Salah satu tujuan dari International Development Association adalah badan kerjasama

Pengertian Asosiasi Pengembangan Internasional 

Asosiasi Pengembangan Internasional adalah lembaga keuangan internasional yang dikelola oleh bank dunia dengan tujuan membantu pemerintah negara-negara anggota yang belum maju untuk membiayai pembangunan dengan memberikan pinjaman lunak (international development association; IDA, world bank group) asosiasi simpan pinjam asosiasi tabungan yang tidak menerbitkan saham modal (capital stock) asosiasi tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh para penabung dan peminjamnya yang merupakan anggota; anggota tersebut tidak berbagi keuntungan sebab lembaga ini merupakan lembaga nirlaba (mutual assosiation). (Otoritas Jasa Keuangan)

Asosiasi Pengembangan Internasional atau International Development Association (IDA) adalah bagian dari Bank Dunia (World Bank) yang berfokus untuk membantu negara-negara termiskin di dunia. 

Asosiasi Pengembangan Internasional berdiri pada tahun 1960 dan bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan cara memberikan pinjaman berbunga nol atau bunga rendah (kredit) dan hibah.

Dana pinjaman lunak dari Asosiasi Pengembangan Internasional  ini ditujukan untuk program yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat.

International Development Association (IDA) adalah lembaga yang mencakup multi-isu, dengan cara mendukung berbagai kegiatan pembangunan, seperti pendidikan dasar, pelayanan kesehatan dasar, air bersih dan sanitasi, pertanian, perbaikan iklim usaha, infrastruktur, dan reformasi kelembagaan.

Intervensi dari International Development Association (IDA) ini bertujuan membuka jalan menuju kesetaraan, pertumbuhan ekonomi negara miskin, penciptaan lapangan kerja, pendapatan yang lebih tinggi, dan kondisi kehidupan yang lebih baik.

International Development Association (IDA)  diawasi oleh 174 negara pemegang saham. Pekerjaan operasional IDA sehari-hari dikerjakan oleh lintas sumber daya dari bank, pemerintah, badan pelaksana, dan staf operasional. 

International Development Association (IDA)  sebagian besar didanai oleh negara-negara anggotanya. Pada pendonor akan bertemu setiap tiga tahunan untuk meninjau kerangka kebijakan dan mengisi kembali sumber daya.

International Development Association (IDA) juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil (CSO), yayasan dan lembaga think tank di seluruh dunia untuk meninjau kerangka kebijakan.

- Negara pemohon dana harus memiliki kebutuhan signifikan untuk dibiayai pinjaman lunak ini

- Masuk dalam kemiskinan relatif dengan indikator di bawah ambang batas pendapatan nasional gross (atau gross national income) per kapita yang ditentukan. Untuk tahun 2022, batas GNI/capita US$ 1.205.

- Kurang layak menerima pinjaman kredit dengan standar kelayakan pasar, sehingga membutuhkan pinjaman lunak untuk membiayai program pembangunan negar

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION (IDA)

REPLENISHMENT MEETING

Yogyakarta, 14-15 Desember 2016

Pada tanggal 14 – 15 Desember 2016, bertempat di Yogyakarta, bekerja sama dengan Sekretariat IDA Bank Dunia, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan IDA18 4th Replenishment Meeting. Pertemuan ini sekaligus akan menjadi pertemuan terakhir dalam rangkaian IDA 18 Replenishment Meeting di tahun 2016. Pertemuan sebelumnya dilaksanakan di Paris (14 s.d. 15 Maret 2016), Myanmar (21 s.d. 24 Juni 2016) dan Washington D.C., Amerika Serikat (10 s.d. 11 Oktober 2016). Pada pertemuan terakhir di tahun 2016 diperkirakan dihadiri oleh 70  negara donor maupun negara penerima dana IDA.

