Pada sidang pertama ppki menghasilkan keputusan penting yang salah satunya adalah

Jakarta -

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI punya tugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan dulu. Berikut ini hasil sidang PPKI yang digelar sebanyak tiga kali setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

PPKI bukan satu-satunya organisasi yang pernah Indonesia miliki untuk persiapan kemerdekaan. Karena sebelumnya ada BPUPKI yang dibubarkan lebih dulu oleh Jepang. PPKI sendiri terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya. Saat awal terbentuknya, PPKI terdiri dari 21 orang anggota dan bertambah menjadi 27 orang. Dalam perjalanannya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, PPKI menggelar tiga kali sidang.

Dilansir dari Kebudayaan.Kemdikbud, sidang pertama PPKI berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah kemerdekaan Indonesia. Selang sehari, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang keduanya. Dari tiga kali sidang menghasilkan sejumlah poin penting bagi Indonesia nih, detikers. Supaya kamu makin tahu sama hasil sidang PPKI, simak ulasan lengkapnya berikut ini yuk.

Hasil Sidang Pertama PPKI

Seperti yang udah kita singgung di atas tadi, detikers, bahwa sidang pertama PPKI ini berlangsung pada 18 Agustus 1945. Sidang tersebut membahas dasar negara dan pemimpin negara. Ada beberapa poin penting dari sidang pertama, seperti:

• Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945
• Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden
• Pembentukan Komite nasional untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum terbentuknya MPR dan DPR

Hasil Sidang Kedua PPKI

Sidang kedua yang berlangsung tanggal 19 Agustus 1945 membahas penyusunan pemerintah pusat dan daerah. Sidang ini juga melahirkan beberapa poin penting nih, detikers. Di antaranya adalah sebagai berikut:

• Pembagian wilayah Indonesia terdiri atas 8 Provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sund Kecil yang masing-masing dipimpin oleh Gubernur.
• Pembentukan Komite Nasional (daerah)
• Dan menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan empat menteri agama

Hasil Sidang PPKI Ketiga

Sidang ketiga sekaligus yang terakhir ini lebih fokus pada kelengkapan negara. Poin penting dari sidang ketiga PPKI meliputi:

• Pembentukan Komite Nasional
• Membentuk Partai Nasional Indonesia
• Dan terakhir adalah Membentuk Badan Keamanan Rakyat

Meskipun telah menetapkan Presiden dan Wakilnya pada sidang pertama, namun di tanggal 16 Agustus 1945 para pemuda mengamankan Soekarno dan Hatta. Soekarno dan Mohammad Hatta dibawa ke markas Pembela Tanah Air (PETA) di Rengasdengklok. Mereka menuntut agar pemerintah segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.

Tujuan Pembentukan PPKI

Pembentukan PPKI ini bukan tanpa alasan, detikers. Setelah pembubaran BPUPKI oleh Jepang, PPKI lah yang melanjutkan tugas-tugas dari organisasi sebelumnya. Yakni untuk menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Selain itu, pembentukan PPKI juga bertujuan untuk membahas hal-hal praktis lainnya yang berhubungan dengan negara Indonesia. Mulai dari penetapan dasar negara, hingga pembentukan lembaga negara.

Setelah memperoleh kemerdekaannya secara resmi, organisasi yang bernama lain Dokuritsu Junbi Inkai ini dibubarkan oleh pemerintah. Dan satu bulan pasca kemerdekaan, atau tepatnya pada tanggal 19 September 1945, Soekarno memberikan pidato singkatnya di Lapangan Ikad

Untuk memperoleh kemerdekaan seperti sekarang, Indonesia harus melalui perjalanan panjang dengan perjuangan yang nggak sederhana, detikers. Dengan terbentuknya PPKI pada masa itu, pemerintah dapat mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus, kita wajib untuk menjaga kemerdekaan yang telah pemerintah perjuangkan.

Nah, setelah membaca ulasan di atas, kamu makin tahu tentang hasil sidang PPKI, bukan?

Simak Video "Atlet Merah Putih, Waktunya Kembali Bangkit Mengukir Prestasi"

[Gambas:Video 20detik]
(erd/erd)

Danastri Putri Rabu, 16 Maret 2022 | 11:40 WIB

Hasil dari Sidang PPKI Pertama pada 18 Agustus 1945

GridKids.id - Tahukah kamu apa saja hasil sidang PPKI pertama pada 18 Agustus 1945?

