif dan responsif, ternyata tidak mudah.
Karena ada gejala ketika tekanan reformasi agak mengendur, sejak DPR hasil Pemilu 1999, semangat untuk menghasilkan UU yang reformis juga ikut menurun lagi. Bukan hanya semakin menurun jumlah undnag-undang yang dihasilkan, ditandai dengan jauhnya jumlah yang bisa diselesaikan dengan target yang dicanangkan pada Prolegnas setiap tahunnya, melainkan juga banyaknya UU yang kemudian dibatalkan Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Terlihat dari banyaknya respons negatif publik terhadap proses pembuatan undang-undang, seperti terakhir terlihat reaksi masyarakat terhadap revisi UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Cornelis Lay (1999) sudah mengingatkan gerakan reformasi jika tidak jelas agendanya, akan gagal mengantarkan negara pada sistem yang demokratis, bahkan bisa mengembalikan lagi pada otoritarianisme. Setelah mengalami krisis yang hebat, kemudian muncul tuntutan reformasi, apakah sebuah bangsa akan kembali ke sistem otoriter atau bisa mengubah diri menjadi bangsa yang demokratis, antara lain tergantung pada kemampuannya untuk mengonsolidasikan kekuasaan politik formal ke dalam berbagai bentuk peraturan perundangan dan rule of the game.
Peringatan tersebut sekarang agaknya semakin relevan. Gejala munculnya politisasi dalam pembuatan undang-undang, dengan masuknya muatan hukum yang tidak aspiratif, tetapi justru karena mengikuti tekanan politik maupun ekonomi. Tidak aneh kalau banyak yang mengenang Habibie setelah kepergiannya, dengan menyebut sebagai bapak demokrasi Indonesia. Sesungguhnya yang lebih bermakna karena Habibie menata kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis dengan membenahi sistem perundang-undangan, selain momentum memang dibutuhkan panglima penataan hukum yang aspiratif, responsif, dan demokratis.
Artikel ini membahas seputar kehidupan politik dan ekonomi masa reformasi. Sebuah fase baru yang lahir setelah 32 tahun pemerintahan orde baru berkuasa. Ada banyak perubahan pada kebijakan-kebijakannya.
--
Squad, kamu tahu apa itu reformasi dan kapan terjadinya nggak? Kalau misalnya kamu belum tahu dan ingin mengetahuinya, maka kamu harus memahami terlebih dahulu masa pemerintahan orde baru. Kenapa? Karena reformasi lahir setelah orde baru tumbang. Apa sih reformasi itu?
Reformasi lahir setelah negara kita ini mengalami krisis yang melanda berbagai aspek, mulai dari kehidupan, ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan yang parahnya lagi adalah krisis kebutuhan pokok. Karena pada masa orde baru itu Indonesia mengalami krisis yang cukup parah, akhirnya muncullah gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat lainnya yang meminta Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya.
Setelah Soeharto mundur, jabatan presiden diserahkan kepada wakilnya, yaitu B.J Habibie. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pasal 8 UUD 1945. Setelah naiknya Habibie sebagai presiden, kondisi politik dan ekonomi pun kian berubah. Proses dan penerapan demokrasi di Indonesia mulai membaik. Presiden dipilih berdasarkan pemilu dalam skala 5 tahun sekali, dan semua masyarakat memiliki hak memilihnya.
1. Masa Pemerintahan B.J. Habibie
Presiden ketiga Republik Indonesia ini hanya menjabat sebentar lho, Ia menjabat selama 1 tahun 5 bulan. Kok sebentar banget? Soalnya nih, bapak presiden kita yang terkenal dengan kejeniusannya ini, pada saat itu dianggap sebagai perpanjangan tangan rezim orde baru. Jadi, rakyat menuntut Habibie untuk segera melakukan pemilihan umum Squad.