Pertemuan ini bertujuan membahas dan menindaklanjuti strategi IDA18 menuju target pencapaian 2030 sebagaimana tema global yang diusung, yaitu Toward 2030: Investing in Growth, Resilience and Opportunity. Pertemuan ini juga sekaligus memutuskan strategi pengalokasian pendanaan dan peningkatan sumber pembiayaan IDA18. Dalam pertemuan di Yogyakarta nanti, negara-negara donor diharapkan menyampaikan secara formal komitmen dana (replenishment) yang akan diberikan untuk mendukung operasionalisasi program-program IDA ke depan.

IDA merupakan salah satu institusi dalam kelompok Bank Dunia mempunyai misi membantu negara-negara  di dunia yang masuk kategori least developed countries (LDCs) dengan memberikan hibah maupun pinjaman jangka panjang (30-40 tahun) dan tidak berbunga (interest-free loan) atau berbunga rendah (kombinasi pinjaman Bank Dunia dan IDA). Para donor IDA dan wakil dari negara-negara peminjam bertemu setiap 3 tahun untuk membahas kebijakan ke depan, termasuk besaran penambahan modal pada IDA (IDA Replenishment) yang berlaku untuk tiga tahun.

Bantuan pinjaman IDA kepada negara-negara yang membutuhkan dikenal dengan istilah credit IDA. Secara umum, terdapat 2 indikator yang harus dipenuhi sebuah negara untuk dapat menerima credit IDA, yaitu per capita income dan creditworthiness. Secara umum, sebuah negara dengan per capita income yang lebih rendah daripada yang ditetapkan oleh IDA dapat menerima pinjaman IDA. Indikator batas per capita income tersebut (batas cut off) mengalami revisi hampir setiap tahun ($250 per capita pada tahun 1964, dan $1.215 per capita pada tahun 2016). Sementara itu, creditworthiness diartikan sebagai “the ability to service new external debt at market interest rates over the long term”. Dengan kata lain, creditworthiness mengacu pada akses sebuah negara untuk memperoleh pinjaman dari luar, dalam hal ini IBRD. Penilaian atas creditworthiness didasarkan atas 8 komponen, yaitu political risk, external debt and liquidity, fiscal policy and public debt burden, balance of payment risks, economic structure and growth prospects, monetary and exchange rate policy, financial sector risks, dan corporate sector debt.

Kedua indikator tersebut (per capita income dan creditworthiness) menentukan posisi sebuah negara dalam IDA, yang terbagi menjadi 4 kelompok: IDA-only countries, gap countries, blend countries dan graduate countries.

• IDA-only countries merupakan negara-negara dengan per capita income masih dibawah batas cut off dan belum memenuhi creditworthy IBRD.
• Gap countries merupakan negara-negara dengan per capita income di atas batas cut off selama lebih dari 2 tahun, tetapi belum memenuhi creditworthy IBRD.
• Blend countries merupakan negara-negara yang telah memperoleh creditworthy positif dari IBRD tetapi per capita income masih di bawah batas cut off. Negara-negara yang termasuk blend countries dapat menerima pinjaman dari IDA maupun IBRD, dimana pemberian pinjaman IDA mulai dikurangi.
• Graduate countries merupakan negara-negara yang telah memperoleh creditworthy positif dari IBRD dan per capita income di atas batas cut off.Graduate countries sudah tidak memiliki akses untuk mendapatkan pinjaman dari IDA.

Adapun hasil dari program-program IDA terkini dapat dilihat pada ilustrasi sebagai berikut:

Indonesia telah menjadi anggota IDA sejak tahun 1968 yang ditetapkan dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 1968. Semenjak menjadi anggota sampai dengan semester I tahun 2015, manfaat yang diperoleh dari keanggotaan Indonesia di IDA diantaranya adalah IDA telah memberikan pinjaman kepada Pemerintah Indonesia sebesar ekuivalen US$2.744,5 juta dan hibah sebesar ekuivalen US$412,5 juta. Dana tersebut telah digunakan untuk pembangunan di Indonesia pada berbagai bidang, antara lain kesehatan, pendidikan, ekonomi dan pembangunan daerah, termasuk pertanian dan perikanan.

