Resolusi baru yang diajukan akan batasi hak veto AS, Rusia, China, Inggris, Prancis.
Rabu , 27 Apr 2022, 14:04 WIB
AP Photo/John Minchillo
Perwakilan yang memberikan suara mendukung resolusi mengangkat tangan mereka selama pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang invasi Rusia ke Ukraina, Jumat 25 Februari 2022 di markas besar PBB. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah pertama untuk menempatkan lima anggota tetap Dewan Keamanan (DK) mendapatkan sorotan setiap kali menggunakan hak veto.
Rep: Dwina Agustin Red: Friska Yolandha
REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah pertama untuk menempatkan lima anggota tetap Dewan Keamanan (DK) mendapatkan sorotan setiap kali menggunakan hak veto. Resolusi baru yang diajukan menempatkan pertimbangan untuk membatasi hak veto Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis.
Baca Juga
Majelis Umum akan diminta untuk mengadakan debat tentang situasi yang dapat memicu hak veto di DK dalam waktu 10 hari kerja. Diskusi ini dapat menempatkan pemegang hak veto tetap memiliki kekuatan dan membiarkan banyak negara lain didengar.
Duta Besar Liechtenstein untuk PBB, Christian Wenaweser merupakan sosok yang mempelopori resolusi tersebut dan pertimbangan ini telah berjalan selama dua tahun. Dia mengatakan bahwa resolusi itu bertujuan untuk mempromosikan suara semua yang bukan pemegang hak veto dan bukan anggota DK. Mereka masih bisa berpendapat tentang masalah perdamaian dan keamanan internasional karena itu mempengaruhi semua negara.
Dalam mempresentasikan resolusi kepada Majelis Umum pada Selasa (26/4/2022) pagi, Wenaweser menyinggung invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari dan kegagalan DK untuk mengambil tindakan. "Tidak pernah ada kebutuhan yang lebih kuat untuk multilateralisme efektif daripada hari ini, dan tidak pernah ada kebutuhan yang lebih kuat akan inovasi untuk mengamankan peran sentral dan suara PBB," ujarnya.
Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard menyebut resolusi tersebut sebagai langkah pertama menuju peningkatan dari penggunaan veto. Meski dia menyadari, hasil yang diinginkan tidak akan cepat didapatkan.
Terdapat 80 negara yang mendukung resolusi tersebut, termasuk dua anggota tetap DK, AS dan Inggris. Namun, resolusi ini pun memiliki penggugat meskipun tidak melanggar konsensus, beberapa negara itu termasuk Rusia dan sekutu dekat Belarus, serta anggota DK terpilih saat ini Gabon dan India, serta negara-negara anggota PBB lainnya.
Reformasi DK yang tertuang di bawah Piagam PBB untuk memastikan perdamaian dan keamanan internasional telah diperdebatkan selama lebih dari 40 tahun. Ada dukungan luas untuk pembenahan dalam mencerminkan realitas global saat ini daripada struktur kekuatan internasional setelah Perang Dunia II pada 1945, saat PBB dibentuk. Hanya saja persaingan antara negara dan wilayah telah menghalangi semua upaya untuk mencapai kesepakatan mengenai ukuran, komposisi, dan kekuasaan DK yang diperluas.
Menurut catatan PBB, lebih dari 200 proposal DK yang berbeda telah diveto, beberapa oleh beberapa negara. Subjeknya berkisar dari Perang Korea dan konflik Israel-Palestina hingga perubahan iklim, pelaporan stok senjata, dan tata kelola sebagian dari negara Komoro di Samudra Hindia. Rusia sejauh ini telah memberikan veto paling banyak, diikuti oleh AS. Sedangkan lebih sedikit veto yang diberikan oleh Inggris, China, dan Prancis.
Wakil duta besar AS Richard Mills mengatakan setelah pemungutan suara bahwa AS sangat terganggu oleh pola Rusia yang menyalahgunakan hak vetonya selama dekade terakhir. Dia mengutip resolusi yang diveto mulai dari merujuk Suriah ke Pengadilan Kriminal Internasional, memprotes aneksasi Rusia atas Semenanjung Krimea, dan menuntut Rusia segera menghentikan invasi ke Ukraina.
Duta Besar Inggris Barbara Woodward, yang negaranya tidak menggunakan hak vetonya sejak 1989, menyebut resolusi tersebut sebagai langkah dalam menegakkan perdamaian dan keamanan internasional. "Kami lebih memilih untuk memenangkan suara daripada menggunakan hak veto kami untuk memblokir tindakan dewan," ujarnya.
Prancis tidak ikut mensponsori resolusi tersebut dan wakil duta besar Nathalie Broadhurst mengatakan, pihaknya tidak yakin Majelis Umum dapat menjadi hakim DK. Dia mengatakan, Prancis dan Meksiko telah mempromosikan inisiatif veto selama beberapa tahun.
