tirto.id - Partisipasi Politik adalah keikutsertaan warga atau masyarakat dalam berbagai proses politik.
Ramlan Surbakti sebagaimana yang dikutip oleh Cholisin (2007:150) memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.
Salah satu bentuk partisipasi politik di lingkungan masyarakat yaitu dengan mengadakan forum warga dan terlibat dalam pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya.
Dilansir dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X yang ditulis oleh Tolib dan Nuryadi (2016) partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara individu maupun kolektif. Partisipasi tersebut dapat dilakukan atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain.
Partisipasi politik juga didefinisikan sebagai kegiatan pribadi warga negara yang legal. Tujuan dari partisipasi politik adalah untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya.
Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Partisipasi politik yang baik akan terwujud oleh masyarakat politik yang sudah mapan.
Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik, jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri:
- Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah.
- Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan.
- Masyarakat memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan.
- Memilki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat.
- Memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja.
- Dapat menerima perbedaan pendapat.
- Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa.
- Memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya.
- Memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan.
- Menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan, dan keutuhan negara.
- Memahami, menyadari, dan melaksanakan sikap dan perilaku yang sesuia dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara.
Contoh Partisipasi Politik di Lingkungan Masyarakat
Dikutip dari modul pembelajaran PKN Kelas X terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Direktorat Sekolah Menengah Atas (2020), berikut ini contoh partisipasi politik di lingkungan masyarakat:
1. Forum warga.
2. Pemilihan ketua RT, RW, Kepala Desa, Ketua organisasi Masyarakat dan sebagainya.
3. Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT/RW, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LMD), dan sebagainya.
4. Penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan ataupun tertulis kepada melalui lembaga perwakilan rakyat atau melalui media massa seperti koran, majalah dan sebagainya.
Agar perilaku partisipasi politik tersebut dilakukan sesuai dengan aturan, maka harus memperhatikan beberapa ketentuan yang meliputi:
1. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
2. Peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya undang-undang HAM, undang-undang partai politk dan sebagainya.
3. Peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat, seperti peraturan RT/RW, Peraturan Desa dan sebagainya.
4. Norma-norma sosial yang berlaku.
Baca juga:
- Apa Makna Simbol yang Terdapat pada Garuda Pancasila?
- Contoh Pengamalan Pancasila Sila ke-4 di Lingkungan Masyarakat
Baca juga
artikel terkait
PENGERTIAN PARTISIPASI POLITIK
atau
tulisan menarik lainnya
Ega Krisnawati
(tirto.id - ega/adr)
Penulis: Ega Krisnawati
Editor: Yandri Daniel Damaledo
Kontributor: Ega Krisnawati
Subscribe for updates Unsubscribe from updates
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Kampung Adat Waru Wora - Menenun salah satu kegiatan perempuan di kampung adat Waru Wora, Desa Patijala Bawa, Lamboya, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Senin (20/3). Kampung adat Waru Wora, salah satu lokasi eko wisata yang mendapat pendampingan dari Blue Carbon Consorsium untuk pemberdayaan masyarakat dan memelihara kearifan lokal. Kompas/Lucky Pransiska (UKI) 20-03-2017
KOMPAS.com - Partisipasi masyarakat merupakan proses di mana seluruh pihak masyarakat dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan.
Dalam buku Pemberdayaan Masyarakat (2010) karya Sawa Suryana, partisipasi masyarakat adalah suatu keterlibatan masyarakat di semua tahapan proses perkembangan yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat.
Pentingnya pastisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan karena anggota masyarakat yang mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan mereka, seperti:
- Keadaan lingkungan sosial ekonomi masyarakat
- Mampu menganalisis sebab akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat.
- Mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat
- Mampu memanfaatkan sumber daya pembangunan yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktifitas dalam pembangunan.
Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat
Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan atau pembangunan adalah bentuk bagian dan keikutsertaan masyarakat dalam progam pemberdayaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
Baca juga: Kelebihan dan Keuntungan Pemberdayaan Komunitas
Dalam jurnal Bentuk-Bentuk Partisipasi masyarakat Desa dalam Program Dewa Siaga di Desa Bandung Gunung Kidul (2013) karya Nuring Septyasa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat sebagai berikut:
Partisipasi ini dilakukan masyarakat dengan memberikan sumbangan ide atau gagasan yang dimiliki oleh masyarakat.
Partisipasi ini dilakukan masyarakat dengan memberikan sumbangan tenaga.
Partisipasi ini dapat dilakukan masyarakat dengan memberikan sumbangan berupa harta atau uang dan makanan yang dapat membantu pelaksanaan pembangunan.
Selain itu, bentuk-bentuk pastisipasi dapat dibagi menjadi empat pengertian, yaitu:
- Partisipasi dapat bersifat transitif atau intrasintif.
- Partisipasi bermoral atau tidak bermoral. Partisipasi memenuhi sisi moral apabila tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan etika.
- Partisipasi yang bersifat dipaksa dan bersifat bebas.
- Partisipasi yang bersifat manipulatif atau spontan.
Tahapan pelaksanaan partisipasi masyarakat
Tahap pelaksanaan adalah suatu proses kegiatan yang berawal dari implementasi awal, implementasi, dan implementasi akhir.
freepik.com/vectorjuice
Ilustrasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan
KOMPAS.com - Pembangunan Indonesia menjadi negara yang lebih maju, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Masyarakat harus mau ikut terlibat dalam segala bentuk kegiatan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah.
Tujuan utama pembangunan ialah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Maka dari itu, pemerintah dan masyarakat harus saling bekerja sama dan bekerja keras dalam melaksanakan pembangunan.
Menurut Asep Nurwanda dalam jurnal Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik (Studi Analisis Kebijakan Pemerintah Desa) (2018), partisipasi masyarakat adalah upaya keterlibatan masyarakat untuk mendukung terlaksananya suatu program.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bentuk kerja sama pemerintah dengan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pelestarian, serta pengembangan hasil pembangunan yang akan dicapai.
Dilansir dari situs Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sifatnya sukarela. Artinya masyarakat dapat terlibat secara sukarela dalam setiap kegiatan pembangunan.
Baca juga: Ciri-Ciri Masyarakat Modern
Setidaknya ada empat bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Berikut penjelasan beserta contoh partisipasi masyarakat dalam pembangunan:
- Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
Untuk pembangunan daerah, masyarakat juga memegang peran penting dalam pengambilan keputusan. Sehingga hal ini tidak hanya dilakukan pemerintah daerah setempat, melainkan juga turut melibatkan masyarakat.
Contohnya mengadakan diskusi tentang pembangunan jalan, menyampaikan pendapat terkait pembangunan, dan lain sebagainya.
- Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
Tidak hanya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, masyarakat juga turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.
Contohnya turut berpartisipasi dalam pembangunan dengan menjadi tenaga kerja, ikut menggalang dana atau memberi sumbangan uang tunai, dan lainnya.
Baca juga: Contoh Perilaku Boros dan Hemat Energi di Lingkungan Masyarakat