Sejak menjadi anggota IDA, Indonesia sudah dua kali dinyatakan lulus dari status negara berpenghasilan rendah. Pemberian pinjaman dari IDA pada tahun 1980 merupakan yang terakhir diberikan kepada Indonesia sebelum Indonesia pertama kali dinyatakan sebagai graduate country pada tahun 1988. Namun, karena terjadinya krisis ekonomi tahun 1998, Indonesia masuk kembali sebagai negara penerima pinjaman IDA pada tahun 1998. Indonesia kembali dinyatakan sebagai graduate country pada tahun 2008.

Saat ini, Indonesia sudah menjadi graduate country dimana implikasinya adalah Indonesia sudah tidak lagi meminjam kepada IDA, sehingga Indonesia ke depan berfokus untuk melunasi pinjaman terhadap IDA. Sebagai graduate country IDA, Indonesia pun dapat lebih berperan aktif di dalam penentuan kebijakan IDA dalam rangka pengentasan kemiskinan global. Saat ini (data per 31 Agustus 2016), dari keseluruhan 173 negara anggota IDA, Indonesia memiliki 229.403 votes atau 0.88% voting power dan tergabung dalam SEAVG yang mempunyai total suara 2,97%. 

1. Tema global dari IDA18 yaitu Toward 2030: Investing in Growth, Resilience and Oppurtunity” yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 5 tema utama  yang disebut sebagai Spesial Themes, terdiri atas: 1) Economic Transformation and Jobs; 2) Governance and Institution Building; 3)  Climate Change; 4)  Gender Equality; 5) Fragility, Conflict and Violence.
2. Sebagain besar negara yang diwakili oleh deputi termasuk wakil Indonesia telah menyampaikan dukungannnya kepada kelima tema dimaksud (spesial themes) yang utamanya diarahkan bagi pencapaian agenda Sustainable Development Goals (SDGs) melalui kebijakan yang kuat dan paket pembiayaan program yang tepat. Para deputi juga menyampaikan perlunya interkonektivitas antar kelima tema di atas secara berkelanjutan yang dalam implementasinya juga dapat melibatkan multilateral agencies lainnya.
3. Terkait dengan pembahasan Economic Transformation and Jobs, sebagian besar negara telah menyambut secara baik atas komitmen kebijakan yang diusulkan mengenai isu sebagai berikut: inclusive global value chain (GVCs); UKM dan program kewirausahaan; analisa dinamika tren urbanisasi dan migrasi; dan penguatan kerjasama dengan MIGA dalam hal penjaminan investasi swasta. Namun, beberapa deputi menyarankan agar manajemen IDA perlu menyeimbangkan ambisi yang didasarkan pada banyaknya kebutuhan dengan realitas pembiayaan yang tersedia. Atas dasar ini maka sebagian besar negara menyetujui pentingnya IDA untuk bersinergi dengan pihak swasta melalui mekanisme Private Sector Window (
4. Terkait Strategi Regional dijelaskan bahwa situasi di East Asia Pasific masih didominasi oleh isu urbanisasi dan tren bonus demografi, serta peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah dengan tuntutannya kepada layanan masyarakat yang lebih baik. Selain itu, dampak signifikan dari perubahan iklim yang tinggi dari banyak negara, serta pentingnya dukungan untuk energi terbarukan merupakan alasan utama bagi negara-negara di wilayah East Asia Pasific untuk dapat melaksanakan komitmen-komitmen Paris Agreements.
5. Berdasarkan poin-poin tersebut di atas, pada prinsipnya Indonesia dapat mendukung strategi kebijakan yang diusulkan dalam IDA18. Namun demikian Indonesia akan terus mengawal tatakelola pengalokasiannya dalam rangka peningkatan kualitas IDA, sekaligus dalam ruang lingkup tertentu Indonesia akan mengarahkan dukungan Bank Dunia  kepada program prioritas nasionalnya termasuk melalui wakil-wakilnya di Bank Dunia.

Informasi lebih lanjut:

//ida.worldbank.org/financing/replenishments/ida18-replenishment-1

atau hubungi:

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral

Gedung R.M. Notohamiprodjo, Lt. 5

Jl. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta 10710

Telepon : (021) 34831678

Faksimili : (021) 3483167