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah sebuah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Panitia ini dibentuk untuk melanjutkan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI).

PPKI sendiri dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno.

Ada berbagai tugas yang dilaksanakan melalui 3 sidang PPKI.

Sidang PPKI pertama dilaksanakan pada 18 Agustus 1945. Sedangkan sidang kedua dilaksanakan keesokan harinya, yaitu pada 19 Agustus 1945.

Lalu, sidang ketiga dan juga terakhir dilakukan pada 22 Agustus 1945.

PPKI PPKI dibubarkan pada 29 Agustus 1945 bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. 

Yuk, sekarang kita cari tahu apa saja hasil dari sidang pertama PPKI!

Baca Juga: Hasil Sidang PPKI Pertama, Kedua, dan Ketiga: 18, 19, dan 22 Agustus 1945

Hasil Sidang Pertama PPKI: 18 Agustus 1945

PPKI melakukan sidang sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggl, 18, 19 dan 22 Agustus 1945. Adapun hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus yaitu:

• Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945.
• Memilih dan menetapkan Soekarni sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden.
• Membentuk Badan Komite Nasional sebagai pembantu presiden.

Jadi, jawaban yang tepat adalah:

• Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945.
• Memilih dan menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden.
• Membentuk Badan Komite Nasional sebagai badan pembantu presiden.

Pertanyaan

Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan ….

(1) mengesahkan Rancangan UUD 1945 menjadi Undang-Undang Dasar 1945

(2) memilih dan menetapkan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai Presiden dan wakil Presiden

(3) dalam masa peralihan, presiden akan dibantu oleh Komite Nasional

(4) membentuk DPR/MPR seperti yang diharapkan oleh UUD 1945

1. jika jawaban 1, 2, dan 3 benar

2. jika jawaban 1 dan 3 benar

3. jika jawaban 2 dan 4 benar

4. jika hanya jawaban 4 yang benar

Sobat Budpar Sumut…

Ketika proklamasi kemerdekaan telah dibacakan, Indonesia masih belum memiliki dasar negara. Oleh karenanya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan Sidang yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta.

Tujuan sidang PPKI yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945 untuk membahas, mengambil keputusan, dan mengesahkan UUD. Rapat perdana ini diadakan di Pejambon yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila.

sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 itu pun berlangsung dengan lancar dan menghasilkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945.

2. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden.

3. Membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu presiden

Disave ya Sobat Budpar Sumut

KOMPAS.com - Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945.

PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Sejak dibentuk, PPKI melakukan sebanyak tiga kali sidang, yaitu pada 18, 19, dan 22 Agustus 1945.

Berikut ini hasil sidang PPKI pertama, kedua, dan ketiga.

Baca juga: PPKI: Pembentukan, Tokoh, Sidang, dan Tugasnya

Hasil sidang PPKI pertama

Berikut ini hasil sidang pertama PPKI yang dilaksanakan pada 18 Agustus 1945, atau tepat sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan.

UUD 1945 disahkan

Dalam sidang pertamanya, PPKI telah membentuk kesepakatan yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945.

UUD 1945 dianggap sebagai suatu landasan penting yang harus disahkan guna memajukan Indonesia.

Oleh sebab itu, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan menjadikannya acuan dalam membentuk peraturan-peraturan di Indonesia.

Baca juga: Pembentukan BPUPKI dan PPKI

Merevisi Piagam Jakarta

Selain mengesahkan UUD 1945, PPKI juga membenahi sebagian dari isi Piagam Jakarta.

Salah satu kalimat dalam Piagam Jakarta yang berbunyi, "Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya", diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa", karena tidak rakyat Indonesia adalah Muslim.

Soekarno dan Moh Hatta diangkat sebagai presiden dan wakil presiden

Dalam sidang pertama PPKI juga dibahas mengenai pengangkatan Soekarno dan Moh Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama Indonesia.

Pengusulan Soekarno dan Moh Hatta disampaikan oleh Otto Iskandardinata, salah satu pahlawan nasional Indonesia.

Usulan tersebut disampaikan dengan cara aklamasi atau pemilihan umum (pemilu).

Setelah banyak yang menyetujui usulan tersebut, Soekarno dan Moh Hatta segera dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia secara sah.

Membentuk Komite Nasional

Hasil sidang PPKI 18 agustus 1945 menyatakan bahwa presiden akan dibantu oleh Komite Nasional.

Alasan Komite Nasional dibentuk karena belum ada DPR ataupun MPR pada awal kemerdekaan.

