MAIN HAKIM SENDIRI DI MASYARAKAT
Pada era globalisasi seperti saat ini, terjadi perkembangan dalam berbagia sektor kehidupan. Namun, ketika sebagian masyarakat berbahagia dapat merasakan dampak positif perkembangan yang terjadi, sebagian masyarakat yang lain harus menerima pahitnya kehidupan. Belum semua masyarakat mampu menikmati perkembangan yang ada. Masih banyak masyarakat yang berpendidikan rendah yang berdampak kepada sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Ketika masyarakat dihadapkan dengan situasi seperti demikian, maka hal yang akan terlintas dalam pikiran mereka adalah bagaimana bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka dengan bagaimanapun caranya. Hal yang menjadi sorotan kali ini adalah pola berfikir masyarakat atau cara pandang masyarakat dalam memandang atau menilai sesuatu. Sebagian masyarakat yang terjebak dalam pola berfikir yang sempit seakan terjebak, karena mereka hanya memikirkan sesuatu secara sempit tanpa mempedulikan berbagai kemungkinan lain yang dapat terjadi atau kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan suatu keadaan terjadi. Sekarang kita beranjak dahulu kepada peristiwa atau kejadian yang masih sering kita dengar kabarnya, membaca beritanya atau bahkan melihat secara langsung kejadian tersebut terjadi. Dewasa ini masih banyak terjadi tindak kekerasan dalam masyarakat. Tindak kekerasan tersebut dilakukan oleh individu maupun secara bersama-sama atau oleh massa. Tindak kekerasan oleh massa dalam hal ini adalah main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan maupun pelaku pelanggaran.
Menurut Athalia Sunaryo, M.Psi., psikolog dari Lifespring Counseling & Care Center, tindakan main hakim sendiri tersebut tidak terlepas dari pengaruh adanya kondisi psikologis yang berbeda saat seseorang berada di dalam kelompok tertentu, sehingga cenderung melakukan hal-hal yang berbeda dengan nilai pribadi yang dimilikinya.
Konformitas sosial merupakan proses dimana tingkah laku seseorang dipengaruhi atau terpengaruh oleh orang lain di dalam suatu kelompok. Adapun kelompok ini dapat merupakan kelompok orang yang saling mengenal maupun tidak mengenal. Hal ini sering terjadi dalam situasi main hakim sendiri. Orang-orang yang saling maupun tidak saling mengenal berkumpul, kemudian mempunyai kesamaan pandangan bahwa orang yang melakukan kejahatan harus dihukum. Sehingga tanpa berpikir panjang dan karena tindakan main hakim sendiri juga sering dilakukan oleh masyarakat, maka mereka mengikuti tindakan menyerang, melukai, bahkan sampai membakar orang/benda. Seakan-akan jika orang-orang dalam kelompok berbuat demikian, hal itu berarti tindakan tersebut merupakan tindakan yang benar. Para pelaku main hakim sendiri cenderung berpikir sempit dan menggunakan nafsu dan amarahnya saja.
Suatu keadaan ketika seseroang tidak akan melakukan suatu tindakan apapun untuk menolong, sekalipun terdapat situasi kritis jika ada orang lain yang hadir disana. Dalam situasi main hakim sendiri, biasanya tidak semua orang yang berkerumum melakukan tindakan penyerangan, pemukulan, ataupun tindakan lain. Terdapat orang-orang yang menjadi penonton saja. Rasa takut menerima dampak negative (misalnya turut serta mengalami penyerangan) jika bertindak juga dapat menghalangi seseorang untuk melakukan hal yang dianggapnya benar.
Terbentuk akibat adanya penyebab/kejadian sesaat dan merugikan bersama, memungkinkan seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan-tindakan destruktif dan sadis di luar rasio individu (kemanusiaan) dari para pelakunya, karena ada dorongan keberanian dari yang lain. Hal ini dapat menjelaskan mengapa orang-orang dalam kesehariannya memegang nilai yang baik ataupun tidak, mereka mempunyai kemungkinan yang sama untuk melakukan kekerasan pada orang lain.
- 4.Frustatration-Aggression Principle
Suatu kondisi ketika rasa frustasi yang terjadi akibat adanya halangan dalam mencapai suatu tujuan yang diharapkan, menyebabkan kemarahan yang menghasilkan sikap agresif. Emile Durkheim menyatakan tentang perbuatan manusia (terutama perbuatan “salah” manusia) tidak terletak pada diri individu tersebut, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial.
