Merdeka.com - Tujuan Politik Etis atau Politik Balas Budi awalnya direncanakan untuk mengganti kerugian masyarakat Hindia Belanda (sekarang Indonesia) atas eksploitasi yang sebelumnya dilakukan pemerintah Belanda. Tujuan politik etis sebagai kebijakan balas budi. Secara garis besar, tujuan politik etis adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Hindia Belanda. Sayangnya terdapat sejumlah penyimpangan terjadi dari berbagai kegiatan yang sedang dijalankan tersebut. Kendati demikian, beragam dampak positif pun masih bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia hingga saat ini. Tujuan politik etis ini disusun melalui tiga cara untuk memperbaiki nasib rakyat, yang dijuluki dengan nama Trilogi Van Deventer. Di balik niat mulia tujuan politik etis ini, rupanya banyak rakyat yang ikut tercekik. Lantas, apa yang terjadi dengan kondisi tanah air saat itu dan tujuan politik etis Belanda yang sebenarnya? Simak selengkapnya berikut ini, seperti merdeka.com rangkum dari berbagai sumber, Selasa (2/8). 2 dari 7 halaman
Agresi Militer Belanda II ©istimewa Politik etis adalah politik pemikiran kolonial Hindia Belanda selama empat dekade dari 1901 sampai tahun 1942. Kebijakan dari Ratu Belanda Wilhelmina kala itu, menekankan pada perbaikan kondisi kehidupan material. Tapi dalam pelaksanaannya banyak yang menderita. Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumiputera. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Pengertian lainnya, politik Etis adalah politik yang memperjuangkan pengadaan desentralisasi kesejahteraan rakyat efisiensi di daerah jajahan. Kemudian definisi lain, politik etis adalah sebuah pemikiran yang menjelaskan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral untuk kesejahteraan bumiputera. Mudahnya, pengertian politik etis adalah kebijakan yang pernah diterapkan di Indonesia. Kebijakan ini disebut sebagai balas budinya bangsa Belanda kepada bangsa Indonesia. Baca juga: 3 dari 7 halaman
Suasana mencekam Agresi Militer Belanda di Solo ©istimewa Awal mula kemunculan tujuan politik etis di tahun 1890 karena parlemen Belanda mendapatkan desakan dari golongan liberal. Saat itu para pemikir yang berhaluan progresif memberikan usulan agar pemerintah Belanda memberikan perhatian terhadap masyarakat Indonesia. Lantaran telah diperas tenaganya untuk bekerja keras mengisi keuangan negara Belanda melalui program tanam paksa. Desakan tersebut timbul dari adanya pemikiran bahwa negeri Belanda telah berutang banyak terhadap kekayaan bangsa Indonesia yang dinikmati oleh Belanda selama sekian tahun. Politik etis mulai berjalan pada tahun 1901 yang berisi tiga rencana, yakni edukasi (pendidikan), irigasi (Pengairan), dan transmigrasi (perpindahan penduduk). Tiga program yang diusung dalam tujuan politik etis ini dicetuskan oleh seorang politikus bernama C.Th van Deventer. Van Deventer berjuang untuk nasib bangsa Indonesia. Ia menuangkan hal ini dalam sebuah karangan di majalah De Gids, berjudul "Eeu Eereschuld" (Hutang Budi). Di dalamnya, Van Deventer menjelaskan bahwa Belanda sudah berhutang budi kepada rakyat Indonesia. Utang budi tersebut harus dikembalikan dengan memperbaiki nasib rakyat, mencerdaskan dan memakmurkan. 4 dari 7 halaman
Agresi Militer Belanda II sejarahpusdikzi.files.wordpress.com Tujuan politik etis adalah memajukan tiga program, yaitu edukasi dengan mengadakan pendidikan, irigasi dengan membuat sarana dan jaringan pengairan, serta transmigrasi dengan mengorganisasi perpindahan penduduk. Berikut penjelasan kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Van deventer: 1. Edukasi (Pendidikan) Program dari tujuan politik etis Belanda yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM di Hindia Belanda. Selain itu, ini merupakan upaya untuk mengurangi angka buta huruf di masyarakat. Pendidikan sekolah kelas satu ditujukan kepada anak anak yang berkedudukan atau golongan berharta dan anak dari pegawai negeri. Di tahun 1903 mulai ada 29 sekolah kelas satu di Afdeling dan 14 di ibukota karesidenan. Di tahun yang sama, di Jawa dan Madura telah ada 245 sekolah kelas dua negeri dan 326 sekolah Fartikelir antara lain 63 dari Zending. Dalam hal ini, anak-anak diajarkan mengenai ilmu bumi, sejarah, ilmu alam, menggambar, membaca, berhitung dan menulis. Selanjutnya untuk pendidikan kelas dua diberikan untuk anak pribumi dari golongan bawah. Sekolah antara anak pribumi golongan bawah dengan anak anak yang berharta merupakan contoh pelanggaran norma sosial.