Baca juga: Komite Nasional Indonesia (KNIP): Tujuan Pembentukan dan Tugasnya

Hasil sidang kedua PPKI

Setelah sidang PPKI pertama selesai diselenggarakan, dilanjutkan dengan sidang kedua PPKI pada 19 Agustus 1945.

Dalam sidang PPKI kedua ini, fokus utama yang dibahas adalah tentang wilayah Indonesia dan pemerintahannya.

Hasil sidang PPKI kedua adalah sebagai berikut.

Indonesia dibagi menjadi delapan provinsi

Hasil sidang PPKI kedua adalah terbaginya wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi, yang masing-masing dipimpin oleh kepala daerah, yaitu gubernur, sebagai berikut.

No	Provinsi	Nama Gubernur
1	Sunda Kecil	I Gusti Ketut Pudja Suroso
2	Jawa Barat	Sutarjo Kartohadikusumo
3	Jawa Tengah	R Panji Suroso
4	Jawa Timur	RA Suryo
5	Sumatera	Teuku Mohammad Hassan
6	Kalimantan	Ir Pangeran Mohammad Nor
7	Maluku	Dr GSSJ Latuharhary
8	Sulawesi	Mr J Ratulangi

Baca juga: Daftar Anggota PPKI

Dibentuk Komite Nasional Daerah

Setelah provinsi dibagi, dibentuklah Komite Nasional Daerah untuk ditempatkan di tiap-tiap provinsi yang ada.

Kurang lebih masih sama seperti Komite Nasional, tugas Komite Nasional Daerah adalah untuk membantu presiden.

Dibentuk departemen dan menteri

Hasil sidang kedua PPKI lainnya adalah merancang pembentukan departemen yang terbagi menjadi 12 bagian.

Departemen tersebut juga akan dibantu dengan menteri-menteri yang dipilih. Ada 12 kementerian di setiap kabinet dan empat menteri negara nondepartemen.

Berikut ini nama-nama departemen dan para menterinya pada kabinet pertama Indonesia.

No	Nama Menteri	Departemen
1	AA Maramis	Keuangan
2	Abikusno Tjokrosujoso	Perhubungan
3	Prof Dr Mr Soepomo	Kehakiman
4	Ki Hajar Dewantara	Pengajaran
5	Abikusno Tjokrosujoso	Pekerjaan Umum
6	Mr Achmad Soebardjo	Luar Negeri
7	RAA Wiranata Kusumah	Dalam Negeri
8	Mr Iwa Kusuma Sumantri	Sosial
9	Dr Buntaran Martoatmojo	Kesehatan
10	Ir Surachman Tjokroadisurjo	Kemakmuran
11	Soeprijadi	Keamanan Rakyat
12	Mr Amir Syarifuddin	Penerangan
13	R Otto Iskandardinata	Non-departemen
14	Wachid Hasjim	Non-departemen
15	Mr RM Sartono	Non-departemen
16	Dr M Amir	Non-departemen

Baca juga: Mengapa Golongan Pemuda Menolak Proklamasi lewat PPKI?

Hasil sidang PPKI ketiga

Sidang PPKI ketiga dilaksanakan pada 22 Agustus 1945, dengan hasil sebagai berikut.

Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Pada 29 Agustus 1945, PPKI resmi membentuk KNIP dengan tujuan untuk pemilu di masa mendatang.

Fungsi KNIP adalah sebagai pusat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ketika baru awal terbentuk, jumlah anggota KNIP ada sebanyak 137 orang, terdiri dari golongan muda dan masyarakat Indonesia.

Ketua dari KNIP pada masa itu adalah Kasman Singodimedjo.

Baca juga: Partai Nasional Indonesia (PNI): Pendirian, Tokoh, dan Perkembangan

Perencanaan membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI)

Salah satu hasil selanjutnya dari sidang ketiga PPKI adalah perencanaan pembentukan PNI.

PNI dirancang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang adil, makmur, dan berdaulat.

Ketua dari PNI adalah Soekarno. Namun, PNI yang direncanakan dijadikan Partai Tunggal Negara Indonesia harus dibatalkan pada akhir Agustus 1945.

Akibatnya, rancangan ini tidak jadi terlaksana.

Dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)

Untuk menjaga keamanan Indonesia, PPKI membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada 22 Agustus 1945.

Setelah BKR dibentuk, organisasi lainnya seperti Heiho, Laskar Rakyat, dan PETA dibubarkan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.