Bagaimana persiapan Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN

Jakarta - Direktur Eksekutif Core Indonesia Hendri Saparini menilai persiapan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 masih belum optimal. Menurutnya pemerintah baru melakukan sosialisasi tentang "Apa Itu MEA" belum pada sosialisasi apa yang harus dilakukan untuk memenangi MEA.

Dia mengatakan sosialisasi mengenai " Apa itu MEA" yang telah dilakukan pemerintah pun ternyata masih belum 100 persen karena sosialisasi baru dilaksanakan di 205 kabupaten dari jumlah 410 kabupaten yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Hendri mengatakan hal ini berbeda dengan persiapan yang dilakukan negara lain sebagai contoh di Thailand, pemerintahnya melalui the National Economic and Social Development Council telah melakukan persiapan secara komprehensif dan menyusun delapan strategi khusus untuk menghadapi MEA untuk waktu 3 tahun (2012-2015) karena MEA ditetapkan sebagai prioritas utama yang melibatkan berbagai institusi pemerintah dan kalangan pengusaha.

Dia mengatakan salah satu strategi yang dilakukan Thailand untuk memenangi MEA adalah memprioritaskan sektor peternakan dimana pemerintah Thailand melakukan peningkatan kualitas manajemen budidaya ternak dan melakukan ekspansi investasi ke negara tetangga seperti Myanmar. Menurut Hendri hal inilah yang mesti dicontoh pemerintah Indonesia, pemerintah semestinya mempersiapkan strategi yang komprhensif dalam menghadapi MEA bukan hanya sosialisasi saja.

" Pemerintah menyatakan indonesia telah siap menghadapi MEA dengan komitmen 82 persen namun pada kenyataannya persiapan itu hanya sebatas sosialisasi bukan pada persiapan strategi," ujar dia dalam acara " Launching Core Indonesia Mengenai Kesiapan Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015" di Gedung Museum Nasional" Jakarta, Senin (28/10).

Dia menjelaskan dari segi persiapan, Indonesia masih jauh ketinggalan terutama dari aspek perencanaan strategi dan kebijakan, jika di Thailand MEA dijadikan prioritas utama serta pemerintahnya membuat program khusus dengan melibatkan pejabat tinggi pemerintah, BUMN dan masyarakat sipil sedangkan di Indonesia, pemerintah belum ada strategi konkret dan penetapan sektor yang menjadi prioritas.

Hendri mengatakan pemerintah Thailand juga menyediakan dana untuk mendukung kegiatan kegiatan terkait persiapan MEA contohnya peningkatan daya saing SDM lewat kemampuan Bahasa Inggris kepada pegawai pemerintah di tingkat pusat dan provinsi ditambah pengajaran bahasa ASEAN no thai seperti bahasa Indonesia, Vietnam di perguruan tinggi sedangkan pemerintah Indonesia belum ada implementasi pelaksanaan agenda bersama pemerintah dan pelaku usaha.

Hendri menjelaskan besarnya komitmen pemerintah terhadap kesepakatan MEA ternyata bertolak belakang dengan kesiapan dunia usaha. Menurutnya dari hasil in-depth interview Core dengan para pengusaha ternyata para pelaku usaha bahkan banyak yang belum mengerti adanya kesepakatan MEA.

" Hal hal semacam ini yang harus pemerintah kejar, pemerintah harus libatkan pengusaha, masyarakat sipil dalam penyusunan strategi, jika tidak ada strategi, Indonesia hanya akan menjadi pasar saja bukan production base," ungkap dia

Dia mengatakan salah satu strategi yang dipersiapkan pemerintah menjelang MEA adalah Indonesia harus menyusun strategi industri, perdagangan dan investasi secara terintegrasi karena dengan adanya implementasi MEA beban defisit neraca perdagangan akan semakin besar maka dari itu membuat strategi industri harus menjadi prioritas pemerintah.