Perbuatan main hakim sendiri harus segera ditanggulangi karena mengakibatkan korban luka ringan, luka berat, bahkan meninggal dunia. Aparat penegak hukum sebagai aparat yang berwenang menengakkan supremasi hukum juga harus berperan mencegah tindak pidana main hakim sendiri. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu :
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum untuk dipatuhi;
- Menjelaskan kepada masyarakat bahwa kekerasan bukan cara yang terbaik untuk menegakkan hukum, karena kekerasan juga merupakan tindak pidana dan seseorang yang melakukan perbuatan main hakim sendiri dapat dipidana;
- Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya;
- Melakukan pendekatan kepada masyarakat bahwa aparat penegak hukum dapat diajak bekerjasama untuk menindak tindakan yang dianggap meresahkan oleh masyarakat.
Dengan dilaksanakannya upaya-upaya tersebut dengan baik, diharapkan untuk kedepannya tidak akan lagi terdapat tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat.
Pelanggaran lalu lintas adalah salah satu problema yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Bentuknya bisa beraneka ragam. Mulai dari menerobos lampu merah, tidak membawa surat-surat penting saat berkendara, sampai berkendara di jalur yang tidak semestinya.
Pelanggaran lalu lintas menyebabkan berbagai macam dampak negatif. Salah satunya yang paling terjadinya adalah kecelakaan lalu lintas.
Mengetahui seluk beluk pelanggaran lalu lintas kini menjadi hal yang wajib dilakukan. Apalagi, jika Sahabat adalah orang yang sering melintasi lalu lintas dan tinggal di kota besar.
Untungnya, artikel ini bisa membantu Sahabat dengan sejumlah bahasan pelanggaran lalu lintas. Mulai dari pengertian hingga dendanya. Adapun sejumlah bahasan itu bisa disimak sebagai berikut ini!
Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas
Secara sederhana, pelanggaran lalu lintas bisa didefinisikan sebagai pelanggaran atas aturan yang berlaku di lalu lintas, khususnya jalan raya. Dalam ranah hukum, pelanggaran lalu lintas termasuk bagian hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992.
Seperti halnya pelanggar hukum pidana umumnya, orang yang menjadi pelanggar lalu lintas juga akan mendapatkan hukuman langsung dari pihak aparat. Dalam konteks pelanggaran lalu lintas, aparat yang dimaksud tak lain adalah polisi.
Jenis Pelanggaran Lalu Lintas yang Kerap Terjadi
Pelanggaran lalu lintas tak memiliki satu bentuk atau jenis. Ada banyak sekali jenis dari tindakan kriminal satu ini. Adapun beberapa di antaranya yang kerap kali terjadi adalah:
Mengendarai Kendaraan di Atas Trotoar
Kalau Sahabat tinggal di Jakarta, jenis pelanggaran lalu lintas satu ini sering terjadi. Orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas ini biasanya adalah pengendara motor yang tidak sabar, serta ingin segera menerobos kemacetan ibu kota. Sanksi bagi orang yang melakukan pelanggaran ini adalah Rp 500 ribu atau penjara maksimal dua bulan lamanya.
Pengendara Motor yang Tidak Memakai Helm
Helm adalah benda wajib yang harus dipakai pengendara motor. Selain untuk menaati peraturan pemerintah, memakai helm juga merupakan bentuk perlindungan diri si pengendara motor.
Namun, nyatanya seringkali banyak yang abai soal itu. Banyak sekali orang yang dengan santainya mengendarai motor tanpa memakai helm. Kalaupun pakai, helmnya cenderung helm non-SNI atau tidak sesuai standar. Denda Rp 250 ribu atau penjara selama 1 bulan adalah hukuman yang akan mengenai orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas ini.
Memakai Ponsel Saat Berkendara
Selain bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas, memakai ponsel saat berkendara juga termasuk pelanggaran terhadap aturan lalu lintas. Denda Rp 750 ribu dan/atau penjara selama tiga bulan adalah hukumannya.
Untuk menghindari hukuman tersebut, alangkah lebih baik untuk tidak memakai ponsel selama berkendara. Kalaupun harus memakai ponsel untuk kepentingan komunikasi, Sahabat bisa meminggirkan kendaraan Sahabat terlebih dahulu.
Tidak Menyalakan Lampu Utama Saat Berkendara di Waktu Malam
Demi keselamatan pengendara di waktu malam, pengendara wajib menyalakan lampu utama pada kendaraan mereka. Namun, nyatanya, banyak sekali yang tidak melakukannya. Entah karena lupa ataupun sengaja. Denda Rp 250 ribu dan/atau penjara satu bulan lamanya adalah hukuman untuk pelanggaran lalu lintas ini.