Meskipun sebentar, kepemimpinan Pak Habibie keren banget lho. Bayangin deh, dalam waktu singkat pemerintahannya berhasil menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada masa orde baru. Dan pemerintahannya membentuk kabinet reformasi pembangunan. Kemudian menelurkan beberapa kebijakan di bidang politik dan ekonomi.
Nah, berikut inilah upaya-upaya bidang politik yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie:
- Mengganti 5 paket undang-undang dan 3 di antaranya diubah agar lebih demokratis
- Kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi
- Melakukan pencabutan terhadap pembredelan pers
- Jejak pendapat wilayah Timor-timur
- Memberikan abolisi (Hak kepala Negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana) kepada 18 tahanan dan narapidana politik (orang-orang yang pernah mengkritik presiden).
- Pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR, dari 75 orang menjadi 38 orang.
- Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI.
Selain upaya dalam bidang politik, ada juga upaya yang dilakukan dalam bidang ekonomi, di antarnya:
- merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi,
- merekonstruksi perekonomian nasional,
- melikuidasi bank-bank bermasalah,
- membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional
- menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga dibawah Rp 10.000,-
- mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat
- mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
Baca Juga: Kehidupan Politik dan Ekonomi Masa Orde Baru
2. Masa Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
Kamu tahu kan kalau Gus Dur itu adalah presiden RI ke-4? Tahu dong harusnya. Nah Gus Dur menjabat mulai dari tahun 1999 sampai 2001. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas lho dari peran MPR yang pada saat itu menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie. Akhirnya, Gus Dur terpilih deh jadi presiden melalui dukungan partai-partai islam yang menjadi poros tengah. Sedangkan wakilnya, dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri yang berhasil mengalahkan Hamzah Haz. Kemudian dilantik pada 21 Oktober 1999.
Setelah menjabat, pemerintahan Presiden Gus Dur mengelurkan beberapa kebijakan politik, beberapa di antarnya adalah:
- Departemen Penerangan dibubarkan, dianggap mengganggu kebebasan pers.
- Departemen Sosial dibubarkan, dianggap sebagai sarang korupsi.
- Menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999.
- Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan tahun baru imlek.
- Diumumkannya nama-nama menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN.
- Pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme.
- Membekukan MPR dan DPR.
Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik nih dibandingkan era sebelumnya. Misalnya nih, laju pertumbuhan PDB (nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara) mulai positif, laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya.
Tapi Squad, ternyata banyak lho pihak yang tidak senang dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus Dur. Banyak yang menganggap kebijakan Gus Dur terlalu sering menuai kontroversi. Hingga mengakibatkan kredibilitas Gus Dur perlahan-lahan menurun.
Nah oleh sebab itu, kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama. Ia harus mundur dari jabatannya pada 23 Juli 2001. Puncak jatuhnya itu ketika MPR yang saat itu dipimpin oleh Amin Rais, atas usulan DPR mempercepat sidang istimewa MPR. MPR menilai Presiden Gus Dur melanggar Tap. No. VII/MPR/2000 dan atas kebijakan-kebijakannya yang kontroversial. Setelah Gus Dur lengser, kemudian jabatan presiden digantikan oleh wakilnya, yaitu Megawati Soekarnoputri.
Sejak saat itu, pemilihan presiden kemudian dilakukan setiap 5 tahun sekali Squad. Setelah Megawati selesai menjabat, terpilihlah Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan menjabat selama 2 periode. Setelah SBY selesai menjabat, selanjutnya adalah Joko Widodo (Jokowi) yang sampai hari ini masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Kamu mau tahu seperti apa kehidupan politik dan ekonomi masa reformasi pada saat pemerintahan Megawati, SBY, dan Jokowi? Kamu tinggal download aplikasi ruangguru, kemudian kamu berlangganan ruangbelajar deh! Nanti kamu akan mendapat jawabannya.
Sumber Referensi
Abdurakhman. Pradono, A. Sunarti, L. and Zuhdi, S. (2018) Sejarah Indonesia. 2. Jakarta, Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Artikel diperbaharui 27 November 2020