Dalam Kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani mengatakan sektor sektor yang akan menjadi unggulan Indonesia dalam MEA adalah sektor Sumber Daya Alam, Informasi Teknologi, dan Ekonomi Kreatif. Menurut dia ketiga sektor ini merupakan sektor terkuat Indonesia jika dibandingkan dengan negara ASEAN yang lain.

Dia mengatakan selain memperkuat basis ketiga sektor tersebut, pemerintah juga harus memastikan bahwa tenaga kerja asing yang nantinya bekerja di Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia. Menurut dia dalam MEA, liberalisasi ekonomi semakin luas, tidak menutup kemungkinan tenaga kerja asing akan bekerja di Indonesia dalam jumlah yang cukup besar dan salah satu persyaratan utama bagi mereka yang ingin bekerja di Indonesia adalah mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

" Pemerintah sebaiknya mengadakan tes sejenis tes TOEFL (kemampuan berbahasa Inggris) tapi tes TOEFL berbahasa Indonesia untuk menguji kemampuan bahasa Indonesia para pekerja asing," ujar dia.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily

TAG:

Hendri Saparini MEA AEC pasar bebas Apindo Franky Sibarani

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) / AEC (Asean Economic Community) merupakan realisasi pasar bebas di Asia Tenggara yang telah dilakukan secara bertahap mulai KTT ASEAN di Singapura pada tahun 1992. Tujuan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN.

MEA memiliki pola mengintegrasikan ekonomu ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau free trade antara negara-negara anggota ASEAN. Para anggota ASEAN termasuk Indonesia telah menyepakati suatu perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut. MEA adalah istilah yang hadir dalam indonesia tapi pada dasarnya MEA itu sama saja dengan AEC atau ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

Konsekuensi atas kesepakatan MEA tersebut berupa aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. Hal-hal tersebut tentunya dapat berakibat positif atau negative bagi perekonomian Indonesia.

Academia.edu no longer supports Internet Explorer.

To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.

Komunitas ASEAN dalam ASEAN Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA) walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa ketiga komunitas/masyarakat ASEAN tersebut berkaitan satu dengan yang lainnya. Negara-negara Anggota ASEAN sedang memasuki satu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), termasuk Indonesia, digambarkan memiliki beberapa karakteristik kuncinya yaitu memiliki sifat sebagai a single market and production base; a highly competitive economic region; a region of equitable economic development; and a region fully integrated into the global economy. MEA merupakan satu pasar tunggal yang di dalamnya terdapat perdagangan bebas barang, jasa, investasi, modal usaha dan juga tenaga ahli; serta mempunyai daya saing tinggi dan merupakan suatu wilayah pertumbuhan ekonomi yang memadai serta terintegrasi penuh dalam ekonomi global.Secara akademis, kualitas SDM dinilai berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Negara/RPJPN(dahulu GBHN), pemerintah mengakui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Indonesiamasih tergolong rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang diukur dengan IPM memiliki korelasi langsung dengan rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian nasional. Oleh karena itu, dapat dipahami jika salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan nasional adalah meningkatkan daya saing bangsa. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang terbuka. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing bangsa adalah melalui pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi untuk meningkatkan daya saing SDM Indonesia memerlukan sinergi dan grand strategy untuk mewujud-nyatakan visi misi pendidikan nasional yang sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jika visi dan misi pendidikan nasional tersebut dilaksanakan, maka SDM Indonesia akan berkualitas tinggi dan akan mampu bersaing sehingga mendapat peranan yang signifikan sebagai pelaku dalam MEA. Sikap Bangsa dan Negara Indonesia dalam memasuki MEA adalah (dengan kesadaran bahwa pendidikan memegang peranan penting) bergandengan tangan untuk membangun manusia Indonesia yang berdaya saing tinggi melalui pendidikan tinggi yang bermutu.Kata Kunci : Masyarakat Ekonomi ASEAN, Sumber daya manusia (SDM), Pendidikan Tinggi.

Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN ini tentu menjadi sebuah peluang dan tantangan bagi Indonesia dan Masyarakat Indonesia pada khususnya. Hal ini tidak mudah mengingat Indonesia harus bersaing keras dengan negara anggota ASEAN lainnya. Indonesia bisa dikatakan masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand dan Singapura. Konsekuensi atas kesepakatan MEA yang berupa aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan modal dapat berakibat positif atau negatif bagi perekonomian Indonesia.

Dari sisi pemerintah harus dilakukan strategi dan langkah-langkah agar Indonesia siap dan dapat memanfaatkan momentum MEA. Kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA masih menjadi pertanyaan karena MEA sudah berlangsung pada awal Januari 2016. Faktanya, dari segi kesiapan, Indonesia banyak menghadapi masalah dari segi kualitas terutama barang, jasa dan tenaga kerja. Perdagangan bebas di era MEA diharapkan berjalan baik dan tanpa banyak kendala. Indonesia berkepentingan di MEA karena beberapa komoditas berbasis alam diprediksi melimpah pada tahun 2015-2020.

Sejalan dengan diberlakukannya MEA 2015, maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan memiliki basis produksi tunggal. Hal ini mengakibatkan arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil dapat leluasa atau bebas bergerak di negara ASEAN. Sebuah pertanyaan besar apakah masyarakat Indonesia siap dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN? Erwin Aksa menegaskan pentingnya belajar dari kegagalan Indonesia ketika berdagang dengan China. Kesalahan terbesar Indonesia adalah Indonesia tidak pernah belajar dari sejarah. Enam tahun sebelum perdagangan bebas dengan China diberlakukan, Indonesia tidak mempersiapkan diri dengan baik dan bahkan tampak santai menghadapinya dan Indonesia hanya ikut arus dan mengalir begitu saja. Sedangkan China telah bekerja keras membangun daya saingnya sehingga ketika memasuki perdagangan bebas, otot-otot bisnisnya sudah kuat. Dan Indonesia terkaget-kaget dalam menghadapinya karena ternyata daerah Glodok, Kemayoran, Tanah Abang, Cipulir diserbu produk-produk China. Kala itu Indonesia hanya mengandalkan ekspor sumber daya alam. Padahal sebelum perdagangan bebas dimulai Indonesia telah mengekspor sumber daya alam karena menjadi kebutuhan dasar industri disana. Dalam hal daya saing Indonesia saat ini masih kalah dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Dan Indonesia harus mempercepat meningkatkan daya saing tanpa mengulur-ulur waktu, karena negara lain juga cepat berbenah.

Salah satu cara untuk merebut pasar ASEAN yaitu lebih dulu dengan merebut pasar domestik yaitu misalnya memperketat penerapan SNI dan membuka kesempatan bagi produk lokal untuk berkembang. Selain itu mewujudkan iklim usaha yang kondusif karena masih ada kebijakan pemerintah yang kurang mendukung sektor usaha seperti misalnya proses doing business yang masih makan waktu berhari-hari dan melewati berbagai birokrasi yang berbelit. Kemudian mempercepat pembangunan infrastruktur. Jika dilihat infrastruktur di Indonesia masih jauh ketinggalan dibanding dengan beberapa negara tetangga. Dan kondisi infrastruktur ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Pemerintah juga harus bersiap meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan penguasaan bahasa asing. Sebab pasar MEA bukan hanya berkaitan dengan dunia usaha namun juga berkenaan dengan persaingan tenaga kerja lintas negara ASEAN. Human Development Index di Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan Malaysia, Singapura dan Thailand. Selain itu tenaga kerja asal Filipina dikenal mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan bahasa asing (Inggris) yang lebih baik daripada tenaga kerja Indonesia.