Melanggar Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)
Kalau yang satu ini cukup sering ditemukan di berbagai sudut jalan. Bentuk pelanggaran ini bisa berbagai rupa. Entah itu dengan menerobos lampu merah, ataupun parkir di tempat yang sudah ditandai simbol dilarang parkir. Denda sebesar Rp 500 ribu dan/atau penjara selama dua bulan adalah sanksinya.
Pasal yang Berkaitan dengan Pelanggaran Lalu Lintas
Setiap tindakan kriminal pasti punya landasan hukum berupa pasal bagi pelakunya. Hal itu berlaku juga untuk pelanggaran lalu lintas. Ada beberapa pasal yang terkait dengan tindakan kriminal tersebut. Beberapa pasal itu adalah:
Pasal 280 dan 281
Dua pasal yang saling berkaitan ini mengatur tentang pemakaian plat nomor, serta kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM). Pemakaian plat nomor pada kendaraan pribadi wajib hukumnya. Jika tidak, pelanggar akan dikenai denda Rp 500 ribu dan/atau penjara dua bulan.
Hal hampir serupa juga berlaku untuk kepemilikan SIM. Setiap pengendara harus memiliki dan membawa identitas tersebut. Jika tidak, pengendara akan mendapatkan hukuman berupa denda Rp 1 juta dan/atau penjara selama 4 bulan.
Pasal 284
Pasal ini wajib diketahui bagi pengendara motor yang suka melintasi trotoar atau jalur pesepeda. Dalam pasal ini, pengendara motor dilarang melewati dua jalur tersebut. Jika sampai melaluinya, pengendara akan mendapat hukuman 2 bulan penjara dan/atau denda Rp 500 ribu.
Pasal 285
Pasal satu ini mengatur para pengendara untuk melengkapi kelengkapan pada kendaraannya. Semisal kaca spion, lampu utama, klakson, lampu rem, serta lampu penunjuk jalan. Sanksi sebesar Rp 250 ribu dan/atau penjara 1 bulan adalah sanksi bagi pelanggar pasal ini.
Pasal 287
Kalau yang satu ini mengatur banyak hal. Dua di antaranya adalah soal keharusan untuk tidak melanggar APILL, serta keharusan untuk berkendara dengan batas kecepatan yang wajar. Sanksi atas pasal ini adalah kurungan penjara hingga 2 bulan, dan/atau denda hingga Rp 500 ribu.
Pasal 310
Pasal satu ini juga mengatur banyak hal yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas. Saking banyaknya, pasal ini sampai dibagi dalam tiga ayat.
Satu di antaranya yang diatur pasal ini adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain tewas atau terluka. Sanksi atas pelanggaran pasal ini cukup beragam. Salah satunya adalah hukuman penjara selama 1 tahun dan/atau denda mencapai Rp 2 juta.
Denda Kepada Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas
Jika Sahabat membaca beberapa bahasan sebelumnya, Sahabat pasti sudah tahu apa saja bentuk denda dari pelanggaran lalu lintas. Semua denda kepada pelaku pelanggaran lalu lintas pasti berupa denda uang yang nominalnya beragam.
Tergantung seberapa berat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Paling tinggi, denda kepada pelaku pelanggaran lalu lintas bisa mencapai Rp 24 juta. Denda ini berlaku kepada pelaku pelanggaran lalu lintas yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan kendaraan pribadinya.
Denda uang kepada pelaku pelanggaran lalu lintas bisa diganti dengan hukuman penjara. Atau, bisa juga disertai dengan hukuman penjara. Maka tak heran, dalam undang-undang ataupun pasal, selalu ada kata dan/atau di antara hukuman denda dan hukuman penjara.
Itulah sejumlah informasi penting soal pelanggaran lalu lintas. Mulai dari definisi hingga denda bagi para pelakunya. Semoga bisa menambah wawasan, serta membuat Sahabat terhindar menjadi pelaku pelanggaran lalu lintas.
Tetaplah menjadi pengendara yang baik, terlepas apa pun kendaraan yang Sahabat punya. Pastikan untuk tidak melanggar peraturan yang ada, agar Sahabat bisa terhindar dari denda atau sanksi yang bisa memberatkan hidup Sahabat. Sampai jumpa di artikel berikutnya!
Penulis: Anggie Warsito