Penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh penduduk pribumi, serta terekploitasinya sumber daya alam wilayah Hindia Belanda atas kolonialisme Belanda, memicu munculnya protes dari tokoh politik yang berasal dari negeri Belanda itu sendiri. Akhirnya muncul gagasan untuk melakukan balas budi kepada penduduk Hindia Belanda dari seorang politikus negeri Belanda, yang bernama Conrad Theodore Vandeventer.
Ia mengkritik kebijakan sistem tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda.Tanam paksa dinilai banyak memeras dan merugikan penduduk pribumi demi kepentingan negeri Belanda.Atas dasar tersebut, Vandeventer mendesak pemerintah Belanda untuk mengeluarkan kebijakan balas budi kepada Hindia Belanda. Akhirnya Ratu Willhelmina menuangkan panggilan moral berdasarkan usul dan pemikiran Van Deventer tersebut dalam kebijkan Politik Etis, yang terangkum dalam program Trias Van Deventer. Politik etis merupakan politik balas budi yang mencakup irigasi, edukasi dan migrasi.
Jadi jawaban yang tepat adalah D
Politik Etis adalah kebijakan Belanda yang dilakukan sebagai dampak dari Sistem Tanam Paksa. Politik Etis didorong oleh desakan kelompok Liberal di Belanda pada akhir abad ke 19 M, seperti Conrad Theodore van Deventer. Pemerintah Belanda menjalankan Politik Etis atau Politik Balas Budi ini dalam tiga kebijakan yang disebut dengan “Trias van Deventer”, yaitu sebagai berikut.
Edukasi dilakukan dengan membangun lembaga pendidikan modern di Indonesia, misalnya adalah Technische Hogereschool te Bandung (THS, Sekolah Teknik Bandung, sekarang ITB) Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA, sekolah pegawai negeri) dan School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA, sekolah dokter).
- Irigasi (pembangunan saluran pengairan)
Irigasi dilakukan dengan membangun waduk, bendungan dan saluran irigasi untuk mengairi lahan persawahan dan perkebunan.
- Imigrasi (perpindahan penduduk)
Transmigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk dari Jawa yang padat untuk bekerja di perkebunan Belanda di luar Jawa, yang juga disebut dengan Transmigrasi.
Dengan demikian, 3 program politik balas budi penjajah Belanda seperti: pendidikan, yang dilakukan dengan cara membangun lembaga sekolah. Irigasi, yang dilakukan dengan membangun waduk, bendungan dan saluran irigasi. Imigrasi, yang dilakukan dengan memindahkan penduduk dari pulau Jawa yang padat ke luar Jawa.
Wikipedia.org
Salah satu sekolah yang dibangun Pemerintah Hindia Belanda dalam menerapkan politik etisnya. Selain bidang edukasi, program politik etis juga termasuk emigrasi dan irigasi.
KOMPAS.com - Politik etis disebut pula politik balas budi. Pelaksanaan politik ini dimulai sejak 1901 oleh Pemerintah Belanda.
Gerakan politik balas budi dipelopori oleh van Deventer, seorang penulis sekaligus pengacara Belanda. Dalam salah satu artikelnya, ia menuntut uang yang diperoleh Belanda sejak 1867.
Dikutip dari buku Mengulas yang Terbatas, Menafsir yang Silam (2017) oleh Hendra Kurniawan dkk, politik "etische politic" atau politik balas budi dalam tujuanya melakukan tiga program, yaitu pertanian (irigasi), pendidikan (edukasi), dan pemindahan penduduk (emigrasi).
Program politik etis ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan, serta mencerdaskan rakyat melalui sistem pendidikan Belanda.
Namun yang terjadi di lapangan adalah sebaliknya. Program politik etis justru mengakibatkan kemunduran kualitas ekonomi masyarakat pribumi.
Seluruh pelaksanaan programnya dijalankan untuk kepentingan Pemerintah Hindia Belanda kala itu.
Baca juga: Politik Etis Belanda: Awal Lahirnya Tokoh-Tokoh Pergerakan Nasional
Dilansir dari buku Sosiologi Sastra (2012) karya Rizky Bambang, di balik penerapan politik etis, tujuan utama Belanda sebenarnya ialah meningkatkan kapasitas keuntungan perkebunan serta kantor dagang.
Agar lebih memahaminya, berikut penjelasan tiga program politik etis atau politik balas budi:
Irigasi
Tujuan program irigasi ialah mengairi sawah penduduk pribumi.
Pemerintah Hindia Belanda membangun beberapa fasilitas, seperti waduk dan jalur transportasi untuk mengangkut hasil tani.
Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa.
Munculnya kaum Etis yang di pelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C. van Deventer (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang.
Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Politika yang meliputi:
Banyak pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran dan tulisan-tulsian Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van Deventer kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis ini.
Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan sekali dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda. Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang ini adalah Mr. J.H. Abendanon (1852-1925) yang Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan selama lima tahun (1900-1905).
Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah.
Selain dalam bidang pendidikan, kebijakan politik etis telah menghasilkan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa pribumi, seperti misalnya pembuatan irigasi, pendirian bank-kredit untuk rakyat, subsidi untuk industri pribumi dan kerajinan tangan. Sementara itu, dalam masyarakat telah terjadi semacam pertukaran mental antara orang-orang Belanda dan orang-orang pribumi. Kalangan pendukung politik etis merasa prihatin terhadap pribumi yang mendapatkan diskriminasi sosial-budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka berusaha menyadarkan kaum pribumi agar melepaskan diri dari belenggu feodal dan mengembangkan diri menurut model Barat, yang mencakup proses emansipasi dan menuntut pendidikan ke arah swadaya.
Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yang lebih spesifik.
Rencana ini ialah rencana tunas. Anda boleh membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.
Diambil daripada "//ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Politik_balas_budi&oldid=5534906"
perjuangan bangsa indonesia lepas dari penjajahan
Tolong jawab ya kakpliss
dasar negara pancasila
karangan musyawarah di lingkungan masyarakat
Tuliskan pesan yang bisa kita dapat dari video tersebut... Judul YT: [ACFFEST 2019] HOME SWEET HOME [ACFFEST 2019] UNBAEDAH [ACFFEST 2019] RAPOR
buat gambar pancasila yang dan maksudnya dari 1 sampai ke 5
jelaskan 2 upaya pemberontakan yg terjadi pada masa awal kemerdekaan
tulis 4 masa sejarah lahirnya Pancasila
pancasila sebagai dasar negara merupakan papan uji bagi peraturan perundang-undangan lain di Indonesia. pernyataan tersebut mengandung pengertian...A. … Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia B. hukum positif Indonesia harus sesuai Pancasila jika terbukti bertentangan dengan Pancasila, peraturan tersebut batal demi hukum C. Pancasila harus diuji dengan peraturan peraturan yang ada di Indonesia D. Pancasila dijabarkan dalam undang-undang dasar
buat gambar Pancasila dan maksudnya