"Dengan kata lain, Dewan tidak mungkin mengerjakan undang-undang secara sepihak. Dalam hal ini, legislatif dan eksekutif harus mempunyai spirit yang sama," papar Ketua DPR RI Ade Komarudin, dalam Pidato Laporan Kinerja tahun sidang 2015-2016, di ruang rapat paripurna, Senin (29/8/2016).
Kesamaan gairah antara pemerintah dan DPR dalam rangka membawa amanah rakyat, yang memberdayakan kelompok-kelompok rentan, serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, mempermudah akses modal usaha dan meningkatkan layanan publik.
Karena meskipun Undang-undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (1) berbunyi “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang”, namun pada Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa undang-undang harus mendapat persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR RI.
"Sebagai jalan keluarnya, dewan bersama pemerintah dapat memilih pembahasan undang-undang yang mendesak. Antara lain yang dipilih adalah rancangan undang-undang yang benar-benar prioritas yaitu RUU-RUU yang diyakini benar membawa kepentingan rakyat banyak," jelas Akom sapaan akrab Ketua DPR.
Seperti UU tentang Penjaminan; UU tentang Tabungan Perumahan Rakyat; UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; UU tentang Penyandang Disabilitas; dan UU tentang Paten. (eko,mp), foto : andry_tim parle/hr.
Tentang DPR
- DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.
- Rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi.
- Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Presiden.
- Rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh DPD, dalam hal berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dan disertai dengan naskah akademis, kecuali rancangan undang-undang mengenai:
a. APBN; b. penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang; atau
c. pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
- Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) disusun berdasarkan Prolegnas.
- Dalam keadaan tertentu, hanya DPR dan Presiden yang dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas.
- Rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama antara DPR dan Presiden paling lambat 7 (tujuh) Hari disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.
- Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
Untuk proses secara lengkap dapat dilihat di Tata tertib DPR RI BAB VI
hal dibawah ini yang boleh dilakukan oleh warga negara lain adalah
Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dicanangkan oleh pemerintah telah menetapkan suatu kawasan merupakan kawasan pertanian. Namun … , pada perkembangannya kawasan tersebut dialihfungsikan untuk kawasan pemukiman oleh PT Sopononyo Group.Pertanyaan :A. Silahkan saudara analisis apakah kawasan pemukiman yang akan dibangun oleh PT Sopononyo Group sesuai dengan tertib penggunaan tanah!B. Silahkan saudara analisis siapakah yang berwenang memberikan izin kepada PT Sopononyo Group dalam melakukan pembangunan kawasan pemukimanREADY FULL JAWABANNYA SIAP KIRIM WA 089522850844 ada lengkap untuk Tugas, UAS, dan Tap READY JUGA 160 LEBIH MATKUL LAINNYA ^_^Termurah dari yang lain, BANYAK TESTED IG Aman dan amanah "Hati hati penipuan"
Hukum acara perdata sering disebut juga hukum perdata formil adalah sekumpulan peraturan yang membuat bagaimana cara orang bertindak didepan pengadila … n, bagaimana caranya pihak yang terserang kepentingannya mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindak sekaligus memutus perkara dengan adil, bagaimana melaksanakan keputusan hakim yang kesemuanya bertujuan agar hak dan kewajiban yang telah diatur dalam perdata materiil dapat berjalan dengan semestinya, sehingga terwujud tegaknya hukum dan keadilan (Wirjono Prodjodikoro,1975). Selain itu hukum acara perdata juga berfungsi untuk menerapkan atau mempertahankan hukum perdata materiil. Pertanyaan: 1. Buktikan dan argumenkanlah bahwa hukum perdata formil untuk mempertahankan hukum perdata materiil 2. Bandingkanlah keadaan hukum acara perdata pada zaman Hindia Belanda dengan zaman pasca kemerdekaan dari aspek struktur dan substansi hukumnya! jawaban ready 082249201952 jawaban ready 082249201952
apakah benar wawasan nusantara NKRI berbeda dengan negara lain, jelaskan!!
3. Pegadaian sipil berfungsi sebagai.......... a. Penyelenggara hukum b. Mahkamah Konsitusi c. Peradilan militer d. Peradilan tata usaha Negara e. Pen … yelenggara Peradi alan sipil guna menegakkan hukum dan keadialan bagi rakyat sipil
apa perbedaan dan persamaan mui dan lembaga kehakiman?
Sebuah perusahaan ekspor impor di Jakarta sering kedatangan tamu kantor dari berbagai wilayah baik nasional maupun internasional. Tamu tersebut datang … untuk kepentingan tertentu. Salah satu tugas sekretaris adalah mengatur pertemuan antara pimpinan dengan tamu-tamu yang akan bertemu dengan pimpinan. Mulai dari membuat janji, konfirmasi, sampai menerima kedatangan tamu pimpinan di kantor. Tetapi sebagai sekretaris, tidak dapat menerima tamu begitu saja. Ada etika dan aturan tersendiri dalam menerima tamu. Dalam menerima tamu ada etika-etika yang harus kita ketahui, untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dilingkungan kerja tersebut agar tamu merasa nyaman dan mempunyai kesan baik ketika melakukan kerjasama. Selain itu, seorang sekretaris juga harus mengetahui dan memahami sifat, kedudukan atau pangkat dan perilaku tamu yang datang ke kantor. Seorang sekretaris wajib menanyakan nama, keperluan dan mengantar tamu bertemu dengan pimpinan yang akan ditemuinya. a. Bagaimana penerapan prinsip sekretaris dalam mengatur tamu? b. Menurut Anda apa yang harus dilakukan seorang sekretaris jika ada tamu yang datang tanpa membuat janji terlebih dahulu dan akibatnya tidak dapat bertemu dengan pimpinan? c. Sebagai seorang sekretaris, bagaimana cara Anda melayani tamu yang berasal dari luar negeri (tamu asing) yang baru pertama kali berkunjung ke Jakarta?
sebutkan dan jelaskan beberapa metode penelitian humas
bagaimana hubungan antara mui dan lembaga hukum dan apa perbedaannya antara keduanya
Tuliskan contoh laporan tentang hasil pengamatan pelaksanaan prinsip prinsip demokrasi di rumah dan di sekolah dalam sebuah artikel
Kewajiban apa yang telah kamu laksanakan sebagai warga negara?
Belanda menjelajahi Indonesia berapa tahun
apa saja badan usaha milik negara
ada berapa sel dalam tubuh kita#silahkandijawabkk:)
Doni adalah seorang anggota Pramuka Ia senang sekali berkarya berkarya mempunyai arti melakukan kerja yang
untuk menempel hasil karya berupa model rumah dari kertas menggunakan
Tuliskan 2 manfaat dan kesatuan di masyarakat
tolong nanti di kumpul
jumlah orang sebagai jala adalah A 1 b 2 C 3 D 4
Nama suku yang berasal dari pulau seperti pada gambar adalah....