Peluang Indonesia dalam menghadapi MEA yaitu dapat memperluas pangsa pasar Indonesia dimana Indonesia dapat menjajakan barang produksi dalam negeri untuk dieskpor keluar Indonesia terutama ke negara-negara anggota MEA. Selain itu, mendorong kerjasama Iptek dimana kerjasama ini dapat menghasilkan transfer teknologi dari negara-negara anggota MEA. Dan yang terakhir memperluas lapangan pekerjaan yang mana Indonesia dengan penduduk terbesar dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya berpeluang untuk mengirimkan tenaga kerjanya dengan mempersiapkan peningkatan kualitas dan keterampilan (hard skill dan soft skill). SDM yang berkualitas akan mampu bersaing dan kuat menghadapi tantangan. Adapun tantangan yang tentunya harus dihadapi masyarakat Indonesia antara lain:

Terganggunya industri dalam negeri. Kerjasama MEA 2015 ini tentunya menghilangkan nilai-nilai kebijakan perdagangan internasional seperti kebijakan proteksi, sehingga industri-industri dalam negeri yang sedang tumbuh tidak dapat terlindungi dari persaingan barang-barang import.

Pasar dibanjiri barang-barang impor. Dimana saat ini barang-barang import negara lain sudah membanjiri pasar Indonesia serta menutupi barang produksi asli Indonesia. Hal ini diakibatkan dari penghapusan tarif di dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN sehingga negara-negara dapat menjual produknya lebih murah.

Daya saing sumber daya manusia. Hardskill dan softskill tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan minimal memenuhi ketentuan standar yang telah disepakati. Untuk itu, Indonesia harus dapat meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga bisa digunakan baik didalam negeri maupun intra-ASEAN, untuk membendung tenaga kerja terampil dari luar sehingga indonesia tidak menjadi budak di negeri sendiri.

Laju inflasi. Laju inflasi indonesia masih tinggi bila dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya. Tingkat kemakmuran Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain dan juga stabilitas makro menjadi kendala peningkatan daya saing Indonesia.

Upaya-upaya tentunya akan terus dilakukan dalam menghadapi MEA. Bagaimana masyarakat Indonesia dalam merespon persaingan regional harus dilakukan koordinasi antar lembaga sehingga faktor penghambat dapat dieliminir. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia harus didukung oleh dunia usaha, lembaga pendidikan formal dan informal serta seluruh lapisan masyarakat agar bisa menyiapkan diri dalam menghadapi MEA.

Tidak bisa dipungkiri banyak masyarakat Indonesia yang belum mengerti apa itu MEA dan bagaimana alurnya. Hal ini tentu menjadi sebuah pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah. Tidak hanya pada pemerintahan yang menjabat sekarang yakni pemerintahan presiden Jokowi, namun hal ini merupakan tanggung jawab bersama. Untuk melihat hal ini pemerintah harusnya melakukan sosialisasi tentang MEA kepada aparat dan publiknya jangan sampai masyarakat dibuat terkejut akan pemberlakuan MEA. Apakah pelaku usaha asal Indonesia siap berkompetisi di negerinya sendiri dengan pelaku usaha luar negeri? Jangan sampai pelaku usaha dalam negeri kalah saing dalam mengeksploitasi pasar negerinya sendiri. Melihat kenyataan yang ada, bahwa MEA sudah berjalan dan Indonesia belum terlihat bagaimana pemberlakuan MEA dalam hukum nasional dan penerapannya juga belum terlihat. MEA hanya bisa dirasakan bagi segelintir daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara-negara ASEAN. Selain itu, pusat ekonomi dan industri yang semuanya berpusat di pulau Jawa membuat daerah seperti di Kalimantan, Papua, Sumatera, Sulawesi belum terkena dampak dari Masyarakat Ekonomi ASEAN ini.

Maka dari itu sangat diperlukan adanya sosialisasi intensif dan merata mengenai apa itu MEA. SDM di Indonesia perlu memiliki mental yang kuat ketika harus berhadapan dengan pekerja asing yang bebas masuk di Indonesia. Jika pemerintah siap dengan segala konsekuensi yang ada dan mampu berbenah, maka hal ini akan menular ke masyarakatnya yang siap menghadapi persaingan regional di ASEAN. Sebab pasar MEA bukan hanya berkaitan dengan dunia usaha,namun juga berkenaan dengan persaingan tenaga kerja lintas negara ASEAN.

Penulis: Sumiati, pemerhati ekonomi

Tags: masyarakat ekonomi asean