Usul tersebut membutuhkan lima anggota DK permanen untuk secara sukarela dan kolektif menangguhkan penggunaan veto jika terjadi kekejaman massal. Dia mengatakan proposal tersebut didukung oleh 105 negara dan mendesak semua negara, khususnya empat anggota tetap lainnya untuk bergabung.
Sedangkan wakil duta besar Rusia Gennady Kuzmin menyebut hak veto itu sebagai landasan arsitektur PBB. Dia memperingatkan bahwa tanpa itu DK akan menjadi badan stempel dengan keputusan-keputusan yang meragukan dipaksakan oleh mayoritas l yang pelaksanaannya akan sulit diterapkan.
Sedangkan penasihat perwakilan China Jiang Hua mengatakan resolusi itu memicu pertemuan Majelis Umum secara otomatis dalam pembahasan resolusi yang bisa diveto dalam praktiknya. Kondisi ini dinilai cenderung menyebabkan kebingungan dan inkonsistensi prosedural.
India dan Brasil mengeluh bahwa resolusi tersebut tidak membahas masalah sebenarnya dalam mereformasi DK. "Dewan perwakilan yang mencerminkan sistem internasional saat ini adalah pusat pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan masa depan organisasi ini," kata Duta Besar Brasil Ronaldo Costa Filho mengatakan kepada anggota Majelis Umum.
Sedangkan wakil duta besar India Ravindra Raguttahalli mengatakan, terdapat minoritas vokal penentang yang mendukung status quo di DK telah menyandera upaya reformasi. Dia mengatakan resolusi veto mengabaikan akar penyebab masalah merestrukturisasi DK untuk mencerminkan realitas geo-politik kontemporer.
Duta Besar Gabon Michel Biang, yang juga merupakan anggota dewan terpilih, mengatakan Afrika memiliki jumlah misi penjaga perdamaian PBB terbesar tetapi tidak memiliki kursi tetap di Dewan Keamanan. Dia menyetujui resolusi tidak akan mengubah ruang lingkup veto, atau substansinya.
sumber : AP
Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
Sebuah ide lama yang bertujuan untuk membuat lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB agar mengurangi penggunaan hak veto mereka kembali dihidupkan. Hal ini terjadi menyusul terjadinya invasi Rusia ke Ukraina.
Hak veto yang dimiliki Rusia memungkinkan negara itu untuk "melumpuhkan" keputusan di Dewan Keamanan, seperti menjamin perdamaian global yang didefinisikan oleh Piagam PBB.
Proposal yang diajukan Liechtenstein, yang disponsori bersama oleh sekitar 50 negara termasuk Amerika Serikat, harus menjadi subjek pemungutan suara yang akan datang, menurut diplomat. Meskipun ide tersebut tidak didukung satu pun dari empat anggota tetap Dewan Keamanan lainnya seperti Rusia, Cina, Prancis, dan Inggris.
Dewan Keamanan juga memiliki 10 anggota tidak tetap, yang tidak memiliki hak veto.
Teks proposal mengatur pertemuan 193 anggota Majelis Umum "dalam waktu 10 hari kerja setelah pemberian veto oleh satu atau lebih anggota tetap Dewan Keamanan, untuk mengadakan pembahasan tentang situasi di mana hak veto diberikan."
Tokoh-tokoh di Dunia Kecam Invasi Rusia ke Ukraina
Putin bermuka dua
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebutkan, Presiden Rusia Vladimir Putin 'bermuka dua' setelah dia memerintahkan operasi militer terhadap Ukraina, tak lama setelah dirinya berunding dengan Putin melalui sambungan telepon. "Ya, bermuka dua, ada pilihan yang disengaja dan sadar untuk meluncurkan perang ketika kita masih bisa merundingkan perdamaian," kata Macron.
Tokoh-tokoh di Dunia Kecam Invasi Rusia ke Ukraina
Runtuhkan keamanan Eropa
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengutuk invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina. "Kami tidak akan membiarkan Presiden Putin meruntuhkan arsitektur keamanan Eropa," ujar von der Leyen. Ia menegaskan, UE akan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia. "Kami akan membekukan aset Rusia di Uni Eropa dan menghentikan akses bank Rusia ke pasar keuangan Eropa."
Tokoh-tokoh di Dunia Kecam Invasi Rusia ke Ukraina
Kesalahan besar
Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan, serangan Rusia benar-benar tanpa pembenaran dan menyebutnya perang Putin. "Akan menjadi jelas bahwa Putin telah membuat kesalahan besar dengan melancarkan perang ini," kata Scholz. Ia juga menambahkan, Rusia akan membayar "harga yang pahit" karena menyerang tetangganya tersebut.