Baca juga: 5 dari 7 halaman
Kapal selam mini buatan Pabrik Watson saat disita militer Belanda arsip nasional belanda©2022 Merdeka.com 2. Irigasi (Pengairan) Program dari tujuan politik etis satu ini adalah membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan, serta membuat bendungan untuk keperluan pertanian. Melansir dari laman Hukamnas, tahun 1885 dibangunlah pengairan oleh pihak pemerintah Belanda untuk sarana irigasi pertanian. Bangunan irigasi yang terdapat di Demak dan Beratas luasnya mencapai 96.000 bau. Namun di tahun 1902 luasnya menjadi 173.000 bau. Dengan irigasi tersebut membuat tanah menjadi lebih subur dan produksinya juga dapat bertambah seperti pada dampak positif dan negatif demokrasi. Sejarah transmigrasi orang-orang Jawa ke Lampung ©YouTube/Bina Budaya 3. Imigrasi (Penduduk Bertransmigrasi) Emigrasi atau Imigrasi adalah program ketiga dari tujuan politik etis. Emigrasi ditetapkan dalam rangka memeratakan kepadatan penduduk yang terjadi di Hindia Belanda. Dengan adanya transmigrasi sebagian tanah di luar Jawa yang belum diolah menjadi lahan perkebunan, akan dapat dijadikan untuk menambah penghasilan. Selain itu, untuk melakukan pengurangan kepadatan penduduk di Jawa. Melalui kebijakan ini, didirikanlah sebuah pemukiman baru. Di tahun 1865 jumlah penduduk Jawa dan Madura sebanyak 14 juta jiwa. Di tahun 1900 sudah berubah menjadi dua kali lipat. Di awal abad ke-19 terjadi migrasi penduduk dari Jawa Tengah ke Jawa Timur berkaitan dengan adanya perluasan perkebunan tebu dan tembakau. Migrasi penduduk dari Jawa ke Sumatera Utara karena terdapat permintaan besar terhadap tenaga kerja perkebunan di sana, terutama untuk Deli dan Suriname. Sementara ke Lampung memiliki tujuan untuk menetap. 6 dari 7 halaman
Yang Chil Sung dan Masharo Aoki saat ditangkap militer Belanda di Desa Parentas, Tasikmalaya ©2021 dokumen Arsip Nasional Belanda Sejatinya dalam pelaksanaan tujuan politik etis, terdapat sejumlah penyimpangan yang terjadi. Penyimpanan yang terjadi pada jalannya politik etis tersebut antara lain: - Terjadi diskriminasi pendidikan. Pengajaran di sekolah kelas I untuk anak pengawai negeri dan orang yang berharta, berbeda jauh jika dibandingkan di sekolah kelas II untuk anak pribumi dan umumnya. - Pelaksanaan pengairan atau irigasi hanya bertujuan atas tanah-tanah milik perkebunan swasta Belanda yang subur. Sedangkan milik rakyat sendiri tidak dialiri air dari irigasi. - Migrasi ke daerah luar Jawa hanya bertujuan ke wilayah yang dikembangkan perkebunan milik Belanda. Hal itu karena ada permintaan besar terhadap tenaga kerja. Mereka hanya dijadikan kuli kontrak. Baca juga: 7 dari 7 halaman
Agresi Militer Belanda II ©istimewa Kendati demikian, meski ada banyak penyimpangan lain yang terjadi tetap ada dampak positif yang bisa bermanfaat bagi tanah air. Dampak dari adanya politik etis untuk Bangsa Indonesia di antaranya sebagai berikut:
Baca juga: |
Mengapa pemerintah hindia belanda melaksanakan kebijakan politik etis bagaimana dampaknya terhadap
Pos Terkait
Copyright © 2024 ketiadaan Inc.