Tokoh-tokoh di Dunia Kecam Invasi Rusia ke Ukraina
Dukungan buat Ukraina dari Inggris
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson lewat cuitannya di Twitter mengatakan, Inggris akan meningkatkan dukungannya ke Ukraina. Dia menegaskan, Inggris tidak bisa dan tidak boleh berpaling untuk membantu Ukraina. "Saya tidak percaya diktator Rusia akan menaklukkan Ukraina dan keyakinan mereka yang penuh semangat bahwa negara mereka harus merdeka," kata Johnson.
Tokoh-tokoh di Dunia Kecam Invasi Rusia ke Ukraina
Sanksi dari AS
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah mengumumkan serangkaian sanksi baru, yang menargetkan bank dan industri Rusia. "Kami sengaja merancang sanksi ini untuk memaksimalkan dampak pada Rusia dan meminimalkan dampak pada sekutu kami. Kami tidak bertindak sendiri. Kami telah membangun koalisi yang mewakili setengah dari ekonomi dunia," tutur Biden.
Tokoh-tokoh di Dunia Kecam Invasi Rusia ke Ukraina
Iran salahkan NATO
Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian melalui cuitannya di Twitter, menyalahkan "provokasi NATO" atas serangan yang dilancarkan Rusia terhadap Ukraina. Meski demikian, ia menekankan perang bukanlah sebuah solusi dan menulis "penting untuk membuat gencatan senjata dan menemukan solusi politik yang demokratis."
Tokoh-tokoh di Dunia Kecam Invasi Rusia ke Ukraina
Indonesia desak "setop perang"
Presiden RI Joko Widodo belum memberikan pernyataan lengkap terhadap operasi militer yang digelar Rusia di Ukraina. Namun, di tengah kondisi yang sedang memanas, pada hari pertama invasi Rusia ke Ukraina, melalui cuitannya via twitter Jokowi menyerukan agar perang bisa dihentikan. "Setop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia," cuit Jokowi.
Tokoh-tokoh di Dunia Kecam Invasi Rusia ke Ukraina
Absen di GP Rusia
Juara dunia Formula 1 asal Jerman, Sebastian Vettel mengatakan, dirinya tidak akan berpartisipasi dalam putaran Grand Prix Rusia pada bulan September mendatang jika invasi terus berlanjut dalam keadaan seperti saat ini. "Saya kasihan kepada orang-orang, orang-orang tidak bersalah yang kehilangan nyawanya, yang terbunuh gara-gara alasan bodoh dan kepemimpinan yang sangat, sangat aneh dan gila."
Tokoh-tokoh di Dunia Kecam Invasi Rusia ke Ukraina
Dibutakan kekuasaan
Penyanyi dan rapper perempuan asal AS Cardi B turut menentang serangan yang dilancarkan Rusia. Lewat cuitannya ia berharap agar para pemimpin dunia yang berkonflik tidak dibutakan kekuasaan dan benar-benar memikirkan nasib warganya yang menjadi korban krisis tersebut. "Perang, sanksi, invasi harus menjadi hal terakhir yang harus dikhawatirkan para pemimpin ini," kata Cardi B. (Ed: rap/as)
Di antara yang mendukung dan telah berkomitmen untuk memberikan suara terhadap teks tersebut adalah Ukraina, Jepang, dan Jerman.
Adapun Jepang dan Jerman berharap agar kewenangan sebagai anggota tetap di Dewan Keamanan bisa diperbesar, mengingat pengaruh politik dan ekonomi global mereka. Sementara India, Brasil, atau Afrika Selatan, dan pesaing lain yang ingin masuk dalam anggota tetap belum terungkap.
Seorang sumber mengungkapkan bahwa Prancis akan mendukung proposal tersebut. Sedangkan Inggris, Cina, dan Rusia, yang dukungannya akan sangat penting untuk inisiatif kontroversial seperti itu, belum jelas diketahui suaranya.
Sejak veto pertama yang pernah digunakan oleh Uni Soviet pada tahun 1946, Moskow telah menerapkannya sebanyak 143 kali, melampaui Amerika Serikat (86 kali), Inggris (30 kali), atau Cina dan Prancis (18 kali masing-masing).
"Kami sangat prihatin dengan pola memalukan Rusia yang menyalahgunakan hak vetonya selama dua dekade terakhir," kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, dalam sebuah pernyataan.
Adopsi resolusi Liechtenstein "akan menjadi langkah signifikan menuju akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab semua" anggota tetap Dewan Keamanan, tambahnya.
Prancis, yang terakhir menggunakan veto pada tahun 1989, mengusulkan pada tahun 2013 bahwa anggota tetap secara kolektif dan sukarela membatasi penggunaan veto mereka jika terjadi kekejaman massal. Disponsori bersama oleh Meksiko dan didukung oleh 100 negara lainnya, proposal tersebut sejauh ini telah terhenti.
ha/pkp (AFP)